Bung ini mengada-ada saja, ....! Sri Mulyani tentu boleh saja mengajukan
masalah yang ditemukan "Desa Siluman" sehubungan dengan dana desa yang
dia kucurkan! Dimana salahnya??? Harus diamkan saja karena jumlahnya
hanya milyaran???
Lalu, kenapa pula Sri Mulyani yang harus menuntut TPS-TPS siluman yang
rugikan 25T??? Bukankah kubu 02 sudah ajukan tuduhan "KECURANGAN2" yg
terjadi di pilpres-2019 baru lalu, dan TIDAK SATUPUN tuduhan kecurangan
yg bisa diterima masuk MA! Entah termasuk Rp.25T ini atau tidak? Lalu,
kalau di MA sudah ditolak, apa menurut bung *HANYA* Sri Mulyani bisa
buktikan kecurangan yang terjadi dan belaga pilon??? Kenapapula bung
sendiri yang TAHU jelas kecurangan2 terjadi TIDAK TAMPIL buktikan
kecurangan yg terjadi, biar Jokowi berhasil di GAGALKAN jadi Presiden
RI, ... sekarang dibelakang jadi ngeyel terus??? Coba bung jelaskan atau
jernihkan pemikiran bung itu!
On 11/9/2019 11:37 AM, ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] wrote:
Nah, coba jelaskan kenapa pemerintah / Sri Mulyani begitu heboh dengan
persoalan fiktif ini (desa "fiktif" yang ternyata dana desanya masih
tersimpan di kas desa), tetapi berlagak pilon dari kasus-kasus TPS dan
pemilih siluman saat pilpres.
Kalau pun dana desa itu ditilep, berapa banyak kerugian Sri Mulyani?
Bandingkan dengan pemilu Rp 25 Triliun yang terbuang sia-sia karena
akhirn ya Jokowi minta "damai", rekonsiliasi dengan si Prabowo.
Coba jelaskan, untuk apa kehebohan fiktif ini yang justru berbalik
mengungkap cacatnya basis data pemerintah.
--- SADAR@... wrote:
Hahahaa, ... ini mah cetusan sakit-HATI dari KEKALAHAN jogo di
pilpres yl, saja, ...! Masih belum legowo terima kekalahan yang
terjadi??? Bukankah dengan patpat gulipatnya jenderal Prabowo
sejak kampanye, setelah pilpres sampai ikut gabung pemerintah
Jokowi, ... ada yang menyatakan akhirnya Prabowo juga yang menang!
Yang dipilih 01 yang menang 02, ...! Kok bung masih juga
menggerutu dan nyinyir segala kebijakan pemerintah Jokowi
sekarang, dimana jenderal Prabowo ikut tergabung dan terlibat???
Kemana konsep brilian Prabowo???
Apa dan dimana yang bung hendak salahkan sesungguhnya?
Saya sependapat dengan kritik kebijakan kenaikan iuran BPJS yang
diajukan RR, hendaknya dicarikan solusi jalan keluar yg lebih baik
dan tidak memberatkan rakyat banyak! Bahkan gunakan iuran BPJS
dikaitkan dengan pemasukan/pendapatan setiap warga, jangan gunakan
sama-rata berlakukan utk semua warga yg jelas kemampuannya
berbeda-beda! Yang miskin tidak mampu boleh digratiskan sepenuhnya
dengan ditanggung pemerintah, yang mampu disuruh bayar sesuai
kemampuannya!
Desa siluman juga begitu, jangan biarkan penilapan dana DESA yg
digunakan memberdayakan petani dan memakmurkan desa umumnya, ...!
Harus diusut dan ditindak siluman-siluman itu, ... tentu jangan
pula melepaskan siluman gede! Perbaiki pendataan, catatan sipil
pemerintah itu!
On 11/8/2019 7:56 PM, ajeg wrote:
Ada apa pemerintah begitu heboh seol ah kasus "desa siluman"
adalah masalah utama di Indonesia saat ini? Memangnya berapa
kerugian Sri Mulyani dari kasus ini? 5 miliar? 10 miliar? Lalu,
berapa kerugian RS-RS akibat utang pemerintah / BPJS? Berapa pula
uang Rakyat yang dipakai Sri untuk menambah tunjangan direksi BPJS?
Waktu Rakyat mempertanyakan banyaknya TPS dan pemilih siluman toh
pemerintahan Sri Mulyani belagak pilon. Dan Rp 25 Triliun pun jadi
sia-sia dengan terjadinya kecurangan pilpres sehingga terpaksa
berujung rekonsiliasi, "damai".
Gamblang sudah. Bukan cuma basis data pemilih saja yang cacat,
ulah Sri Mulyani ini justru mengungkap basis data pedesaan milik
pemerintah juga cacat, seperti judul berita ini.
--- ilmesengero@... wrote:
Apa definisi DESA? Harus berapa jumlah penduduknya?
