Dibanyak negar, pelayan kesehatan yg komprihensif (utk segala penyakit seperti organ transplantasi, terapi utk kanker) tidak bisa dilakukan tanpa adanya asuransi kesehatan tambahan atau uang dari kantong sendiri. Juga BPJS cuma bisa membayar/melayani penyakit2 umum saja. Negara2 Skandivnavia bisa memberi pelayan kesehatan yg baik tetapi rakyatnya harus membayar pajak pendapatan yg tinggi sampai lebih dari 50%. Iuran BPJS berapa sih?, koq sampai ada yg ngomel atau rakyat ngomel2. Kalau ada yg ngomel ttg kenaikan iuran BPJS, ada jalan lain utk mengurangi defisit dari BPJS, kurangi pelayan mediknya atau naikan pajak rakyat seperti di negara Skandinavia, Belanda dll.
---In [email protected], <SADAR@...> wrote : Bukankah Sri Mulyani yg mengungkap adanya "DESA SILUMAN" yg menilap dana-desa, ...! Kenapa dibalik jadi Sri Mulyani yg memeras Rakyat??? Apa bertul Sri Mulyani yg menentukan kenaikan iuran BPJS??? On 11/7/2019 10:25 PM, ajeg ajegilelu@... mailto:ajegilelu@... [GELORA45] wrote: Sri Mulyani itu kan yang memeras Rakyat dengan menaikkan iuran kesehatan sebesar 100% ya, demi kesejahteraan direksi BPJS? https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/251789 https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/251789 --- SADAR@... wrote: ANALISIS 'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah Cacat Dinda Audriene, CNN Indonesia | Kamis, 07/11/2019 07:23 WIB Bagikan : Ilustrasi desa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar mengenai keberadaan 'desa siluman' tengah menjadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan terdapat sejumlah desa yang tak berpenghuni. Ia mengklaim desa itu sengaja diciptakan untuk menyelewengkan dana desa yang sudah beberapa tahun ini disalurkan oleh pemerintah. Kabar itu baru ia dengar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri terkait penemuan fakta desa 'siluman' itu. Sebab, bisa jadi sebenarnya desa itu bukannya tak berpenghuni sama sekali, melainkan jumlah penduduknya yang amat sedikit. Lihat juga: Jokowi Perintahkan Pembuat Desa 'Siluman' Ditangkap "Karena kan memang secara administratif ada ketentuan jumlah penduduk untuk sebuah desa. Nah, bisa saja jumlah penduduknya tidak memenuhi. Jadi, perlu dilihat tidak ada sama sekali atau seperti apa," ungkap Anwar kepada CNNIndonesia.com https://cnnindonesia.com/"; style="background:transparent;text-decoration:none;color:rgb(68, 68, 68);, Rabu (11/6). Sejauh ini, ia belum bisa berspekulasi mengenai keberadaan sejumlah desa yang tak berpenghuni tersebut. Anwar mengaku tidak bisa asal menyebut berapa jumlah desa yang kemungkinan jumlah penduduknya sepi atau tak berpenghuni. "Harus cek dulu lintas kementerian dulu untuk data desa," terang dia. Total desa saat ini sebanyak 74.954 wilayah. Masing-masing desa mendapatkan dana yang bervariasi dari pemerintah setiap tahunnya. Lihat juga: Sri Mulyani Ungkap Tempat 'Siluman' untuk Tilap Dana Desa "Formula perhitungannya dilihat dari kondisi desa, misalnya kemiskinan. Jadi ada desa minimal Rp800 juta, tapi juga ada yang dapat Rp2 miliar, kalau memang lebih miskin," kata Anwar. Terkait pengawasannya, ia mengatakan tidak dilakukan oleh Kemendes PDTT semata. Kemendagri dan Kemenkeu juga ikut memantau penggunaan dana desa yang dikucurkan. Ditambah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut mengawasi aliran dana desa. Anwar menyebut akan melakukan evaluasi dengan berbagai lembaga itu terkait kejadian ini. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengaku tak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya di daerah. Ilustrasi desa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). Dengan demikian, ketidakcocokkan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat rentan terjadi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat pun dinilai tidak ketat. "Ini permasalahan tata kelola. Ini pekerjaan rumah pemerintah bagaimana pengawasan diperketat, basis data dibuat lebih serius," tutur Fithra. Di sisi lain, dana desa yang jumlahnya tak sedikit juga dinilai begitu menggiurkan bagi sejumlah pihak. Jangankan desa fiktif, dana desa juga tak menutup kemungkinan dimainkan oleh pejabat desa setempat. "Ini kan dana triliunan, puluhan triliunan sangat menggiurkan. Dana desa diatur aparatur desa yang secara kapasitas timpang antara pemerintah daerah dan pusat, maka bisa saja penyelewengan terjadi," imbuhnya. Lihat juga: Ekonom Soal Menteri Baru: Dana Desa Masih Jadi Tantangan Andai saja basis data yang dimiliki pemerintah sudah 'apik', pastinya tak ada kucuran dana ke desa fiktif. Sebab, verifikasi yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan benar. "Kalau sistemnya benar, harusnya ada verifikasi. Jadi, mungkin ada masalah di basis data," ujar Fithra. Diketahui, pemerintah menyediakan dana besar untuk dikucurkan ke desa. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Mengutip Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, dana desa tahun depan naik Rp2 triliun. Walhasil, pemerintah akan menggelontorkan Rp72 triliun untuk desa pada 2020. Lihat juga: ADB Laporkan 22 Juta Orang Kelaparan di Era Jokowi Jika digabung dengan transfer ke daerah, totalnya pada tahun ini sebesar Rp814,4 triliun dan 2020 mendatang Rp858,8 triliun. Ini artinya, pemerintah mengerek 5,45 persen pos belanja tersebut. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus berpendapat mengalirnya dana desa ke tempat fiktif lantaran kurangnya pengawas di masing-masing desa. Ia mensinyalir pemerintah kekurangan sumber daya manusia (SDM) agar program dana desa berjalan efektif. "Pendamping relatif sedikit, beberapa desa bisa saja hanya dipegang oleh satu pengawas," kata Ahmad. Belum lagi jika terjadi hal-hal berbau politis di lapangan. Makanya, Ahmad menganggap pemerintah perlu menambah pendamping di masing-masing daerah. Lihat juga: Tak Heran Pengangguran Nambah, Industri Padat Karya Payah Kendati begitu, penambahan pengawas bukan satu-satunya jalan. Pemerintah juga harus membenahi sistem pembagian dana desa. "Sistem integrasi dari daerah ke pusat harus benar, sistem ini bisa kembangkan jaringan lalu dibuat platform. Jadi semua data ada di situ," ucap Ahmad. Selama sistem tidak diperbaiki, maka celah untuk menyelewengkan dana desa akan selalu ada. Sekali pun jika pemerintah nantinya berhasil menindak pelaku dari pembuat desa 'siluman' ini, kalau tata kelola tak dibenahi, dana desa berpotensi terus bermasalah. "Masih ada celah, masih bisa diakalin. Harus bangun sistem yang benar," pungkasnya. (bir)
