Kelihatannya RR belum tega membongkar kebobrokan elonomi Jokowi, makanya dalam kasus keuangan BPJS ini RR baru bolak-balik mengusulkan penggabungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. RR belum menyentuh ke mana dilarikannya dana BPJS Ketenagakerjaan yang surplus besar dari keringat Buruh itu. Padahal, harusnya dana besar itu bisa dialirkan ke sesama BPJS (kesehatan) untuk menghadang defisit. Kalau gotongroyong sesama BPJS ini dilakukan saya kira teman-teman Buruh lebih ikhlas ketimbang pembelanjaan yang sekarang. Menghajar Sri Mulyani lalu terkena Jokowi, itu mah resiko dan konsekuensi presiden penandatangan ketidakbijakan. --- lusi_d@... wrote:
Yang saya maksud studi-banding yalah antara konsep no.1 yang dianjurkan Jokowi dan no.2 kontra konsep yang digagas RR msl yang kongkrit dan mendesak yaitu mengatasi kekurangan pembeayaan BPJS. Nasion Indonesia masih mampu berfikir sendiri dan nggak perlu ahli-ahli dari RRT spt yang digemari dan dianjurkan oleh si Luhut itu. Hehehe. Am Sat, 9 Nov 2019 13:24:01 +0100 schrieb Sunny ambon : > *Studi bandingnya dengan negara mana saja? Ini beberapa contoh. > Kalau di Cuba semua penghui mendapat pelayanan perwatan kesehatan > gratis. Sama halnya di Korea Utara. Polandia juga gratis . Kalau di > Swedia, mengunjungi dokter bayar kurang lebih dua dolar US, kalau > masuk rumah sakit sakit hanya bayar tempat tidur, juga harganya > kurang lebih 2 dolar, obat , selama di rumah sakit, operasi semuanya > gratis. Yang mahal di Swdeia ialah kesehatan gigi, harus bayar > sendiri, terkecuali untuk anak-anak berumur di bawah 18 tahun. Di > Swedia, ibu hamil diberikan cuti 9 bulan dengba pembayaran penuh gaji > yang biasa diperoleh dari tempat kerja. Panggil ambulans tidak > ditanya punya uang berapa untuk dibayar harga sopir dan bensin etc. > jadi gratis.* > * Mengapa negara-negera ini bisa melakukan pelayan murah atau gratis > kepada penduduknya dibandingkan negara bukan kafir seperti NKRI yang > juga ber Pancasila?*
