Ada satu KESALAHAN melihat persoalan disini, atau dengan kata lain
hendak gunakan isu mineral ini untuk menyudutkan Jokowi saja!
Bukankah KETENTUAN mineral mentah tidak boleh diekspor, harus diolah
setengah jadi dahulu itu didbuat masa Presiden SBY, sesaat sebelum
Jokowi naik jadi Presiden RI! Jadi, Jokowi itu hanya melaksanakan atau
menindak lanjutkan ketentuan lama masa SBY itu! Jadi, ... siapa yang
dibohongi siapa, ...? Yang benar harusnya bagaimana??? Kentuti saja
ketentuan yang dibuat masa SBY atau bagaimana?
Kalau saja benar, keuntungan penambangan nikel RI hanya dapatkan 10%,
sedang yang 90% digondol RRT, dan membuat Faisal Basri tidak rela, ...
merasa sangat dirugikan! Kenapa tidak melihat dan coba bandingkan,
keuntungan yang didapatkan RI sudah jauh lebih besar ketimbang Freeport,
yang sudah lebih 70 tahun itu RI hanya bisa dapatkan kurang dari 1%
saja! Disamping itu, sebaiknya juga melihat perbedaan perkembangan
kehidupan rakyat sekitar tambang, bagaimana penduduk sekitar Freeport
itu dengan katakanlah tambang Morowali dimana penduduk sekitar yang
kabarnya bukan hanya bisa ikut menikmati listrik dan air-bersih,
kesejahteraan berangsur meningkat cukup baik, bahkan ikut menikmati
pengobatan gratis dari klinik.
Setiap kemajuan ada prosesnya, seringkali memang tidak ideal sebagaimana
kita mimpikan, ... kenyataan yang kita lihat perkembangan teknologi
begitu cepat itu, TIDAK MUNGKIN terpikirkan bahkan bisa terbayangkan
dimasa 10 tahunan yl. Tentu kita bisa bilang sekarang ini, mestinya kita
juga menuntut begini atau begitu yang lebih baik untuk Indonesia, tapi
bagaimana mungkin ketika itu terjadi??? Kalau memang kenyataan BELUM
mungkin, di Indonesia yang belum ada syarat2nya! Janganlah bermimpi, RI
bisa dapat untung lebih BESAR kalau nikel itu dengan bangun pabrik
baterai lithium itu, ... Siapa ketika itu bisa terpikir kesitu? Bukankah
untuk kesitu dibutuhkan syarat-syarat objektif yang dibutuhkan. Pertama
harus ada modal yang lebih besar dan kedua harus ada teknologi yang
diperlukan! Kalau Indonesia sendiri belum ada, bukankah lagi-lagi juga
harus mengundang modal asing, ... kira-kira siapa yang mau tanam modal
begitu besar dan keluarkan teknologinya? Tanpa insentif yang menawan apa
ada asing yang mau, ...??? Segala keuntungan bukan jatuh dari langit,
.... harus ada pengorbanan juga!
Tapi, bagaimanapun juga pemikiran Indonesia harus bisa BERDIKARI adalawh
BENAR, dan harus menjadi TEKAD bangsa untuk mewujudkan secepat mungkin,
.... Itulah Trisakti bung Karno! Bukan dengan menyalah-nyalahkan RRT yang
sudah dan sedang membantu Indonesia, mau dan berani tanamkan modal
begitu besar di Indonesia bangun smelter! Tapi, tapi gunakanlah
kesempatan yang ada itu BELAJAR mengerjakan segalanya SENDIRI,...!!!
Gunakan sebaik-baiknya modal-asing yang masuk untuk BELAJAR mengerjakan
sendiri dalam waktu secepat mungkin! Begitulah pengalaman rakyat
Tiongkok, yang berani memasukkan modal asing darimanapun juga, tidak
perlu ribut-ribut menyalah-nyalahkan keuntungan diraih lebih banyak oleh
asing, sebaliknya RRT hanya dijadikan pabrik dunia yang hanya
menguntungkan asing! Kesehatan Rakyat Tiongkok sebaliknya rusak akibat
polusi pencemaran lingkungan hidup, ....! Itulah PENGORBANAN yang sulit
dihindari, ...Tapi, bukankah kenyataan dalam 40 tahun terakhir ini,
justru RRT tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi yang sanggup
menantang AS! RRT menjadi ancaman terberat AS, ...
Ingat pengorbanan bangsa Indonesia sudah sangat besar selama ratusan
terakhir ini, tapi BELUM juga BERHASIL tegak berdiri diatas kaki sendiri
dengan baik! Mengapa? Antara lain, karena hanya menyalahkan orang lain,
tidak pandai melihat dimana kesalahan diri sendiri, tidak pandai merebut
setiap kesempatan untuk BELAJAR apa yang dikerjakan orang lain agar bisa
mengerjakan sendiri dengan lebih baik, ...!
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] JOKOWI DIBOHONGI MENTAH-MENTAH!!!
日期: Thu, 10 Sep 2020 00:44:29 +0200
_*https://www.youtube.com/watch?v=tAO00hYiMUQ
*_
_**
_
_
_
Faisal Basri Duga Jokowi Dibohongi soal Hilirisasi Mineral
CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 12:02 WIB
Bagikan :
Menurut Faisal Basri, alih-alih hilirisasi, justru praktik pemburuan
rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai Presiden Jokowi dibohongi soal
hilirisasi mineral di dalam negeri. Alih-alih hilirisasi, justru praktik
pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan ekspor
bijih nikel. Ilustrasi. (CNN Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekonom Senior*Faisal Basri
<https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menyebut Presiden Joko
Widodo (*Jokowi <https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*) dibohongi
mentah-mentah soal*hilirisasi
<https://www.cnnindonesia.com/tag/hilirisasi>* mineral di Indonesia.
Mengutip pidato kenegaraan presiden dalam sidang tahunan MPR 14 Agustus
lalu, Jokowi menyebut pengolahan nikel, stainless steel slab, dan
lembaran baja, akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis
dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia dan produsen
teknologi di masa depan.
Memang, menurut Faisal, sebagian pidato tersebut benar adanya. Indonesia
telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel
slab, dan lembaran baja.
Lihat juga:
Faisal Basri Tuding Hilirisasi Nikel Untungkan Investor China
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903133119-85-542381/faisal-basri-tuding-hilirisasi-nikel-untungkan-investor-china>
Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam
negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di
Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.
"Sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel
menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen)
dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama
menghasilkan baterai," jelasnya dikutip dari situs
pribadinya/Faisalbasri.com/Rabu (9/9).
Di samping itu, yang dilakukan pemerintah juga masih jauh dari proses
hilirisasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk
mengolah bijih nikel menjadi hidroksida atau kadar nikel (Ni) 35 persen
sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi
bahan utama menghasilkan baterai.
"Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru
mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa
dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak
industrialisasi. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju
hilir masih amat panjang," terang dia.
Lihat juga:
Faisal Basri Sebut Sektor Tambang Paling Banyak Tilep Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903132020-532-542362/faisal-basri-sebut-sektor-tambang-paling-banyak-tilep-pajak>
Alih-alih hilirisasi, yang terjadi menurut Faisal justru praktik
pemburuan rente besar-besaran. Hal ini salah satunya terlihat dari
percepatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2019 dari yang
seharusnya 2022.
Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh
dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter asal China
berbondong-bondong ke RI.
Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka menikmati fasilitas
luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, penghapusan pajak
ekspor dan bayar pajak pertambahan nilai, termasuk membawa pekerja kasar
sekalipun tanpa pungutan 100 dolar AS per bulan bagi pekerja asing.
"Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus
membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader
yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua
fasilitas itu tidak dinikmati di negara asalnya," ucap Faisal.
Lihat juga:
DJP Gandeng 5 BUMN Tambang Demi Integrasi Data Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200904124404-532-542770/djp-gandeng-5-bumn-tambang-demi-integrasi-data-pajak>
Faisal berpandangan model yang 'aneh' seperti ini sangat kecil
kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana
diharapkan Jokowi.
Sebab nilai tambah yang dinikmati Indonesia nikmati tak sampai 10 persen
dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta. Itu pun kebanyakan
dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.
"Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi
bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana.
Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi
di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa
dilakukan di China," tegas Faisal.
*(hrf/bir)*
