*Kalau 10 dan 90% bagi hasil, masalahnya tidak beda dengan Freeport Inc di Papua.pasa zaman Soeharto. Mereka bagi hasil 9% ke Indonesia sisanya 91% FT. Dari 9% itu 3% untuk pemerinta dan 6% untuk walahualam*..
On Fri, Sep 11, 2020 at 2:25 PM ChanCT [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > Bung Lusi, ... bagaimana bisa menanggapi masalah yang diajukan Faisal > Basri kalau tidak diajukan masalah perjanjian konkrit yang dimaksudkan, .... > dan dikatakan Jokowi tidak mentrapkan doktrin BERDIKARI??? Yang mana, ...? > > Bahwa RI hanya dapatkan 10% keuntungan sedang yang 90% digondol RRT, tidak > diperhitungkan berapa puluh ribu pekerja dan bahkan penduduk sekitar bisa > diuntungkan dan naik taraf hidupnya, ... karena kita semua tidak jelas > bagaimana perjanjian konkrit perusahaan tambang nikel itu, bagaimana > pembagian keuntungan produksi yang telah berlangsung sekarang ini. Lalu, > apa yang mau dipersoalkan sesungguhnya??? > > Lalu, ... bagaimana menurut bung sebaiknya, biar pihak RI, rakyat > Indonesia pemilik kekayaan buminya itu lah yang seharusnya mendapatkan 90% > keuntungannya, ... BISA??? Bisanya hanya ngomel saja! Hahahaa, ... > > > > Lusi D. 於 2020/9/11 下午 04:40 寫道: > > Bung Chan kok tidak menanggapi masalah yang diajukan oleh Faisal Basri > sesuai dengan point persoalannya. Kan dia mengajukan masalah pentrapan > salah kaprahnya si Jokowi yang ngawur itu dalam mentrapkan doktrin > berdikari dan sekaligus menunjukkan minimnya kemampuan Jokowi dalam > mempelajari njelimetnya celah-celah lika-liku dalam membuat > perjanjian soal-soal hubungan perekonomian kongkrit, sekali lagi > kongkrit, dengan RRT yang dalam pelaksanaan hubungan politik > perekonomian luarnegerinya sudah didominasi oleh kerakusan otak-otaknya > si taipan-taipan itu. > Yang dikritik Faisal Basri itu adalah kecupetan berfikirnya si Jokowi > yang tidak mampu menganalisa sampai-sampai yang punya kekayaan tanahair > ini, yaitu rakyat Indonesia, ternyata hanya mendapat bagian 5 % saja. > Sedang yang 95 prosen diborong oleh taipan-taipan RRT bersama para > cukong-cukongnya. > Kalau bung tidak bisa melihat kelicikan perjanjian ekonomi dengan > Tiongkok sekarang ini, yah itu bukan lagi masalah penguasaan > pengetahuan, tapi sudah masalah keperpihakan kita masing-masing. Saya > sih ya maklum-maklum sajalah. Emangnya bung pernah mengkritik politik > luarnegeri remo PKT? > > > > > Am Fri, 11 Sep 2020 11:01:07 +0800 > schrieb ChanCT <[email protected]> <[email protected]>: > > > BETUUUUL, …!!! Jangan jiplak pengalaman negara lain begitu saja! Bisa > runyam bahkan ambruk! > > Betapapun baik dan indah pengalaman negara lain, dan patut diamati > dan dipelajari dengan baik-baik! BELAJAR lah dengan baik-baik > pengalaman negara lain! Bisa melihat keunggulan negara lain untuk > memperbaiki kekurangan dan kelemahan negara sendiri! Namun, tidak > berarti menjiplak pengalaman dan keunggulan negara lain begitu saja, > harus dengan cermat melihat kondisi konkrit negara itu dan > disesuaikan dengan kondisi sendiri yang berbeda,…! > > Jadi, pertama harus lebih dahulu berkemampuan dengan TEPAT melihat > secara menyeluruh sistem negara yang dijalankan. Bukan dengan > dipenggal apalagi hanya mempertentangkan DEMOKRASI dan OTORITER yang > dijalankan. > > Dalam kenyataan, selama lebih 70 tahun ini sistem kenegaraan > Tiongkok, yang dijalankan adalah “Diktatur Proletariat” dibawah > pimpinan tunggal Partai Komunis Tiongkok! Jadi, RRT memang berbeda > dengan yang dijalankan dunia barat umumnya. RRT tidak menjalankan > sitem “TRIAS POLITIKA”, dimana kekuasaan terbagi secara terpisah > menjadi kekuasaan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif yang tidak > saling mencampuri. > > Sekalipun dinyatakan dibawah pimpinan Partai tunggal, PKT, tapi > konstitusi juga menandaskan kekuasaan tertinggi berada ditangan > Kongres Rakyat Nasional! Namun ingat, dan baik kita perhatikan > bersama, prinsip kerja PKT adalah keputusan kolektif, setidaknya > dewan harian politbiro, bukan keputusan seorang ketua saja! Sedang > Kongres Rakyat Nasional yang terdiri dari sekitar 3 ribu peserta > wakil rakyat seluruh negeri itu adalah kekuasaan KOLEKTIF. Bukan dan > tidak bisa diartikan kekuasaan perseorangan ketua saja, … walaupun > kitapun bisa melihat dalam paraktek telah terjadi kesalahan-kesalahan > politik PKT yang ditimpakan pada ketua Mao seorang saja. Padahal > tidak begitu! Sekalipun kesalahan politik itu keluar dari mulut Ketua > Mao, tetap adalah keputusan Partai dan seharusnya menjadi > tanggungjawab PKT, …! Ini pertama. > > Kedua, dalam kenyataan sistem kenegaraan yang berlangsung di > Tiongkok, juga berlakukan kekuasaan legislatif, yudikatif dan > eksekutif secara kerjasama dan saling mengawasi. RRT menempatkan > kekuasaan legislatif, dalam hal ini KRN sebagai kekuasaan tertinggi > dan Majelis Permusyawaratan Politik yang independen dalam menentukan > keputusan. Bahkan dalam pengertian tertentu harus dikatakan lebih > DEMOKRATIS ketimbang demokrasi yang berlangsung di barat! Bagaimana > tidak, bukan saja perwakilan dipilih langsung secara bertingkat dari > daerah, Kabupaten, Propinsi sampai pusat, tapi juga, setiap kebijakan > politik yang akan diputuskan di KRN, lebih dahulu didiskusikan dan > menampung usulan perbaikan dari warga seluas-luasnya diberbagai > tingkat didaerah, … Itulah kekuasaan Rakyat, dari rakyat untuk > kepentingan rakyat sesungguhnya yang dijalankan RRT sekarang ini! > > Begitu juga dengan Dewan negara sebagai kekuasaan eksekutif badan > Yudikatif tetap menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen > dan tidak dijamah oleh siapapun, selama tunduk dan tidak melanggar > ketentuan UUD dan Konstitusi! > > Ketiga, tentunya sulit bahkan tidak akan mungkin RI belajar apalagi > mau meniru sistem kenegaraan yang dijalankan RRT itu! Bagaimana > mungkin, kalau sampai sekarang PKI masih saja dijadikan momok yang > ditakuti dan harus dibasmi, …??? Padahal pengalaman perjuangan > Tiongkok justru menunjukkan adanya pimpinan tunggal PKT itulah yang > membuat segala kebijakan politik bisa lancar dan terjamin > dilaksanakan sebaik-baiknya, dari atas sampai kebawah! Karena setiap > kebijakan politik yang diambil jelas dan benar-benar sesuai dengan > KEPENTINGAN RAKYAT banyak! Jadi bukan kebijakan politik hanya untuk > kepentingan sekelompok orang dengan tak peduli merugikan kepentingan > rakyat banyak, seperti yang selama ini seringkali terjadi di > negara-negara barat, termasuk Indonesia! > > > > 'Lusi D.' [email protected] [GELORA45] 於 2020/9/11 上午 12:30 寫道: > > 1.: > > *Ada yang Mau Tiru Otoriter China, Rizal Ramli: Negara Bisa Ambruk! > * > Kamis, 10/09/2020 04:17 WIB > https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzl-ux-t7rAhWB8eAKHW59B4Q4UBAWMAd6BAgKEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.law-justice.co%2Fartikel%2F93112%2Fada-yang-mau-tiru-otoriter-china-rizal-ramli-negara-bisa-ambruk%2F&usg=AOvVaw13kvmNYxmizZHbw5Q2wv0c > > Jakarta, law-justice.co - Tokoh Nasional, DR. Rizal Ramli kembali > melontarkan kritikan tajam dalam mengamati sistem politik di > Indonesia. > > Khususnya saat pemerintah membuat kebijakan yang menghilangkan > peran-peran legislatif dan yudikatif. > > Salah satu kebijakan yang menjadi kontroversial karena menghilangkan > peran kedua lembaga itu adalah Perppu 1/2020 yang kini sudah resmi > menjadi UU 2/2020 atau yang kerap disebut UU Corona. > > Secara satire, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai > bahwa pemerintah sedang mencoba meniru sistem otoriter di China. > > Bedanya, hanya gaya otoriternya saja yang ditiru tanpa memperhatikan > kebijakan pro pekerja dan pro rakyat miskin. > > “Ada yang rindu dan mau niru-niru sistem otoriter ala RRC,” tuturnya > dalam akun Twitter pribadi, Rabu 9 September 2020. > > Dalam kicauan ini, Rizal Ramli turut mengunggah sebuah gambar tiga > lingkaran bertulis legislative, executive, dan judicial, dengan > tulisan before atau sebelum di atas ketiga lingkaran tersebut. > > Kemudian ketiga lingkaran itu menjadi satu ruang besar tanpa sekat > dan di atasnya bertulis now atau keadaan sekarang. > > Selanjutnya, ruang itu menjadi lingkaran dengan garis tegas bertulis > “Oligarki” dengan tulisan di atasnya soon, atau sebentar lagi. > > Kembali ke kritik. Rizal Ramli mengingatkan bahwa mengadopsi sistem > China untuk mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan > pemerintah bisa menimbulkan efek yang berbahaya. > > “Negatifnya, kesalahan akan berakumulasi karena tanpa kontrol, dan > kalau fatal negaranya bisa ambruk,” tekan mantan Menko Kemaritiman > itu. > > Kini, Rizal Ramli mempertanyakan alasan sekat-sekat pada trias > politika yang dihilangkan oleh pemerintah. Dia mengajak kelompok > kritis untuk terus menyuarakan kebenaran agar negara tidak ambruk. > > “Kenapa trias politika diubah, dibikin kacau? Kebenaran harus > disuarakan, sebelum negara ambruk beneran,” tutupnya. > > > Am Thu, 10 Sep 2020 20:09:23 +0800 > schrieb "ChanCT [email protected] [GELORA45]"<[email protected]> > <[email protected]>: > > > Iyaaa, bung Djie, ... nampaknya yang dinamakan tax-holiday > diberikan pemerintah RI pada modal asing lebih royal, bisa 5-10 > tahun! Tentu dengan perhitungan mereka sendiri,pemerintah telah > menghitung potential loss atau potensi kerugian dari kebijakan > ini, namun dinilai tak seberapa dibandingkan dengan benefit yang > didapatkan. > > “Kami sudah menghitung kami mendapatkan benefit seperti > pertumbuhan industri hulu, penyerapan tenaga kerja, hingga > ekspor yang meningkat, dan ini jauh lebih dari cost yang kami > keluarkan,” ucapnya, di Batam, Kamis, 12 April 2018. > Perhitungan tersebut masuk ke dalam tahapan /regulatory impact > analysis/.(TEMPO, Kamis, 12 April 2018 18:28 WIB) > > Tapi, yang saya tahu di RRT setelah Deng jalankan kebijakan > Reformasi dan Keterbukaan, tahun 1980, tax-holiday diberikan > sekitar 3-5 tahun saja! Tentu boleh-boleh saja tax-holiday yang > diberikan lebih longgar dengan perhitungan masing-masing untuk > menarik modal asing mau masuk investasi, … Diatas segalanya, > yang lebih PENTING dan harus diutamakan tentu pemerintah bisa > mengirim kader/pejabat, teknisi nya untuk BELAJAR menguasai > menjalankan pabrik, industri yang dijalankan itu. Agar secepat > mungkin bisa mengerjakannya sendiri! Jadi BUKAN hanya bekerja > menjadi kuli dan tetap saja tidak bisa BERDIKARI, … Begitulah > RRT akhirnya bisa maju BERDIKARI, bukan hanya menjiplak tapi > mengembangkan produksi orang lain itu dengan lebih baik. > > > > > kh djie 於 2020/9/10 下午 02:59 寫道: > > Bung Chan, > Memang dengan diberikannya tax holiday pada investor besar, > selama beberapa tahun kehilangan Pajak Penghasilan Badan > yang dikenakan pada perusahaan atas keuntungan bersihnya. > Tetapi investor juga membandingkan antara lain negara mana > yang memberi tax holiday lebih baik untuk menetapkan mau > investasi di mana. > Tetapi negara tetap dapat penghasilan dari Pajak Penghasilan > Badan yang dikenakan pada para karyawan (dari presiden > direktur sampai bawahan di atas penghasilan tertentu (5 > juta/bulan ?). Perusahaan tetap harus bayar PPN (Pajak > Penambahan nilai). Kalau ditinjau dari segi tugas negara > memakmurkan rakyat, adanya investasi besar yang membuka > lapangan kerja sebagian tugas agak sedikit terpenuhi, dan > jumlah kaum miskin yang harus diberi tunjangan oleh > pemerintah (pengeluaran negara) berkurang? Selain itu dari > produk hasil investasi, akan terlahir industri2 baru lainnya, > yang akan memberi lebih banyak lapangan kerja dan dari > industri2 baru ini dapat diperoleh pendapatan pajak, dan juga > dari karyawan yang berpenghasilan di atas batas tertentu? > Setelah masa tax holiday lewat, penghasilan pajak negara akan > meningkat tinggi. > Ya, di era lain, 10 -20 tahun lagi.......Jadi antara 2030 - > 2040 Indonesia akan > makmur? > > > https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/perbedaan-tax-holiday-dan-tax-allowance > > > https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa > > > https://bisnis.tempo.co/read/1078924/fasilitas-pajak-tax-holiday-tak-mengancam-pendapatan-negara/full&view=ok > > > https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-pertambahan-nilai-dan-dasar-hukumnya > > Op do 10 sep. 2020 om 06:16 schreef [email protected] > <mailto:[email protected]> <[email protected]> [GELORA45] > <[email protected] <mailto:[email protected]> > <[email protected]>>: > > Ada satu KESALAHAN melihat persoalan disini, atau dengan kata > lain hendak gunakan isu mineral ini untuk menyudutkan Jokowi > saja! > > Bukankah KETENTUAN mineral mentah tidak boleh diekspor, harus > diolah setengah jadi dahulu itu didbuat masa Presiden SBY, > sesaat sebelum Jokowi naik jadi Presiden RI! Jadi, Jokowi itu > hanya melaksanakan atau menindak lanjutkan ketentuan lama > masa SBY itu! Jadi, ... siapa yang dibohongi siapa, ...? Yang > benar harusnya bagaimana??? Kentuti saja ketentuan yang > dibuat masa SBY atau bagaimana? > > Kalau saja benar, keuntungan penambangan nikel RI hanya > dapatkan 10%, sedang yang 90% digondol RRT, dan membuat Faisal > Basri tidak rela, ... merasa sangat dirugikan! Kenapa tidak > melihat dan coba bandingkan, keuntungan yang didapatkan RI > sudah jauh lebih besar ketimbang Freeport, yang sudah lebih > 70 tahun itu RI hanya bisa dapatkan kurang dari 1% saja! > Disamping itu, sebaiknya juga melihat perbedaan perkembangan > kehidupan rakyat sekitar tambang, bagaimana penduduk sekitar > Freeport itu dengan katakanlah tambang Morowali dimana > penduduk sekitar yang kabarnya bukan hanya bisa ikut > menikmati listrik dan air-bersih, kesejahteraan berangsur > meningkat cukup baik, bahkan ikut menikmati pengobatan gratis > dari klinik. > > Setiap kemajuan ada prosesnya, seringkali memang tidak ideal > sebagaimana kita mimpikan, ... kenyataan yang kita lihat > perkembangan teknologi begitu cepat itu, TIDAK MUNGKIN > terpikirkan bahkan bisa terbayangkan dimasa 10 tahunan yl. > Tentu kita bisa bilang sekarang ini, mestinya kita juga > menuntut begini atau begitu yang lebih baik untuk Indonesia, > tapi bagaimana mungkin ketika itu terjadi??? Kalau memang > kenyataan BELUM mungkin, di Indonesia yang belum ada > syarat2nya! Janganlah bermimpi, RI bisa dapat untung lebih > BESAR kalau nikel itu dengan bangun pabrik baterai lithium > itu, ... Siapa ketika itu bisa terpikir kesitu? Bukankah > untuk kesitu dibutuhkan syarat-syarat objektif yang > dibutuhkan. Pertama harus ada modal yang lebih besar dan > kedua harus ada teknologi yang diperlukan! Kalau Indonesia > sendiri belum ada, bukankah lagi-lagi juga harus mengundang > modal asing, ... kira-kira siapa yang mau tanam modal begitu > besar dan keluarkan teknologinya? Tanpa insentif yang menawan > apa ada asing yang mau, ...??? Segala keuntungan bukan jatuh > dari langit, ... harus ada pengorbanan juga! > > Tapi, bagaimanapun juga pemikiran Indonesia harus bisa > BERDIKARI adalawh BENAR, dan harus menjadi TEKAD bangsa untuk > mewujudkan secepat mungkin, ... Itulah Trisakti bung Karno! > Bukan dengan menyalah-nyalahkan RRT yang sudah dan sedang > membantu Indonesia, mau dan berani tanamkan modal begitu > besar di Indonesia bangun smelter! Tapi, tapi gunakanlah > kesempatan yang ada itu BELAJAR mengerjakan segalanya > SENDIRI,...!!! Gunakan sebaik-baiknya modal-asing yang masuk > untuk BELAJAR mengerjakan sendiri dalam waktu secepat > mungkin! Begitulah pengalaman rakyat Tiongkok, yang berani > memasukkan modal asing darimanapun juga, tidak perlu > ribut-ribut menyalah-nyalahkan keuntungan diraih lebih banyak > oleh asing, sebaliknya RRT hanya dijadikan pabrik dunia yang > hanya menguntungkan asing! Kesehatan Rakyat Tiongkok > sebaliknya rusak akibat polusi pencemaran lingkungan > hidup, .....! Itulah PENGORBANAN yang sulit > dihindari, ...Tapi, bukankah kenyataan dalam 40 tahun > terakhir ini, justru RRT tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan > teknologi yang sanggup menantang AS! RRT menjadi ancaman > terberat AS, ... > > Ingat pengorbanan bangsa Indonesia sudah sangat besar selama > ratusan terakhir ini, tapi BELUM juga BERHASIL tegak berdiri > diatas kaki sendiri dengan baik! Mengapa? Antara lain, karena > hanya menyalahkan orang lain, tidak pandai melihat dimana > kesalahan diri sendiri, tidak pandai merebut setiap kesempatan > untuk BELAJAR apa yang dikerjakan orang lain agar bisa > mengerjakan sendiri dengan lebih baik, ...! > > > > > -------- 轉寄郵件 -------- > 主旨: [GELORA45] JOKOWI DIBOHONGI MENTAH-MENTAH!!! > 日期: Thu, 10 Sep 2020 00:44:29 +0200 > > > > > > > > _*https://www.youtube.com/watch?v=tAO00hYiMUQ > *_ > _ > _ > _ > _ > > > Faisal Basri Duga Jokowi Dibohongi soal Hilirisasi Mineral > > CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 12:02 WIB > Bagikan : > Menurut Faisal Basri, alih-alih hilirisasi, justru praktik > pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan > ekspor bijih nikel. > Ekonom Senior Faisal Basri menilai Presiden Jokowi dibohongi > soal hilirisasi mineral di dalam negeri. Alih-alih hilirisasi, > justru praktik pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak > kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Ilustrasi. (CNN > Indonesia). Jakarta, CNN Indonesia -- > > Ekonom Senior*Faisal Basri<https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri> > <https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menyebut > Presiden Joko Widodo (*Jokowi<https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi> > <https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*) dibohongi > mentah-mentah soal*hilirisasi<https://www.cnnindonesia.com/tag/hilirisasi> > <https://www.cnnindonesia.com/tag/hilirisasi>* mineral di > Indonesia. > > Mengutip pidato kenegaraan presiden dalam sidang tahunan MPR > 14 Agustus lalu, Jokowi menyebut pengolahan nikel, stainless > steel slab, dan lembaran baja, akan membuat posisi Indonesia > menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, > mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan. > > Memang, menurut Faisal, sebagian pidato tersebut benar adanya. > Indonesia telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro > nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. > > > Lihat juga: > > Faisal Basri Tuding Hilirisasi Nikel Untungkan Investor China > > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903133119-85-542381/faisal-basri-tuding-hilirisasi-nikel-untungkan-investor-china> > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903133119-85-542381/faisal-basri-tuding-hilirisasi-nikel-untungkan-investor-china> > > Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan > di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di > Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon. > > "Sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah > bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 > persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen > yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai," jelasnya > dikutip dari situs pribadinya/Faisalbasri.com/Rabu (9/9). > > Di samping itu, yang dilakukan pemerintah juga masih jauh dari > proses hilirisasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada fasilitas > produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida atau > kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni > berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan > baterai. > > "Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini > baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi > tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau > menjadi ujung tombak industrialisasi. Kalau menggunakan > istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat > panjang," terang dia. > > > Lihat juga: > > Faisal Basri Sebut Sektor Tambang Paling Banyak Tilep Pajak > > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903132020-532-542362/faisal-basri-sebut-sektor-tambang-paling-banyak-tilep-pajak> > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903132020-532-542362/faisal-basri-sebut-sektor-tambang-paling-banyak-tilep-pajak> > > Alih-alih hilirisasi, yang terjadi menurut Faisal > justru praktik pemburuan rente besar-besaran. Hal ini salah > satunya terlihat dari percepatan kebijakan larangan ekspor > bijih nikel pada 2019 dari yang seharusnya 2022. > > Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh > dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter > asal China berbondong-bondong ke RI. > > Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka > menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax > holiday, penghapusan pajak ekspor dan bayar pajak pertambahan > nilai, termasuk membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan > 100 dolar AS per bulan bagi pekerja asing. > > "Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula > harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan > surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni > menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak > dinikmati di negara asalnya," ucap Faisal. > > > Lihat juga: > > DJP Gandeng 5 BUMN Tambang Demi Integrasi Data Pajak > > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200904124404-532-542770/djp-gandeng-5-bumn-tambang-demi-integrasi-data-pajak> > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200904124404-532-542770/djp-gandeng-5-bumn-tambang-demi-integrasi-data-pajak> > > Faisal berpandangan model yang 'aneh' seperti ini sangat kecil > kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan > sebagaimana diharapkan Jokowi. > > Sebab nilai tambah yang dinikmati Indonesia nikmati tak sampai > 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta. Itu pun > kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri. > > "Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel > menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute > menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan > sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos > sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di > China," tegas Faisal. > > > > *(hrf/bir)* > > > > >
