Kelihatannya bukan dibohongi mentah2 tapi dibohongi mateng2 On Saturday, September 12, 2020, 09:28:56 AM PDT, kh djie [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: #yiv4833863091 #yiv4833863091 -- #yiv4833863091 .yiv4833863091ygrp-photo-title{clear:both;font-size:smaller;min-height:15px;overflow:hidden;text-align:center;width:75px;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091ygrp-photo{background-position:center;background-repeat:no-repeat;background-color:white;border:1px solid black;min-height:62px;width:62px;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091photo-title a, #yiv4833863091 div.yiv4833863091photo-title a:active, #yiv4833863091 div.yiv4833863091photo-title a:hover, #yiv4833863091 div.yiv4833863091photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091attach-table div.yiv4833863091attach-row {clear:both;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091attach-table div.yiv4833863091attach-row div {float:left;}#yiv4833863091 p {clear:both;padding:15px 0 3px 0;overflow:hidden;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091ygrp-file {width:30px;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091attach-table div.yiv4833863091attach-row div div a {text-decoration:none;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091attach-table div.yiv4833863091attach-row div div span {font-weight:normal;}#yiv4833863091 div.yiv4833863091ygrp-file-title {font-weight:bold;}#yiv4833863091 #yiv4833863091 #yiv4833863091 #yiv4833863091 --#yiv4833863091ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp #yiv4833863091hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp #yiv4833863091ads {margin-bottom:10px;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp .yiv4833863091ad {padding:0 0;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp .yiv4833863091ad p {margin:0;}#yiv4833863091 #yiv4833863091ygrp-mkp .yiv4833863091ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv4833863091
Di Smelter ada joint venture dengan perusahaan Indonesia Bintang Delapan.Di pembuatan stainless steel joint venture perusahaan Tiongkok, Jepang, Korea dandari Indonesia PT Indonesia Morowali Industrial Park. Saya kira yang terakhir pinter dilakukan, jadi pasarannya terjamin di Tiongkok, Korea, Jepang, Indonesia? Op za 12 sep. 2020 om 17:07 schreef Sunny ambon <[email protected]>: Kalau 10 dan 90% bagi hasil, masalahnya tidak beda dengan Freeport Inc di Papua.pasa zaman Soeharto. Mereka bagi hasil 9% ke Indonesia sisanya 91% FT. Dari 9% itu 3% untuk pemerinta dan 6% untuk walahualam.. On Fri, Sep 11, 2020 at 2:25 PM ChanCT [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: Bung Lusi, ... bagaimana bisa menanggapi masalah yang diajukan Faisal Basri kalau tidak diajukan masalah perjanjian konkrit yang dimaksudkan, ... dan dikatakan Jokowi tidak mentrapkan doktrin BERDIKARI??? Yang mana, ...? Bahwa RI hanya dapatkan 10% keuntungan sedang yang 90% digondol RRT, tidak diperhitungkan berapa puluh ribu pekerja dan bahkan penduduk sekitar bisa diuntungkan dan naik taraf hidupnya, ... karena kita semua tidak jelas bagaimana perjanjian konkrit perusahaan tambang nikel itu, bagaimana pembagian keuntungan produksi yang telah berlangsung sekarang ini. Lalu, apa yang mau dipersoalkan sesungguhnya??? Lalu, ... bagaimana menurut bung sebaiknya, biar pihak RI, rakyat Indonesia pemilik kekayaan buminya itu lah yang seharusnya mendapatkan 90% keuntungannya, ... BISA??? Bisanya hanya ngomel saja! Hahahaa, ... Lusi D. 於 2020/9/11 下午 04:40 寫道: Bung Chan kok tidak menanggapi masalah yang diajukan oleh Faisal Basri sesuai dengan point persoalannya. Kan dia mengajukan masalah pentrapan salah kaprahnya si Jokowi yang ngawur itu dalam mentrapkan doktrin berdikari dan sekaligus menunjukkan minimnya kemampuan Jokowi dalam mempelajari njelimetnya celah-celah lika-liku dalam membuat perjanjian soal-soal hubungan perekonomian kongkrit, sekali lagi kongkrit, dengan RRT yang dalam pelaksanaan hubungan politik perekonomian luarnegerinya sudah didominasi oleh kerakusan otak-otaknya si taipan-taipan itu. Yang dikritik Faisal Basri itu adalah kecupetan berfikirnya si Jokowi yang tidak mampu menganalisa sampai-sampai yang punya kekayaan tanahair ini, yaitu rakyat Indonesia, ternyata hanya mendapat bagian 5 % saja. Sedang yang 95 prosen diborong oleh taipan-taipan RRT bersama para cukong-cukongnya. Kalau bung tidak bisa melihat kelicikan perjanjian ekonomi dengan Tiongkok sekarang ini, yah itu bukan lagi masalah penguasaan pengetahuan, tapi sudah masalah keperpihakan kita masing-masing. Saya sih ya maklum-maklum sajalah. Emangnya bung pernah mengkritik politik luarnegeri remo PKT? Am Fri, 11 Sep 2020 11:01:07 +0800 schrieb ChanCT <[email protected]>: BETUUUUL, …!!! Jangan jiplak pengalaman negara lain begitu saja! Bisa runyam bahkan ambruk! Betapapun baik dan indah pengalaman negara lain, dan patut diamati dan dipelajari dengan baik-baik! BELAJAR lah dengan baik-baik pengalaman negara lain! Bisa melihat keunggulan negara lain untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan negara sendiri! Namun, tidak berarti menjiplak pengalaman dan keunggulan negara lain begitu saja, harus dengan cermat melihat kondisi konkrit negara itu dan disesuaikan dengan kondisi sendiri yang berbeda,…! Jadi, pertama harus lebih dahulu berkemampuan dengan TEPAT melihat secara menyeluruh sistem negara yang dijalankan. Bukan dengan dipenggal apalagi hanya mempertentangkan DEMOKRASI dan OTORITER yang dijalankan. Dalam kenyataan, selama lebih 70 tahun ini sistem kenegaraan Tiongkok, yang dijalankan adalah “Diktatur Proletariat” dibawah pimpinan tunggal Partai Komunis Tiongkok! Jadi, RRT memang berbeda dengan yang dijalankan dunia barat umumnya. RRT tidak menjalankan sitem “TRIAS POLITIKA”, dimana kekuasaan terbagi secara terpisah menjadi kekuasaan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif yang tidak saling mencampuri. Sekalipun dinyatakan dibawah pimpinan Partai tunggal, PKT, tapi konstitusi juga menandaskan kekuasaan tertinggi berada ditangan Kongres Rakyat Nasional! Namun ingat, dan baik kita perhatikan bersama, prinsip kerja PKT adalah keputusan kolektif, setidaknya dewan harian politbiro, bukan keputusan seorang ketua saja! Sedang Kongres Rakyat Nasional yang terdiri dari sekitar 3 ribu peserta wakil rakyat seluruh negeri itu adalah kekuasaan KOLEKTIF. Bukan dan tidak bisa diartikan kekuasaan perseorangan ketua saja, … walaupun kitapun bisa melihat dalam paraktek telah terjadi kesalahan-kesalahan politik PKT yang ditimpakan pada ketua Mao seorang saja. Padahal tidak begitu! Sekalipun kesalahan politik itu keluar dari mulut Ketua Mao, tetap adalah keputusan Partai dan seharusnya menjadi tanggungjawab PKT, …! Ini pertama. Kedua, dalam kenyataan sistem kenegaraan yang berlangsung di Tiongkok, juga berlakukan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif secara kerjasama dan saling mengawasi. RRT menempatkan kekuasaan legislatif, dalam hal ini KRN sebagai kekuasaan tertinggi dan Majelis Permusyawaratan Politik yang independen dalam menentukan keputusan. Bahkan dalam pengertian tertentu harus dikatakan lebih DEMOKRATIS ketimbang demokrasi yang berlangsung di barat! Bagaimana tidak, bukan saja perwakilan dipilih langsung secara bertingkat dari daerah, Kabupaten, Propinsi sampai pusat, tapi juga, setiap kebijakan politik yang akan diputuskan di KRN, lebih dahulu didiskusikan dan menampung usulan perbaikan dari warga seluas-luasnya diberbagai tingkat didaerah, … Itulah kekuasaan Rakyat, dari rakyat untuk kepentingan rakyat sesungguhnya yang dijalankan RRT sekarang ini! Begitu juga dengan Dewan negara sebagai kekuasaan eksekutif badan Yudikatif tetap menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan tidak dijamah oleh siapapun, selama tunduk dan tidak melanggar ketentuan UUD dan Konstitusi! Ketiga, tentunya sulit bahkan tidak akan mungkin RI belajar apalagi mau meniru sistem kenegaraan yang dijalankan RRT itu! Bagaimana mungkin, kalau sampai sekarang PKI masih saja dijadikan momok yang ditakuti dan harus dibasmi, …??? Padahal pengalaman perjuangan Tiongkok justru menunjukkan adanya pimpinan tunggal PKT itulah yang membuat segala kebijakan politik bisa lancar dan terjamin dilaksanakan sebaik-baiknya, dari atas sampai kebawah! Karena setiap kebijakan politik yang diambil jelas dan benar-benar sesuai dengan KEPENTINGAN RAKYAT banyak! Jadi bukan kebijakan politik hanya untuk kepentingan sekelompok orang dengan tak peduli merugikan kepentingan rakyat banyak, seperti yang selama ini seringkali terjadi di negara-negara barat, termasuk Indonesia! 'Lusi D.' [email protected] [GELORA45] 於 2020/9/11 上午 12:30 寫道: 1.: *Ada yang Mau Tiru Otoriter China, Rizal Ramli: Negara Bisa Ambruk! * Kamis, 10/09/2020 04:17 WIB https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzl-ux-t7rAhWB8eAKHW59B4Q4UBAWMAd6BAgKEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.law-justice.co%2Fartikel%2F93112%2Fada-yang-mau-tiru-otoriter-china-rizal-ramli-negara-bisa-ambruk%2F&usg=AOvVaw13kvmNYxmizZHbw5Q2wv0c Jakarta, law-justice.co - Tokoh Nasional, DR. Rizal Ramli kembali melontarkan kritikan tajam dalam mengamati sistem politik di Indonesia. Khususnya saat pemerintah membuat kebijakan yang menghilangkan peran-peran legislatif dan yudikatif. Salah satu kebijakan yang menjadi kontroversial karena menghilangkan peran kedua lembaga itu adalah Perppu 1/2020 yang kini sudah resmi menjadi UU 2/2020 atau yang kerap disebut UU Corona. Secara satire, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai bahwa pemerintah sedang mencoba meniru sistem otoriter di China. Bedanya, hanya gaya otoriternya saja yang ditiru tanpa memperhatikan kebijakan pro pekerja dan pro rakyat miskin. “Ada yang rindu dan mau niru-niru sistem otoriter ala RRC,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu 9 September 2020. Dalam kicauan ini, Rizal Ramli turut mengunggah sebuah gambar tiga lingkaran bertulis legislative, executive, dan judicial, dengan tulisan before atau sebelum di atas ketiga lingkaran tersebut. Kemudian ketiga lingkaran itu menjadi satu ruang besar tanpa sekat dan di atasnya bertulis now atau keadaan sekarang. Selanjutnya, ruang itu menjadi lingkaran dengan garis tegas bertulis “Oligarki” dengan tulisan di atasnya soon, atau sebentar lagi. Kembali ke kritik. Rizal Ramli mengingatkan bahwa mengadopsi sistem China untuk mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah bisa menimbulkan efek yang berbahaya. “Negatifnya, kesalahan akan berakumulasi karena tanpa kontrol, dan kalau fatal negaranya bisa ambruk,” tekan mantan Menko Kemaritiman itu. Kini, Rizal Ramli mempertanyakan alasan sekat-sekat pada trias politika yang dihilangkan oleh pemerintah. Dia mengajak kelompok kritis untuk terus menyuarakan kebenaran agar negara tidak ambruk. “Kenapa trias politika diubah, dibikin kacau? Kebenaran harus disuarakan, sebelum negara ambruk beneran,” tutupnya. Am Thu, 10 Sep 2020 20:09:23 +0800 schrieb "ChanCT [email protected] [GELORA45]" <[email protected]>: Iyaaa, bung Djie, ... nampaknya yang dinamakan tax-holiday diberikan pemerintah RI pada modal asing lebih royal, bisa 5-10 tahun! Tentu dengan perhitungan mereka sendiri,pemerintah telah menghitung potential loss atau potensi kerugian dari kebijakan ini, namun dinilai tak seberapa dibandingkan dengan benefit yang didapatkan. “Kami sudah menghitung kami mendapatkan benefit seperti pertumbuhan industri hulu, penyerapan tenaga kerja, hingga ekspor yang meningkat, dan ini jauh lebih dari cost yang kami keluarkan,” ucapnya, di Batam, Kamis, 12 April 2018. Perhitungan tersebut masuk ke dalam tahapan /regulatory impact analysis/.(TEMPO, Kamis, 12 April 2018 18:28 WIB) Tapi, yang saya tahu di RRT setelah Deng jalankan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan, tahun 1980, tax-holiday diberikan sekitar 3-5 tahun saja! Tentu boleh-boleh saja tax-holiday yang diberikan lebih longgar dengan perhitungan masing-masing untuk menarik modal asing mau masuk investasi, … Diatas segalanya, yang lebih PENTING dan harus diutamakan tentu pemerintah bisa mengirim kader/pejabat, teknisi nya untuk BELAJAR menguasai menjalankan pabrik, industri yang dijalankan itu. Agar secepat mungkin bisa mengerjakannya sendiri! Jadi BUKAN hanya bekerja menjadi kuli dan tetap saja tidak bisa BERDIKARI, … Begitulah RRT akhirnya bisa maju BERDIKARI, bukan hanya menjiplak tapi mengembangkan produksi orang lain itu dengan lebih baik. kh djie 於 2020/9/10 下午 02:59 寫道: Bung Chan, Memang dengan diberikannya tax holiday pada investor besar, selama beberapa tahun kehilangan Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pada perusahaan atas keuntungan bersihnya. Tetapi investor juga membandingkan antara lain negara mana yang memberi tax holiday lebih baik untuk menetapkan mau investasi di mana. Tetapi negara tetap dapat penghasilan dari Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pada para karyawan (dari presiden direktur sampai bawahan di atas penghasilan tertentu (5 juta/bulan ?). Perusahaan tetap harus bayar PPN (Pajak Penambahan nilai). Kalau ditinjau dari segi tugas negara memakmurkan rakyat, adanya investasi besar yang membuka lapangan kerja sebagian tugas agak sedikit terpenuhi, dan jumlah kaum miskin yang harus diberi tunjangan oleh pemerintah (pengeluaran negara) berkurang? Selain itu dari produk hasil investasi, akan terlahir industri2 baru lainnya, yang akan memberi lebih banyak lapangan kerja dan dari industri2 baru ini dapat diperoleh pendapatan pajak, dan juga dari karyawan yang berpenghasilan di atas batas tertentu? Setelah masa tax holiday lewat, penghasilan pajak negara akan meningkat tinggi. Ya, di era lain, 10 -20 tahun lagi.......Jadi antara 2030 - 2040 Indonesia akan makmur? https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/perbedaan-tax-holiday-dan-tax-allowance https://www..pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa https://bisnis.tempo.co/read/1078924/fasilitas-pajak-tax-holiday-tak-mengancam-pendapatan-negara/full&view=ok https://www.cermati..com/artikel/pengertian-pajak-pertambahan-nilai-dan-dasar-hukumnya Op do 10 sep. 2020 om 06:16 schreef ChanCT [email protected] <mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected] <mailto:[email protected]>>: Ada satu KESALAHAN melihat persoalan disini, atau dengan kata lain hendak gunakan isu mineral ini untuk menyudutkan Jokowi saja! Bukankah KETENTUAN mineral mentah tidak boleh diekspor, harus diolah setengah jadi dahulu itu didbuat masa Presiden SBY, sesaat sebelum Jokowi naik jadi Presiden RI! Jadi, Jokowi itu hanya melaksanakan atau menindak lanjutkan ketentuan lama masa SBY itu! Jadi, ... siapa yang dibohongi siapa, ...? Yang benar harusnya bagaimana??? Kentuti saja ketentuan yang dibuat masa SBY atau bagaimana? Kalau saja benar, keuntungan penambangan nikel RI hanya dapatkan 10%, sedang yang 90% digondol RRT, dan membuat Faisal Basri tidak rela, ... merasa sangat dirugikan! Kenapa tidak melihat dan coba bandingkan, keuntungan yang didapatkan RI sudah jauh lebih besar ketimbang Freeport, yang sudah lebih 70 tahun itu RI hanya bisa dapatkan kurang dari 1% saja! Disamping itu, sebaiknya juga melihat perbedaan perkembangan kehidupan rakyat sekitar tambang, bagaimana penduduk sekitar Freeport itu dengan katakanlah tambang Morowali dimana penduduk sekitar yang kabarnya bukan hanya bisa ikut menikmati listrik dan air-bersih, kesejahteraan berangsur meningkat cukup baik, bahkan ikut menikmati pengobatan gratis dari klinik. Setiap kemajuan ada prosesnya, seringkali memang tidak ideal sebagaimana kita mimpikan, ... kenyataan yang kita lihat perkembangan teknologi begitu cepat itu, TIDAK MUNGKIN terpikirkan bahkan bisa terbayangkan dimasa 10 tahunan yl. Tentu kita bisa bilang sekarang ini, mestinya kita juga menuntut begini atau begitu yang lebih baik untuk Indonesia, tapi bagaimana mungkin ketika itu terjadi??? Kalau memang kenyataan BELUM mungkin, di Indonesia yang belum ada syarat2nya! Janganlah bermimpi, RI bisa dapat untung lebih BESAR kalau nikel itu dengan bangun pabrik baterai lithium itu, ... Siapa ketika itu bisa terpikir kesitu? Bukankah untuk kesitu dibutuhkan syarat-syarat objektif yang dibutuhkan. Pertama harus ada modal yang lebih besar dan kedua harus ada teknologi yang diperlukan! Kalau Indonesia sendiri belum ada, bukankah lagi-lagi juga harus mengundang modal asing, ... kira-kira siapa yang mau tanam modal begitu besar dan keluarkan teknologinya? Tanpa insentif yang menawan apa ada asing yang mau, ...??? Segala keuntungan bukan jatuh dari langit, ... harus ada pengorbanan juga! Tapi, bagaimanapun juga pemikiran Indonesia harus bisa BERDIKARI adalawh BENAR, dan harus menjadi TEKAD bangsa untuk mewujudkan secepat mungkin, ... Itulah Trisakti bung Karno! Bukan dengan menyalah-nyalahkan RRT yang sudah dan sedang membantu Indonesia, mau dan berani tanamkan modal begitu besar di Indonesia bangun smelter! Tapi, tapi gunakanlah kesempatan yang ada itu BELAJAR mengerjakan segalanya SENDIRI,...!!! Gunakan sebaik-baiknya modal-asing yang masuk untuk BELAJAR mengerjakan sendiri dalam waktu secepat mungkin! Begitulah pengalaman rakyat Tiongkok, yang berani memasukkan modal asing darimanapun juga, tidak perlu ribut-ribut menyalah-nyalahkan keuntungan diraih lebih banyak oleh asing, sebaliknya RRT hanya dijadikan pabrik dunia yang hanya menguntungkan asing! Kesehatan Rakyat Tiongkok sebaliknya rusak akibat polusi pencemaran lingkungan hidup, .....! Itulah PENGORBANAN yang sulit dihindari, ...Tapi, bukankah kenyataan dalam 40 tahun terakhir ini, justru RRT tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi yang sanggup menantang AS! RRT menjadi ancaman terberat AS, ... Ingat pengorbanan bangsa Indonesia sudah sangat besar selama ratusan terakhir ini, tapi BELUM juga BERHASIL tegak berdiri diatas kaki sendiri dengan baik! Mengapa? Antara lain, karena hanya menyalahkan orang lain, tidak pandai melihat dimana kesalahan diri sendiri, tidak pandai merebut setiap kesempatan untuk BELAJAR apa yang dikerjakan orang lain agar bisa mengerjakan sendiri dengan lebih baik, ...! -------- 轉寄郵件 -------- 主旨: [GELORA45] JOKOWI DIBOHONGI MENTAH-MENTAH!!! 日期: Thu, 10 Sep 2020 00:44:29 +0200 _*https://www.youtube.com/watch?v=tAO00hYiMUQ *_ _ _ _ _ Faisal Basri Duga Jokowi Dibohongi soal Hilirisasi Mineral CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 12:02 WIB Bagikan : Menurut Faisal Basri, alih-alih hilirisasi, justru praktik pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Ekonom Senior Faisal Basri menilai Presiden Jokowi dibohongi soal hilirisasi mineral di dalam negeri. Alih-alih hilirisasi, justru praktik pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Ilustrasi. (CNN Indonesia). Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Senior*Faisal Basri <https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menyebut Presiden Joko Widodo (*Jokowi <https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*) dibohongi mentah-mentah soal*hilirisasi <https://www.cnnindonesia.com/tag/hilirisasi>* mineral di Indonesia. Mengutip pidato kenegaraan presiden dalam sidang tahunan MPR 14 Agustus lalu, Jokowi menyebut pengolahan nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja, akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan. Memang, menurut Faisal, sebagian pidato tersebut benar adanya. Indonesia telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Lihat juga: Faisal Basri Tuding Hilirisasi Nikel Untungkan Investor China <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903133119-85-542381/faisal-basri-tuding-hilirisasi-nikel-untungkan-investor-china> Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon. "Sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai," jelasnya dikutip dari situs pribadinya/Faisalbasri.com/Rabu (9/9). Di samping itu, yang dilakukan pemerintah juga masih jauh dari proses hilirisasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida atau kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai. "Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang," terang dia. Lihat juga: Faisal Basri Sebut Sektor Tambang Paling Banyak Tilep Pajak <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903132020-532-542362/faisal-basri-sebut-sektor-tambang-paling-banyak-tilep-pajak> Alih-alih hilirisasi, yang terjadi menurut Faisal justru praktik pemburuan rente besar-besaran. Hal ini salah satunya terlihat dari percepatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2019 dari yang seharusnya 2022. Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter asal China berbondong-bondong ke RI. Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, penghapusan pajak ekspor dan bayar pajak pertambahan nilai, termasuk membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dolar AS per bulan bagi pekerja asing. "Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak dinikmati di negara asalnya," ucap Faisal. Lihat juga: DJP Gandeng 5 BUMN Tambang Demi Integrasi Data Pajak <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200904124404-532-542770/djp-gandeng-5-bumn-tambang-demi-integrasi-data-pajak> Faisal berpandangan model yang 'aneh' seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana diharapkan Jokowi. Sebab nilai tambah yang dinikmati Indonesia nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri. "Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China," tegas Faisal. *(hrf/bir)*
