Bung Chan,
Memang dengan diberikannya tax holiday pada investor besar,
selama beberapa tahun kehilangan Pajak Penghasilan Badan
yang dikenakan pada perusahaan atas keuntungan bersihnya.
Tetapi investor juga membandingkan antara lain negara mana
yang memberi tax holiday lebih baik untuk menetapkan mau
investasi di mana.
Tetapi negara tetap dapat penghasilan dari Pajak Penghasilan
Badan yang dikenakan pada para karyawan (dari presiden
direktur sampai bawahan di atas penghasilan tertentu (5 juta/bulan ?).
Perusahaan tetap harus bayar PPN (Pajak Penambahan nilai).
Kalau ditinjau dari segi tugas negara memakmurkan rakyat, adanya
investasi besar yang membuka lapangan kerja sebagian tugas
agak sedikit terpenuhi, dan jumlah kaum miskin yang harus diberi
tunjangan oleh pemerintah (pengeluaran negara) berkurang?
Selain itu dari produk hasil investasi, akan terlahir industri2 baru
lainnya,
yang akan memberi lebih banyak lapangan kerja dan dari industri2 baru
ini dapat diperoleh pendapatan pajak, dan juga dari karyawan
yang berpenghasilan di atas batas tertentu?
Setelah masa tax holiday lewat, penghasilan pajak negara akan
meningkat tinggi.
Ya, di era lain, 10 -20 tahun lagi.......Jadi antara 2030 - 2040
Indonesia akan
makmur?
https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/perbedaan-tax-holiday-dan-tax-allowance
https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa
https://bisnis.tempo.co/read/1078924/fasilitas-pajak-tax-holiday-tak-mengancam-pendapatan-negara/full&view=ok
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-pertambahan-nilai-dan-dasar-hukumnya
Op do 10 sep. 2020 om 06:16 schreef ChanCT [email protected]
<mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected]
<mailto:[email protected]>>:
Ada satu KESALAHAN melihat persoalan disini, atau dengan kata lain
hendak gunakan isu mineral ini untuk menyudutkan Jokowi saja!
Bukankah KETENTUAN mineral mentah tidak boleh diekspor, harus
diolah setengah jadi dahulu itu didbuat masa Presiden SBY, sesaat
sebelum Jokowi naik jadi Presiden RI! Jadi, Jokowi itu hanya
melaksanakan atau menindak lanjutkan ketentuan lama masa SBY itu!
Jadi, ... siapa yang dibohongi siapa, ...? Yang benar harusnya
bagaimana??? Kentuti saja ketentuan yang dibuat masa SBY atau
bagaimana?
Kalau saja benar, keuntungan penambangan nikel RI hanya dapatkan
10%, sedang yang 90% digondol RRT, dan membuat Faisal Basri tidak
rela, ... merasa sangat dirugikan! Kenapa tidak melihat dan coba
bandingkan, keuntungan yang didapatkan RI sudah jauh lebih besar
ketimbang Freeport, yang sudah lebih 70 tahun itu RI hanya bisa
dapatkan kurang dari 1% saja! Disamping itu, sebaiknya juga
melihat perbedaan perkembangan kehidupan rakyat sekitar tambang,
bagaimana penduduk sekitar Freeport itu dengan katakanlah tambang
Morowali dimana penduduk sekitar yang kabarnya bukan hanya bisa
ikut menikmati listrik dan air-bersih, kesejahteraan berangsur
meningkat cukup baik, bahkan ikut menikmati pengobatan gratis dari
klinik.
Setiap kemajuan ada prosesnya, seringkali memang tidak ideal
sebagaimana kita mimpikan, ... kenyataan yang kita lihat
perkembangan teknologi begitu cepat itu, TIDAK MUNGKIN terpikirkan
bahkan bisa terbayangkan dimasa 10 tahunan yl. Tentu kita bisa
bilang sekarang ini, mestinya kita juga menuntut begini atau
begitu yang lebih baik untuk Indonesia, tapi bagaimana mungkin
ketika itu terjadi??? Kalau memang kenyataan BELUM mungkin, di
Indonesia yang belum ada syarat2nya! Janganlah bermimpi, RI bisa
dapat untung lebih BESAR kalau nikel itu dengan bangun pabrik
baterai lithium itu, ... Siapa ketika itu bisa terpikir kesitu?
Bukankah untuk kesitu dibutuhkan syarat-syarat objektif yang
dibutuhkan. Pertama harus ada modal yang lebih besar dan kedua
harus ada teknologi yang diperlukan! Kalau Indonesia sendiri belum
ada, bukankah lagi-lagi juga harus mengundang modal asing, ...
kira-kira siapa yang mau tanam modal begitu besar dan keluarkan
teknologinya? Tanpa insentif yang menawan apa ada asing yang mau,
...??? Segala keuntungan bukan jatuh dari langit, ... harus ada
pengorbanan juga!
Tapi, bagaimanapun juga pemikiran Indonesia harus bisa BERDIKARI
adalawh BENAR, dan harus menjadi TEKAD bangsa untuk mewujudkan
secepat mungkin, ... Itulah Trisakti bung Karno! Bukan dengan
menyalah-nyalahkan RRT yang sudah dan sedang membantu Indonesia,
mau dan berani tanamkan modal begitu besar di Indonesia bangun
smelter! Tapi, tapi gunakanlah kesempatan yang ada itu BELAJAR
mengerjakan segalanya SENDIRI,...!!! Gunakan sebaik-baiknya
modal-asing yang masuk untuk BELAJAR mengerjakan sendiri dalam
waktu secepat mungkin! Begitulah pengalaman rakyat Tiongkok, yang
berani memasukkan modal asing darimanapun juga, tidak perlu
ribut-ribut menyalah-nyalahkan keuntungan diraih lebih banyak oleh
asing, sebaliknya RRT hanya dijadikan pabrik dunia yang hanya
menguntungkan asing! Kesehatan Rakyat Tiongkok sebaliknya rusak
akibat polusi pencemaran lingkungan hidup, ....! Itulah
PENGORBANAN yang sulit dihindari, ...Tapi, bukankah kenyataan
dalam 40 tahun terakhir ini, justru RRT tumbuh menjadi kekuatan
ekonomi dan teknologi yang sanggup menantang AS! RRT menjadi
ancaman terberat AS, ...
Ingat pengorbanan bangsa Indonesia sudah sangat besar selama
ratusan terakhir ini, tapi BELUM juga BERHASIL tegak berdiri
diatas kaki sendiri dengan baik! Mengapa? Antara lain, karena
hanya menyalahkan orang lain, tidak pandai melihat dimana
kesalahan diri sendiri, tidak pandai merebut setiap kesempatan
untuk BELAJAR apa yang dikerjakan orang lain agar bisa mengerjakan
sendiri dengan lebih baik, ...!
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] JOKOWI DIBOHONGI MENTAH-MENTAH!!!
日期: Thu, 10 Sep 2020 00:44:29 +0200
_*https://www.youtube.com/watch?v=tAO00hYiMUQ
*_
_
_
_
_
Faisal Basri Duga Jokowi Dibohongi soal Hilirisasi Mineral
CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 12:02 WIB
Bagikan :
Menurut Faisal Basri, alih-alih hilirisasi, justru praktik
pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan larangan
ekspor bijih nikel.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai Presiden Jokowi dibohongi soal
hilirisasi mineral di dalam negeri. Alih-alih hilirisasi, justru
praktik pemburuan rente besar-besaran terjadi sejak kebijakan
larangan ekspor bijih nikel. Ilustrasi. (CNN Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekonom Senior*Faisal Basri
<https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menyebut Presiden
Joko Widodo (*Jokowi <https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*)
dibohongi mentah-mentah soal*hilirisasi
<https://www.cnnindonesia.com/tag/hilirisasi>* mineral di Indonesia.
Mengutip pidato kenegaraan presiden dalam sidang tahunan MPR 14
Agustus lalu, Jokowi menyebut pengolahan nikel, stainless steel
slab, dan lembaran baja, akan membuat posisi Indonesia menjadi
sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik
dunia dan produsen teknologi di masa depan.
Memang, menurut Faisal, sebagian pidato tersebut benar adanya.
Indonesia telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel,
stainless steel slab, dan lembaran baja.
Lihat juga:
Faisal Basri Tuding Hilirisasi Nikel Untungkan Investor China
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903133119-85-542381/faisal-basri-tuding-hilirisasi-nikel-untungkan-investor-china>
Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di
dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT
Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.
"Sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih
nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai
60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan
utama menghasilkan baterai," jelasnya dikutip dari situs
pribadinya/Faisalbasri.com/Rabu (9/9).
Di samping itu, yang dilakukan pemerintah juga masih jauh dari
proses hilirisasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada fasilitas
produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida atau kadar
nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar
99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai.
"Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru
mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa
dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung
tombak industrialisasi. Kalau menggunakan istilah hilirisasi,
perjalanan menuju hilir masih amat panjang," terang dia.
Lihat juga:
Faisal Basri Sebut Sektor Tambang Paling Banyak Tilep Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903132020-532-542362/faisal-basri-sebut-sektor-tambang-paling-banyak-tilep-pajak>
Alih-alih hilirisasi, yang terjadi menurut Faisal justru praktik
pemburuan rente besar-besaran. Hal ini salah satunya terlihat dari
percepatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2019 dari
yang seharusnya 2022.
Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh
dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter asal
China berbondong-bondong ke RI.
Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka
menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax
holiday, penghapusan pajak ekspor dan bayar pajak pertambahan
nilai, termasuk membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100
dolar AS per bulan bagi pekerja asing.
"Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus
membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan
trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih
nikel. Semua fasilitas itu tidak dinikmati di negara asalnya,"
ucap Faisal.
Lihat juga:
DJP Gandeng 5 BUMN Tambang Demi Integrasi Data Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200904124404-532-542770/djp-gandeng-5-bumn-tambang-demi-integrasi-data-pajak>
Faisal berpandangan model yang 'aneh' seperti ini sangat kecil
kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan
sebagaimana diharapkan Jokowi.
Sebab nilai tambah yang dinikmati Indonesia nikmati tak sampai 10
persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta. Itu pun
kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.
"Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel
menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju
ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang
industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan
kalau kegiatan serupa dilakukan di China," tegas Faisal.
*(hrf/bir)*
