Sebetulnya ada ide seorang teman (Pak Mac Sarwadhamana di ITB - TF75) yang
mengatakan
bahwa mungkin ada baiknya subsidi BBM itu ditagih langsung dari pemakai yg
tidak "layak" menikmatinya dengan cara pembayaran dimuka, dengan hitungan sbb:
Mobil2 plat hitam (dan juga plat merah) dapat diklasifikasikan berdasarkan
konsumsi BBM-nya. Misalnya mobil 1500 cc di Jakarta berjalan rata2 20000km/thn,
dan konsumsi
BBMnya adalah 1ltr/10km, sehingga konsumsi BBM setahunnya adalah 2000 liter.
Katakanlah misalnya subisidi BBM adalah Rp. 1000 / ltr, sehingga subsidi BBM yg
dikonsumsi mobil tsb setahun adalah 2000 ltr/thn X Rp.1000/ltr = Rp. 2,000,000
/thn.
Harga inilah yg harus ditagihkan ke mobil tsb di muka pada saat perpanjangan
STNK.
Semakin besar cc mobi, maka semakin boros pula konsumsi BBMnya, sehingga
semakin besar pula nilai subsidi BBM yg harus dia bayar.
Kalau pendapat saya, system ini lebih mengena, karena tidak akan mengenai
rakyat banyak yg tidak punya mobil. Tetapi dampaknya, mobil2 simpanan yg
tadinya sedikit berjalan, akan lebih banyak dipergunakan karena pemiliknya
merasa telah membayar subsidinya dan akan merasa rugi jika tidak
menggunakannya. Tidak tahu berapa persen mobil yg bersifat seperti ini
(mobil simpanan?). Akibatnya lagi, jalan di Jakarta akan semakin macet.
Ttg penarikan uangnya dan kemungkinan korupsi yg akan semakin marak, saya kira
dengan era komputer dan budaya anti korupsinya Pak SBY sekarang, hal2 di atas
seharusnya dapat diatasi. Data mobilnya jelas, system inventory dan postingnya
ada secara komputer dan terintegrasi dng system2 lain (samsat dsb), jadi saya
rasa "agak" sulit untuk diakali. Yang akan banyak terjadi adalah mungkin
dampak sosialnya saja, ant. lain spt.:
Bgmn dng mobil2 tua yg cc-nya besar2 yg masih digunakan? Logikanya mobil2
spt ini digunakan oleh kalangan yg ekonominya tertinggal, krn mereka tdk mampu
membeli yg lebih baru? Apakah ini berarti mereka2 tidak boleh bermobil-ria
lagi? Padahal selama system transportasi belum memadai, mobil masih akan
menjadi kebutuhan primer di masyarakat kita.
Bgmn dng harga BBM yg murah, yg memungkinkan terjadinya penyelundupan? Dng
membayar subsidinya di muka, berarti harga BBM di pasar akan dijual dng harga
bersubsidi (lebih murah dari harga sebenarnya). Jika dijual ke negara tetangga
yg harga BBMnya lebih mahal, hal ini akan memberikan keuntungan yg menarik.
Bgmn kita mencegahnya?
Mungkin banyak lagi bagaimananya, yg harus dipikirkan, dan rasanya
menjadi kewajiban moral kita semua untuk memberi masukan2 ini.
Wassalam - HK
Paulus Tangke Allo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
kalau pakai warna, harga bbm-nya tambah mahal ndak?
maksudnya, apa perlu pewarna khusus utk mewarnai bbm?
lagipula, kalau sampai berbekas di tangki,
apa nanti tidak berbekas juga di komponen mesin lainnya?
bahayakah?
--pta
On 7/13/05, [EMAIL PROTECTED]
wrote:
>
> Pengusaha yang punya angkot isi bensin, terus dkeluarin, dijual di pinggir
> jalan dengan harga di antara harga bbm untuk angkot dan bbm untuk
> kendaraan pribadi ....pasti laku keras...
> kenapa kok enggak pakai sistem warna saja ya...? kalau angkot mis : bbm
> warna hijau dan pribadi warna merah...dan ada bekasnya di tangki....
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we.
