Hal seperti ini terjadi karena dampak dari Otonomi daerah dimana masa transisi nya sangat singkat. Tinggi nya harga Nickel dan tinggi nya demand thd Nickel terutama dari China telah menggerakkan para pengusaha dari China (negara yg sekarang katanya kelebihan duit) utk mencari Nickel dan Iron ore langsung ke sumber nya. Target utama mereka adalah di Pulau Sulawesi yang kaya dengan Nickel laterite. Tinggi nya harga Nickel yang diluar prediksi telah membuat daerah yang dulunya tidak ekonomis menjadi ekonomis. Berikut adalah kemungkinan persepsi dari para stakeholders:
Pengusaha/Investor (terutama dari China): * Saya harus memanfaatkan tingginya harga Nickel ini utk meraup keuntungan secepat mungkin sebelum harga Nickel turun. Bisa dibayangkan sekali shipment (50 rb tons) dgn kadar Nickel rata-rata 1.5% saja, pengusaha bisa mendapatkan revenue USD 2.5M (asumsi harga ore USD 50 per ton). Production cost (mining, shipment, royalty, dll) paling tinggi total nya USD 40 per ton. Anggap saja minimal keuntungan USD 10 per ton, maka keuntungan bersih per shipment USD 500 rb. * Dari pada harus repot mikirin rumit nya pengelolaaan lingkungan, apa mungkin saya kasih "mentah" nya saja kepada pemda (hitung-hitung sbg bagian dari profit sharing). * Dengan keuntungan sebesar ini, saya berani mengambil risiko yg lbh besar (high risk high return) termasuk menambang di konsesi nya perusahaan lain, yang penting saya dapat ijin dari Bupati. Pemerintah Pusat: * Pemberian ijin KP adalah wewenang Pemda (Bupati) sejak otonomi daerah kecuali utk area hutan lindung. Pemerintah pusat hanya memonitor dan memberikan nasihat/arahan. Investor spt Rio Tinto dan perusahaan besar lainnya: * Saya perlu investasi besar untuk membangun pabrik pengolahan (Minimal USD 1 Miliar, UU Minerba yg baru akan melarang jual "tanah air" alias bijih mentah)dan butuh jaminan berinvestasi jangka panjang (minimal biasanya 20 tahun) agar bisa dapat untung. * Saya butuh waktu minimal 3 tahun untuk melakukan tahapan study untuk meyakinkan jumlah cadangan dan karakteristik bijih, processing technology dan dampak lingkungan bisa dikendalikan (termasuk juga menjaga company image). Pemerintah Daerah (Bupati): * Saya harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mensejahterkan rakyat (yang positif), dan sekaligus juga sangat berpotensi utk "korupsi" (yg negatif), apalagi jabatan seorang Bupati cuma 5 tahun, setelah itu belum tentu terpilih lagi, ditambah lagi untuk mendapatkan jabatan, calon Bupati juga perlu menghabiskan dana besar (investasi), jadi perlu return secepatnya. * Jadi saya butuh Investor yang bisa cepat berproduksi dan memberikan keuntungan. * Mumpung harga nikel tinggi sekarang, kalau nanti sdh turun akan jadi tidak ekonomis lagi ditambang. Solusi yg mungkin bisa diusulkan: * Pemerintah pusat perlu mengingatkan Pemda agar memikirkan dampak lingkungan yang mungkin akan lbh merugikan. Perlunya keterlibatan pusat dalam me-review AMDAL sambil meningkatkan kapasitas/kompetensi para pejabat daerah dalam hal AMDAL. Seharusnya ada masa transisi menuju otonomi daerah untuk meyakinkan kesiapan sumber daya manusia di daerah. * Pemerintah Pusat juga perlu mengingatkan Pemda akan potensi tuntutan hukum dari perusahaan/investor. * Pemerintah pusat perlu segera mempertemukan semua stakeholders utk mendiskusikan dan mencari solusi thd masalah ini. Salam, Agus Superiadi -----Original Message----- From: Ismail Zaini [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, April 14, 2008 6:01 PM To: [email protected] Subject: Re: [iagi-net-l] Balasan-Investasi Rio Tinto terusik Kalau di Migas kewenangan ada di Pusat semua ( KP , Perijinan ,Prosedur ) , Kalau di Tambang ada didaerah ( terjadi tumpang tindih KP KP ) , lain lagi di Geothermal , berdasarkan UU No.27/2003 dan PP 59 / 2007 tentang Geothermal , untuk WKP ( KP ) penentuannya ada Di Pusat ( ditentukan oleh Menteri ), tapi kewenagan ijin Usaha Pertambangannya (IUP ) dan pemberian WKP nya ( lewat Lelang ) ada di Bupati / Gubernur / Menteri tergantung daerahnya ( kalau WKP hanya satu Wilayah Kabupaten / Tidak lintas Kabupaten ada di Bupati/Walikota , dst... ) Jadi menteri menentukan WKP baru diserahkan ke daerah untuk dilelang. Memang repot kalau ada dua lisme pemberian/ penentuan KP tsb , terjadi tumpang tindih. ISM ----- Original Message ----- From: "Suryanegara, Yoga" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[email protected]> Sent: Monday, April 14, 2008 1:32 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Balasan: [iagi-net-l] Investasi Rio Tinto terusik Setuju sekali dengan usulan Pak Nas ini... Gimana kalo secepatnya mumpung masih hangat2nya ngebahas ruu Siapa tau masukan dari iagi nantinya bakal jadi masukan buat DPR and Pemerintah kita. Kayaknya wacana perizinan pertambangan (dan perminyakan) serta barang ikutannya (cbm and csm) agar ditarik kepusat mungkin akan menjadi salah satu solusi yang cukup jitu? Tapi bukankah dalam ruu minerba juga sudah akan seperti itu? Wassalam, Yoga -----Original Message----- From: Chairul Nas [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, 14 April 2008 5:06 PM To: [email protected] Subject: [iagi-net-l] Balasan: [iagi-net-l] Investasi Rio Tinto terusik Teman-teman geologists dan mining engineers yang mulia, Informasi dari Agus Budiluhur menggambarkan kepada kita semua bahwa telah dan sedang berlangsung suatu kondisi dalam sektor ESDM yang sungguh sangat memprihatinkan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlanjut terus, bukan tidak mungkin kelak dikemudian hari, semua perusahaan dan investor yang profesional akan hengkang dari negara kita. Kekuatiran ini bisa saja terjadi karena mereka sudah muak dan tak tahan lagi melihat praktek-praktek kotor yang tidak pernah mereka jumpai di tempat lain. Mungkin IAGI dan Perhapi bersama-sama pakar dari perguruan tinggi yang nota bene masih dianggap "independent" perlu mengadakan diskusi yang konstruktif, serius, dan mendalam dengan pemerintah (pusat dan daerah) untuk mencarikan cara penyelesaian yang baik tentang masalah ini. Wassalam, Chairul Nas Agus Budiluhur <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Rekans, Judul yang sama dengan di Bisnis Indonesia Kamis minggu lalu. Intinya bahwa lapangan Nickel Lasamphala untuk rencana kontrak karya (KK) milik Rio Tinto di Kab. Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kab. Konawe (Sulawesi Tenggara), yang sudah diajukan ke ESDM sejak 2001, sekarang sudah habis dikapling-kapling oleh kedua pemkab dengan mengeluarkan izin KP (Kuasa Pertambangan) kepada Grup Bintangdelapan, Kab. Marowali sudah keluarkan lima KP dan tiga lagi masih usulan, sementara Kab. Konawe sudah menerima tujuh permintaan KP dari grup yang sama. Walaupun proses pemberian izin-izin KP tsb sudah berlangsung lama. Dan syukurlah masalah tersebut sudah diketahui oleh Ditjen Minerbapabum dan sekarang kasus tumpang tindih antara Rio Tinto dan Grup Bintangdelapan sedang diselesaikan dengan mediasi Depdagri tapi belum ada hasilnya. Kasus tumpang tindih ini jelas bisa mengancam kelangsungan kontrak karya Rio Tinto! Memang kasus tumpang tindih blok-blok penguasahaan tambang ini sepertinya sudah menjadi nyayian lama di republik ini, bahkan blok yang sudah pada tahapan operasipun bisa saja diakui milik PT yang lain yang juga mengantungi izin KP dari Bupati anu. Lagi-lagi KOORDINASI antara pusat dan daerah di sini tidak jalan, tidak ada sistem database yang integrated, bahkan di dalam satu daerah sendiri kemungkinan tumpang tindih bisa juga terjadi, karena memang perangkat GIS mereka yang belum memadai. Lebih dari semua yang menyangkut mismanagement internal pemerintahan republik ini, adalah bagaimana bangsa ini bisa dihargai sebagai negara yang mempunyai kepastian dan kejelasan hukum, dan respek terhadap produk apapun dari hukum kita sendiri! KK, PKP2B, KP, WK, Izin Tambang, Izin Joint Study, Izin Joint Evaluasi adalah suatu produk dari hukum yang harus dihormati! kenapa bisa diberikan (ditumpangtidihkan) kemudian karena merasa bahwa ada investor lain yang bisa (padahal belum tentu!) memberikan keuntungan yang lebih? Pertanyaannya adalah: apakah ini etis? Dan di koran tersebut juga disebutkan, bahwa dibelakang KP tersebut adalah perusahaan dari China, pertanyaanya adalah koq bisa perusahaan asing masuk dalam izin KP, bukankah UU Pertambangan kita masih belum memperbolehkan investor asing dengan skema KP? walaupun sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sekarang ini sudah banyak KP diterbitkan dengan investor asing dibelakangnya...(waahh..kelihatannya hukum kita bisa diotak-atik kali??) Dan mengamati sepak terjang dari grup yang sama (Grup Bintangdelapan) ini ternyata juga banyak mengajukan KP-KP batubara yang kemudian digunakan untuk memohon PSC pengembangan CBM, yang kebetulan di regulasi kita (Permen 033/2006), mengenai pengelolaan CBM) belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai jenis2 KP batubara yang mana yang bisa mendapatkan hak prioritas untuk mendapatkan PSC CBM, hanya dengan misalnya mengeluarkan sekian ratus juta rupiah ke Bupati untuk dapat KP Batubara Penyelidikan Umum (KP PU), maka perusahaan tersebut sudah dapat "first right priority" untuk mendapatkan blok CBM. Walaupun KP Batubara tersebut kemudian tidak dikerjakan untuk pertambangan, tidak ada work program, tidak ada aktivitas pertambangan, karena memang daerah tersebut tidak potensi untuk dikelola sebagai pertambangan batubara, e.g. seam batubaranya yang terlalu dalam. Tetapi apakah kemudian masuk akal kalau terus investor yang betul2 berminat untuk pengembangan CBM (karena regulasi) harus mengakomodasi KP2 jenis tersebut?? Salam, -abl- --------------------------------- Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers ------------------------------------------------------------------------ -------- PIT IAGI KE-37 (BANDUNG) * acara utama: 27-28 Agustus 2008 * penerimaan abstrak: kemarin2 s/d 30 April 2008 * pengumuman penerimaan abstrak: 15 Mei 2008 * batas akhir penerimaan makalah lengkap: 15 Juli 2008 * abstrak / makalah dikirimkan ke: www.grdc.esdm.go.id/aplod username: iagi2008 password: masukdanaplod ------------------------------------------------------------------------ -------- PEMILU KETUA UMUM IAGI 2008-2011: * pendaftaran calon ketua: 13 Pebruari - 6 Juni 2008 * penghitungan suara: waktu PIT IAGI Ke-37 di Bandung AYO, CALONKAN DIRI ANDA SEKARANG JUGA!!! ------------------------------------------------------------------------ ----- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ -------- PIT IAGI KE-37 (BANDUNG) * acara utama: 27-28 Agustus 2008 * penerimaan abstrak: kemarin2 s/d 30 April 2008 * pengumuman penerimaan abstrak: 15 Mei 2008 * batas akhir penerimaan makalah lengkap: 15 Juli 2008 * abstrak / makalah dikirimkan ke: www.grdc.esdm.go.id/aplod username: iagi2008 password: masukdanaplod ------------------------------------------------------------------------ -------- PEMILU KETUA UMUM IAGI 2008-2011: * pendaftaran calon ketua: 13 Pebruari - 6 Juni 2008 * penghitungan suara: waktu PIT IAGI Ke-37 di Bandung AYO, CALONKAN DIRI ANDA SEKARANG JUGA!!! ------------------------------------------------------------------------ ----- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. ---------------------------------------------------------------------
