Dear all; Dari perspektif komunikasi, penyebutan "Lumpur Sidoarjo" sudah mencerminkan ranah "bencana alam" (mazhab bencana alam) karena penyematan nama geografis pada peristiwa tersebut menggiring persepsi public untuk melupakan subjek penyebab, yakni Lapindo. Maka, para pengikut mazhab "human error" (keliru dalam penanganan pengeboran) hingga kini masih menyebutkan musibah lumpur itu dengan nama "Lumpur Lapindo". Pada awal kejadian semua media massa, juga para pihak yang terlibat menyebutkan peristiwa itu dengan istilah "lumpur lapindo". Setelah keppres keluar dengan nama Tim Pencegahan dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TPPLS ?) maka nama LUSI terus dikumandangkan untuk menggeser persepsi (kerja public relations) agar citra PT Lapindo tidak terseret-seret lumpur itu. Secara hukum peristiwa pencemaran lingkungan oleh lumpur lapindo telah di SP3kan. Namun, dampak duka luka nestapa pilu sembilu masyarakat yang tergusur dan terbenam oleh lumpur itu hingga kini masih dalam kondisi prahara. Lepas dari masalah perdebatan ahli kebumian antara UGBO atau gempa Jogya atau BO biasa dalama pengeboran, adahal lain yang perlu kita cermati dari sisi sosiopolitik Sidoarjo kedepam ini. Hal itu adalah tampilnya 3 orang petinggi Lapindo groups mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Bupati Sidoarjo menggantikan Bupati saat ini, Win Hendarso. Apa latar belakang hingga 3 orang itu mendaftarkan diri memasuki bursa Cabub Sidoarjo? Silakan baca lebih lanjut tulisan seorang penggiat lingkungan berikut yang saya kutip dari milis Koran digital, mungkin bisa memberikan sedikit perspektif lain dalam menambah khazanah argumentasi kedua mazhab di atas. --- From: Koran Digital <korandigi...@...>
SOS, Selamatkan Sidoarjo! Oleh: Firdaus Cahyadi, PEMERHATI LINGKUNGAN > Dinamika politik di Sidoarjo semakin mengkhawatirkan. > Bagaimana tidak, tiga orang yang selama ini dikenal sebagai > "orang"Lapindo kini mencalonkan diri sebagai bakal calon > Bupati Sidoarjo. > Setelah berhasil "menguasai"tanah Sidoarjo melalui pembelokan > persoalan ganti rugi menjadi sekadar jual-beli aset, bukan > tidak mungkin sebentar lagi Sidoarjo secara politik jatuh ke > tangan Lapindo secara total. > > Ketiga petinggi Lapindo yang mencalonkan diri sebagai bakal > calon Bupati Sidoarjo adalah Bambang Prasetyo Widodo, Direktur > Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan Lapindo > Brantas Inc. Bakal calon Bupati Sidoarjo berikutnya adalah > Gesang Budiarso, Dewan Komisaris PT Minarak Lapindo Jaya. Satu > orang lainnya, Yuniwati Teryana, tercatat sebagai Vice President > External Relations Lapindo Brantas Inc. Akhir Februari lalu, ia > mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Sidoarjo. > > Mencalonkan diri secara politik menjadi pejabat publik, termasuk > Bupati Sidoarjo, adalah hak setiap warga negara. Namun, untuk > pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo, agak ganjil bila tiga > petinggi kelompok Lapindo secara bersamaan mencalonkan diri > menjadi pejabat publik di kawasan itu. Apa kepentingan Lapindo > dalam pilkada Sidoarjo? > > Seperti diberitakan oleh berbagai media massa nasional, memasuki > tahun keempat, semburan lumpur Lapindo ternyata belum > terselesaikan secara tuntas dan adil. Bahkan dampak buruk > semburan lumpur makin meluas, menembus batas-batas peta area > terkena dampak yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. > Bukan hanya tanah, rumah, dan sawah yang terendam, udara dan > air tanah di Porong, Sidoarjo, pun kini telah tercemar. > > Pada pertengahan 2009, misalnya, warga dari kawasan Siring Barat, > Jatirejo, dan Mindi di Porong, Sidoarjo, harus mengungsi > dari rumah mereka. Pasalnya, pemerintah daerah Jawa Timur > menyatakan kawasan di tiga desa tersebut tidak layak huni akibat > dampak semburan lumpur Lapindo yang makin meluas. Celakanya, > selain dampak buruk semburan lumpur Lapindo makin meluas, proses > jual-beli aset korban lumpur berjalan tersendat. Janji-janji manis > yang dilontarkan oleh pihak Lapindo kepada warga dengan mudah > diingkari. Begitu pula janji dari pemerintah, yang akan mengawal > proses jual-beli aset korban lumpur ternyata hanya isapan jempol. > > Kondisi itulah yang membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso > beberapa kali mendesak PT Mi- narak Lapindo Jaya. Pada pengujung > 2009, misalnya, ia kembali mendesak pihak Lapindo untuk menepati > janinya membayar uang jual-beli aset korban lumpur Lapindo yang > tersisa. Keberanian Bupati Win Hendrarso yang beberapa kali > mendesak pihak Lapindo mungkin akan segera menjadi kenangan, bila > salah satu dari ketiga pemimpin Lapindo menduduki jabatan Bupati > Sidoarjo. Keberanian untuk membela korban lumpur akan terhenti > begitu yang menjabat Bupati Sidoarjo memiliki konflik kepentingan > dengan Lapindo. > > Padahal, memasuki tahun keempat semburan lumpur, warga Sidoarjo > memerlukan seorang bupati yang berani bukan hanya mendampingi > warga korban lumpur, tapi juga berada di barisan terdepan ketika > berhadapan dengan Lapindo dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan > hak-hak korban lumpur. Bukan hanya hak atas tanah yang telah > terendam lumpur, namun juga hak atas kesehatan, air bersih, dan > penghidupan yang layak. Aroma untuk memetieskan kasus lumpur > Lapindo secara tuntas melalui pencalonan tiga petinggi Lapindo > sebagai Bupati Sidoarjo mulai menyengat. Terlebih sebelumnya > Kepolisian Daerah Jawa Timur telah berhasil memetieskan kasus > pidana Lapindo melalui penerbitan surat perintah penghentian > penyidikan. > > Setelah secara hukum kasus lumpur Lapindo bisa dipetieskan, > secara politik kasus ini juga mulai ditinggalkan. Partai-partai > politik di tingkat nasional lebih asyik mempersoalkan kasus > skandal Bank Century dan melupakan penderitaan panjang korban > lumpur yang akan memasuki tahun keempat. > > Sialnya, meskipun di tingkat nasional persoalan lumpur Lapindo > tidak lagi dianggap penting, ternyata tidak menyurutkan > perlawanan korban lumpur di Sidoarjo untuk terus-menerus menuntut > haknya. Hal itu terbukti beberapa kali perlawanan korban lumpur > tersebut mendapat liputan di berbagai media massa nasional. Bahkan > di hadapan Menteri Kelautan Fadel Muhammad, kolega Aburizal Bakrie > di Partai Golkar, para petani budi daya ikan dan udang di Sidoarjo > secara lugas menyampaikan keluhan terkait dengan dampak buruk > lumpur Lapindo terhadap usaha tambak mereka. > > Suara protes dari Sidoarjo itu, jika tidak ditertibkan, tentu akan > memancing elite politik di tingkat pusat yang semula sudah bungkam > untuk kembali bersuara. Bila itu terjadi, upaya untuk memetieskan > kasus lumpur Lapindo akan berantakan. > Perlawanan warga Sidoarjo ha- rus diredam melalui jalur > politik dengan mengambil alih kekuasaan bupati di kawasan itu. > Proyek untuk memetieskan kasus lumpur Lapindo tidak boleh gagal. > Jika upaya memetieskan kasus lumpur Lapindo ini gagal, bukan tidak > mungkin akan berkembang seperti kasus pencemaran di Bhopal, yang > setiap tahun diperingati oleh para pegiat lingkungan hidup di dunia. > Dan itu merupakan aib bagi Lapindo serta grup perusahaan yang > menaunginya. > > Selain itu, upaya menguasai Sidoarjo secara politik ini sejatinya > menunjukkan bahwa sebenarnya semburan lumpur di kawasan tersebut > bukan murni bencana alam. Jika murni bencana alam, tentu para > petinggi Lapindo tidak perlu capek-capek untuk mencalonkan diri > sebagai Bupati Sidoarjo. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono secara > jelas telah menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah > bencana alam, tidak terkait dengan pengeboran. Lantas apa lagi yang > ditakutkan Lapindo? > > Tentu ada motif ekonomi selain motif politik untuk membungkam > protes korban lumpur dan membersihkan citra para elite politik > yang selama ini diidentikkan dengan lumpur Lapindo. > > Kepemilikan lahan setelah proses jual-beli aset korban lumpur > adalah salah satu yang persoalan yang masih mengganjal. Apakah tanah > milik korban lumpur yang telah diperjualbelikan selama ini akan > menjadi milik negara atau Lapindo? Persoalan kepemilikan lahan yang > begitu luas itu adalah aset yang besar bagi sebuah korporasi. > Dan itu harus diselamatkan. Salah satu upaya penyelamatannya adalah > melalui dukungan politik. > > Di antara kepentingan ekonomi-politik pencalonan ketiga petinggi > Lapindo itu, di manakah posisi korban lumpur? Apakah mereka > hanya menjadi tumbal dari kepentingan ekonomi-politik > segelintir elite dan korporasi besar yang tengah memperebutkan > kawasan Sidoarjo berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya? > Lagi-lagi warga Sidoarjo dan korban lumpur hanya dinilai sebatas > deretan angka-angka yang diperebutkan dalam sebuah kompetisi politik, > bukan sebagai warga negara yang harus dipenuhi haknya. > > http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/03/03/ArticleHtmls/03_03_2010_01 2_001.shtml?Mode=1 ***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. ***** -------------------------------------------------------------------------------- PP-IAGI 2008-2011: ketua umum: LAMBOK HUTASOIT, [email protected] sekjen: MOHAMMAD SYAIFUL, [email protected] * 2 sekretariat (Jkt & Bdg), 5 departemen, banyak biro... -------------------------------------------------------------------------------- Ayo siapkan diri....!!!!! Hadirilah PIT ke-39 IAGI, Senggigi, Lombok NTB, 29 November - 2 Desember 2010 ----------------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI or its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. ---------------------------------------------------------------------
