rawe
________________________________ From: Eko Prasetyo <[email protected]> To: [email protected] Sent: Wednesday, 11 April 2012 6:41 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Artikel: Kontrak migas jaman Bung Karno Nasionalisme Sejati dengan diplomasi sebagai senjata. Sayang JFK Di bunuh Dan Soekarno dikudeta. On Apr 10, 2012 11:52 PM, "Bandono Salim" <[email protected]> wrote: >Kebanggaan semu dan pura2 kaya? >Powered by Telkomsel BlackBerry® >________________________________ > >From: "Sugeng Hartono" <[email protected]> >Date: Tue, 10 Apr 2012 20:52:58 +0700 >To: <[email protected]>; <[email protected]> >ReplyTo: <[email protected]> >Cc: <[email protected]> >Subject: [iagi-net-l] Artikel: Kontrak migas jaman Bung Karno > > >Selamat malam semuanya. >Artikel ini saya temukan di tumpukan koran yg baru saya buka setelah pulang >dari rig. >Semoga bermanfaat bagi kita semua. >Salam, >sugeng > > >Ketidakpastian: Tragedi >Budiarto Shambazy, Wartawan Senior KOMPAS >07 April 2012 > > > >Di awal 1960-an, minyak mencakup seperempat dari total ekspor yang didominasi >multinational corporations yang menanam modal 400 juta dollar AS dan >diperkirakan melonjak 1 miliar dollar AS tahun 1965. >Caltex (AS) menguasai 85 persen ekspor, Stanvac (AS) 5 persen, dan Permina 10 >persen. Tahun 1963 total ekspor 94 juta barrel per tahun atau 1,7 persen dari >konsumsi dunia.Ekspor minyak dikuasai Shell (Belanda) yang per tahunnya 43 >juta barrel, Stanvac 10 juta barrel. Penerima terbesar AS, Jepang, dan >Australia. > >Sejak 1951, Bung Karno (BK) membekukan konsesi bagi multinational corporations >(MNC) dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960. UU ini menegaskan, >Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan >negara. > >Sejak merdeka, MNC berpegang pada let alone agreement . Cara ini menghindari >nasionalisasi, tetapi mewajibkan MNC mempekerjakan mayoritas SDM lokal. >Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun dan produksi >terhambat. Tiga Besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) langsung minta negosiasi >ulang. > >BK menjawab, kalau MNC, ia akan jual konsesi ke Jepang. Maret 1963, BK >menegaskan, Saya berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan saya >akan batalkan seluruh kontrak lama jika tuan-tuan tak mau terima tuntutan >saya. >BK menuntut Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan domestik yang harus >disuling Permina. Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri >dan hasilnya diserahkan kepada kita. > >Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam negeri dan >biaya prosesnya diambil dari laba ekspor. Caltex menyediakan valuta asing yang >dibutuhkan untuk biaya pengeluaran dan investasi modal yang dibutuhkan Permina. >BK menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan bahan bakar minyak >(BBM) dalam negeri. Formula pembagian laba 60 persen untuk kita dalam mata >uang asing dan 40 persen untuk Caltex dalam rupiah. > >Caltex panik dan minta bantuan Presiden John F Kennedy. Mereka menilai, >tuntutan BK tidak masuk akal dan bisa membuat Caltex bangkrut. >Washington DC sempat anggap BK gertak sambal. Namun, waktu Presiden China Liu >Shaoqi dan menteri Uni Soviet ke Jakarta membahas penjualan konsesi, mereka >sadar BK tidak main-main. > >Duta Besar AS di Jakarta Howard Jones pusing. Jika Tiga Besar keluar, AS >tidak punya pilihan kecuali membatalkan bantuan ekonomi. Jangan mengancam BK, >lapor Jones ke Kennedy. >Saat itu RI ingin ikut program paket stabilisasi IMF yang ditawarkan Kennedy. >Sehari setelah penandatanganan paket itu, BK menerbitkan Regulasi 18 yang >isinya tuntutan dia. > >BK tidak mau paket stabilisasi dikaitkan dengan Regulasi 18. Kennedy >ketar-ketir dan segera mengirimkan utusan khusus, Wilson Wyatt, ke Tokyo, >mencegat BK di Jepang. > >Lewat negosiasi alot, BK dan Wyatt menyepakati sistem kontrak karya yang >disahkan DPR, 25 September 1963. Intinya, RI memiliki kedaulatan atas kekayaan >minyak dan gas sampai point of sales. >MNC cuma kontraktor: Stanvac untuk Permina, Caltex untuk Pertamin, dan Shell >untuk Permigan. Jangka waktu dan area konsesi dibatasi dibandingkan dengan >kontrak-kontrak lama. > >MNC menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah lima tahun dan 25 persen >lainnya setelah 10 tahun. Pembagian laba tetap 60:40, MNC wajib menyediakan >kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset >distribusi/pemasaran setelah jangka waktu tertentu. > >MNC menerima karena yang penting batal kehilangan konsesi. Kennedy dan Kongres >menyetujui paket stabilisasi IMF, yang oleh BK diselaraskan dengan Rencana >Pembangunan Nasional Ketiga yang berlaku delapan tahun sejak 1961. >Bandingkan kontrak karya dengan profit-sharing agreement (PSA) ala Orde Baru >yang justru antinasionalisasi. PSA seolah menempatkan kita sebagai pemilik, >MNC hanya kontraktor. > >Namun, pada praktiknya, MNC yang mengontrol ladang yang mendatangkan laba >berlipat ganda yang mirip kolonialisme. PSA pernikahan ideal antara kontrak >bagi hasil yang seolah menempatkan negara menjadi majikan dan sistem kontrak >berbasis konsesi/lisensi yang profit oriented. > >Kita seakan pegang kendali, padahal MNC-lah yang punya kedaulatan. Klausul >stabilisasi PSA mengatakan, UU kita tidak berlaku bagi setiap kegiatan MNC >dan tidak bisa menjadi rujukan jika terjadi sengketa yang berlaku hukum >internasional yang tidak kenal kepentingan nasional. > >Ironisnya, cerita sukses PSA ini yang dipakai MNC untuk menguras minyak Irak. >Lebih ironis lagi, sikap BK ditiru Presiden Bolivia Evo Morales. > >Namun, dulu ekonomi bangsa ini kuat karena lebih dari 50 persen GNP berasal >dari pertanian dan dari industri 15 persen. Utang luar negeri cuma 2,5 miliar >dollar AS dan TNI kita disegani. >Kini, ekonomi kita morat-marit walau bangga menjadi anggota G20 karena setiap >sebentar dikait-kaitkan dengan proyeksi Bank Dunia, IMF, atau harga BBM di >Nymex. Utang luar negeri sudah mencapai Rp 1.800 triliun, TNI-nya low battery. >Tak salah belajar dari sejarah: negosiasi ulang tidak mustahil, perubahan UU >bukan barang haram. Jika kepemimpinan nasional seperti Morales, kemelut >anggaran/kenaikan harga BBM selesai. > >Keputusan mengambangkan kenaikan harga BBM membuat ketidakpastian yang >menimbulkan kerugian sosial, politik, dan ekonomi yang semakin besar. Tugas >kepemimpinan nasional ialah melindungi rakyat dari situasi serba tidak pasti >itu. >Jika pemimpin nasional memperlihatkan sikap tidak pasti, kita akan mengalami >tragedi. Setiap pemimpin selayaknya berani bilang, Saya tak akan biarkan >bangsa kita tenggelam ke jurang tragedi. > > >"Save a Tree" - Please consider the environment before printing this email. > > > >________________________________ > “Save a Tree” – Please consider the environment before printing this email. > >==================================================================================================================================================================================== >DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is >intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain >confidential information. You are hereby notified that the taking of any >action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination, >distribution, printing or copying of this Message or any part thereof by >anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. >If you have received this Message in error, you should delete this Message >immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions and >other information in this Message that do not relate to the official business >of PetroChina International Companies In Indonesia or its Group of Companies >shall be understood as neither given nor endorsed by >PetroChina International Companies In Indonesia or any of the companies within >the Group. >============================================================================================================================================================== >
