Temans,
Setelah ancaman bentrokan horizontal antar ummat
Islam reda dengan keluarnya SKB 3 Menteri, maka tolong posting
tentang kelanjutan dan atau opini yang berkembang
setelah SKB 3 Menteri tidak usah di posting di milist Indonesia.
Jadi untuk posting ini mohon tidak usah
ditanggapi, apalagi kita tidak tahu latar
belakang/trendensi politik penulisnya apa.
Untuk selanjutnya kita focus kembali ke missi
awal bagaimana Indonesia lebih banyak mandiri
dalam produk dan teknologi supaya lebih maju.
Salam,
Zaenal
At 17:18 10/06/2008, YADI supriadi wendy wrote:
fyi.............
Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 9 Juni 2008
Rizieq, Munarman, dan Negara Kalah
Oleh Victor Silaen
Pascainsiden Monas, Minggu siang 1 Juni
lalu, Presiden Yudhoyono mengecam aksi
kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat
jatuhnya korban di negara berlandaskan hukum
ini. Karena itu, Presiden minta hukum
ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat.
"Negara tidak boleh kalah dengan perilaku
kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang
berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat
Indonesia," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor
Presiden (2/6/2008). Untuk itu Yudhoyono juga
meminta agar dicari solusi damai dengan
mengedepankan aturan hukum dan bukan dengan
aksi kekerasan. Presiden juga minta pihak
kepolisian meningkatkan kinerja agar lebih siap, cepat dan profesional.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Politik,
Hukum dan Keamanan Widodo AS dalam jumpa pers
usai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden
mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah
tegas terhadap siapa pun dan organisasi
kemasyarakatan mana pun yang dinilai terlibat
dan bertanggung jawab atas kejadian itu.
Terkait kemungkinan pembubaran ormas,
pemerintah beranggapan, langkah pembubaran
hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian
secara hukum. "Saya kira terkait konteks
pembubaran ormas seperti itu akan terlebih
dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian
oleh Departemen Dalam Negeri, terutama sesuai
UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun
dipastikan tetap akan ada langkah hukum tegas
bagi siapa pun pelakunya," ujar Widodo.
Seakan meresponi pernyataan pihak
pemerintah, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly
Asshiddiqie meminta agar pemerintah bertindak
tegas dan menunjukkan bahwa negara mampu
melindungi setiap warga negaranya. Jimly
mengaku prihatin dengan penyerangan oleh massa,
yang sebagian mengenakan atribut Front Pembela
Islam (FPI), terhadap anggota Aliansi
Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan (AKKBB). Akan halnya Ketua Badan
Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan,
Presiden Yudhoyono harus bisa membuktikan
pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah
dengan perilaku kekerasan. Sebab, pernyataan
itu sudah beberapa kali disampaikan, tetapi
kekerasan seperti yang terjadi di Monas Minggu
siang itu berulang kali terjadi. "Jangan sampai
pernyataan Presiden menjadi rutinitas tanpa substansi," katanya.
Sore harinya, saya menyaksikan wawancara
langsung antara TVOne dengan Habib Rizieq
Shihab (Ketua Umum FPI) dan Maman Imanulhaq,
anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa
dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan,
Cirebon, Jawa Barat. Maman adalah salah seorang
korban penyerangan massa beratribut FPI di
Monas Minggu siang yang naas itu. Sore itu,
Rizieq yang berada di kantor pusat FPI di
bilangan Petamburan, Jakarta, nyerocos terus
dan nampak sangat garang (sementara Maman yang
berada di sebuah tempat yang dijadikan studio
TVOne nampak berupaya menahan diri).
Namun, bukan itu yang patut dipersoalkan.
Melainkan, ucapan-ucapan Rizieq yang sangat
melukai hati kita sebagai warga negara
Indonesia. Saat itu Rizieq, antara lain,
mengatakan: "Gus Dur itu tahu apa? Dia kan
buta... buta matanya, buta hatinya." Lalu, di
bagian lain dia juga berkata: "Jangankan satu
Gus Dur, satu juta Gus Dur pun akan saya hadapi."
Bukankah ucapan Rizieq tersebut
jelas-jelas sudah melecehkan Gus Dur? Relakah
kita melihat seorang mantan presiden dilecehkan
seperti itu? Bahkan (almarhum) Soeharto pun,
yang diduga kuat sebagai koruptor dan dianggap
sebagai salah satu penyebab kebangkrutan
Indonesia, tidak pernah dilecehkan seperti itu
setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden 21 Mei 1998. Kemungkinannya,
pertama, karena negara memang berkewajiban
melindungi setiap mantan presiden. Kedua,
inilah yang patut kita syukuri, karena tidak
seorang pun yang menyikapi Soeharto secara
tidak santun. Memang, jutaan orang tak pernah
henti mengkritiknya, namun tak satu pun yang
melecehkannya seperti Rizieq melecehkan mantan presiden Gus Dur.
Sementara Munarman, dalam tayangan di
stasiun televisi swasta MetroTV pascainsiden
Monas, antara lain mengatakan: "Kalau dalam
satu dua hari ini Keppres untuk pembubaran
Ahmadiyah sudah dikeluarkan, saya akan
menyerahkan diri. Silakan tangkap saya,
Munarman, sarjana hukum." Apa yang dapat kita
komentari dari ucapan Munarman itu? Pertama,
Munarman telah memosisikan negara sebagai pihak
yang harus mengikuti keinginannya. Tentu saja
ia salah, karena negara -- yang dalam konteks
ini diwakili oleh pemerintah hanya boleh
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sebuah
keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
konstitusional dan rasional, dan bukan karena desakan pihak-pihak tertentu.
Kedua, Munarman juga salah, karena secara
tidak langsung ia hendak mengatakan bahwa
aksinya di Monas dapat "dimaklumi" karena
Ahmadiyah belum dibubarkan oleh pemerintah.
Bagi dia, Ahmadiyah itu "sesat", sehingga
organisasi keumatannya tidak boleh dibiarkan
hidup di Indonesia. Karena pemerintah belum
juga membubarkan Ahmadiyah hingga Insiden Monas
itu, maka dialah selaku Panglima Komando Laskar
Islam yang akan bertindak. Inilah yang patut
disesalkan. Sebagai seorang mantan ketua
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
mestinya Munarman paham bahwa aksinya di Monas
1 Juni itu merupakan tindak pidana. Dan tindak
pidana tetaplah sebuah kesalahan, meski di
balik itu ia memiliki alasan atau motif tertentu.
Ketiga, mestinya Munarman juga paham bahwa
pemerintah secara konstitusional tidaklah
dibenarkan untuk mengintervensi domain
keagamaan dan keberagamaan umat manapun di
negara republik dan negara hukum ini. Itu
sebabnya, pihak-pihak yang mendesak agar
pemerintah segera mengeluarkan SKB tentang
Ahmadiyah sebenarnya secara tidak langsung
berkeinginan menjerumuskan negara ke jurang pelanggaran konstitusional.
Berdasarkan itulah maka Presiden Yudhoyono
bersama para pembantunya di kabinet serta
aparat hukum dan keamanannya harus bersikap dan
bertindak tegas terhadap FPI sebagai institusi,
juga terhadap Rizieq dan Munarman sebagai warga
negara. Jika Yudhoyono mengatakan negara tidak
boleh kalah, itu berarti wibawa pemerintah
harus ditegakkan. Para mantan presiden, seperti
halnya (amarhum) mantan presiden Soeharto,
harus dilindungi dan dijaga kehormatannya.
Karena itulah maka orang-orang yang bersalah
dalam Insiden Monas harus dihukum, termasuk
juga yang telah melecehkan mantan presiden Gus Dur.
Presiden Yudhoyono juga perlu
memperhatikan bahwa pelbagai liputan media
elektronik hari-hari ini secara gamblang
memperlihatkan bahwa jutaan rakyat Indonesia
berada di kubu yang sama dengan Jimly
Asshiddiqie dan Hendardi. Bahwa kita semua
membutuhkan bukti dan bukan sekadar janji
maupun pernyataan tanpa tindak-lanjut yang
konkret. Untuk itulah ke depan Presiden
Yudhoyono harus terus memantau tindak lanjut
penuntasan Insiden Monas ini. Indonesia adalah
negara hukum, itu sebabnya negara harus
menegakkan semua peraturan yang berlaku secara
konsisten. Jika tidak, kita patut meragukan
kalau-kalau para pemimpin negara ini cenderung
mendukung pelanggaran hukum seperti halnya FPI.
Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara
kalah, yang tidak berdaya ketika berhadapan
dengan kelompok-kelompok massa berlabel agama
yang telah berulangkali membuat negeri ini
seakan wilayah yang hampa-hukum (lawlessness
situation). Kita tidak ingin Indonesia menjadi
negara kalah, yang tidak mampu menghalau rasa
cemas masyarakat di saat kelompok-kelompok
massa berlabel agama itu beraksi. Kita tidak
ingin Indonesia menjadi negara kalah, yang
tidak mampu melaksanakan fungsinya melindungi
dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.
-- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan
kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan
manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia
dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia
next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
