salam,
-ai-
On Tue, Jun 10, 2008 at 5:54 PM, Achmad Zaenal Abidin
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Temans,
>
> Setelah ancaman bentrokan horizontal antar
ummat Islam reda dengan keluarnya
> SKB 3 Menteri, maka tolong posting
> tentang kelanjutan dan atau opini yang berkembang setelah SKB 3 Menteri
> tidak usah di posting di milist Indonesia.
> Jadi untuk posting ini mohon tidak usah ditanggapi, apalagi kita tidak tahu
> latar belakang/trendensi politik penulisnya apa.
>
> Untuk selanjutnya kita focus kembali ke missi
awal bagaimana Indonesia lebih
> banyak mandiri dalam produk dan teknologi supaya lebih maju.
>
> Salam,
> Zaenal
>
> At 17:18 10/06/2008, YADI supriadi wendy wrote:
>
> fyi.............
>
>
> Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 9 Juni 2008
>
>
>
> Rizieq, Munarman, dan Negara Kalah
>
> Oleh Victor Silaen
>
>
>
> Pascainsiden Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono
> mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan
yang membuat jatuhnya korban di
> negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan
> dengan memberi sanksi secara tepat. "Negara tidak boleh kalah dengan
> perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk
> kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor
> Presiden (2/6/2008). Untuk itu Yudhoyono juga meminta agar dicari solusi
> damai dengan mengedepankan aturan hukum dan bukan dengan aksi kekerasan.
> Presiden juga minta pihak kepolisian meningkatkan kinerja agar lebih siap,
> cepat dan profesional.
>
>
>
> Sementara itu, Menteri Koordinasi
Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS
> dalam jumpa pers usai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden mengatakan,
> pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun dan organisasi
> kemasyarakatan mana pun yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas
> kejadian itu. Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan,
> langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara
> hukum. "Saya kira terkait konteks pembubaran
ormas seperti itu akan terlebih
> dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri,
> terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap
> akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya," ujar Widodo.
>
>
>
> Seakan meresponi pernyataan pihak
pemerintah, Ketua Mahkamah Konstitusi
> Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah bertindak tegas dan menunjukkan
> bahwa negara mampu melindungi setiap warga
negaranya. Jimly mengaku prihatin
> dengan penyerangan oleh massa, yang sebagian mengenakan atribut Front
> Pembela Islam (FPI), terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan
> Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Akan halnya Ketua Badan Pengurus Setara
> Institute Hendardi mengatakan, Presiden Yudhoyono harus bisa membuktikan
> pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan.
> Sebab, pernyataan itu sudah beberapa kali disampaikan, tetapi kekerasan
> seperti yang terjadi di Monas Minggu siang itu berulang kali terjadi.
> "Jangan sampai pernyataan Presiden menjadi rutinitas tanpa substansi,"
> katanya.
>
>
>
> Sore harinya, saya menyaksikan wawancara langsung antara TVOne dengan
> Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI) dan Maman Imanulhaq, anggota Dewan
> Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan,
> Cirebon, Jawa Barat. Maman adalah salah seorang korban penyerangan massa
> beratribut FPI di Monas Minggu siang yang naas itu. Sore itu, Rizieq yang
> berada di kantor pusat FPI di bilangan Petamburan, Jakarta, nyerocos terus
> dan nampak sangat garang (sementara Maman yang berada di sebuah tempat yang
> dijadikan studio TVOne nampak berupaya menahan diri).
>
>
>
> Namun, bukan itu yang patut dipersoalkan. Melainkan, ucapan-ucapan
> Rizieq yang sangat melukai hati kita sebagai warga negara Indonesia. Saat
> itu Rizieq, antara lain, mengatakan: "Gus Dur itu tahu apa? Dia kan buta...
> buta matanya, buta hatinya." Lalu, di bagian lain dia juga berkata:
> "Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur pun akan saya hadapi."
>
>
>
> Bukankah ucapan Rizieq tersebut jelas-jelas sudah melecehkan Gus Dur?
> Relakah kita melihat seorang mantan presiden dilecehkan seperti itu? Bahkan
> (almarhum) Soeharto pun, yang diduga kuat sebagai koruptor dan dianggap
> sebagai salah satu penyebab kebangkrutan Indonesia, tidak pernah dilecehkan
> seperti itu setelah ia mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai presiden 21
> Mei 1998. Kemungkinannya, pertama, karena negara memang berkewajiban
> melindungi setiap mantan presiden. Kedua, inilah yang patut kita syukuri,
> karena tidak seorang pun yang menyikapi Soeharto secara tidak santun.
> Memang, jutaan orang tak pernah henti
mengkritiknya, namun tak satu pun yang
> melecehkannya seperti Rizieq melecehkan mantan presiden Gus Dur.
>
>
>
> Sementara Munarman, dalam tayangan di stasiun televisi swasta MetroTV
> pascainsiden Monas, antara lain mengatakan: "Kalau dalam satu dua hari ini
> Keppres untuk pembubaran Ahmadiyah sudah dikeluarkan, saya akan menyerahkan
> diri. Silakan tangkap saya, Munarman, sarjana hukum." Apa yang dapat kita
> komentari dari ucapan Munarman itu? Pertama, Munarman telah memosisikan
> negara sebagai pihak yang harus mengikuti
keinginannya. Tentu saja ia salah,
> karena negara -- yang dalam konteks ini diwakili oleh pemerintah hanya
> boleh mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sebuah keputusan berdasarkan
> pertimbangan-pertimbangan konstitusional dan rasional, dan bukan karena
> desakan pihak-pihak tertentu.
>
>
>
> Kedua, Munarman juga salah, karena secara tidak langsung ia hendak
> mengatakan bahwa aksinya di Monas dapat "dimaklumi" karena Ahmadiyah belum
> dibubarkan oleh pemerintah. Bagi dia, Ahmadiyah itu "sesat", sehingga
> organisasi keumatannya tidak boleh dibiarkan hidup di Indonesia. Karena
> pemerintah belum juga membubarkan Ahmadiyah hingga Insiden Monas itu, maka
> dialah selaku Panglima Komando Laskar Islam
yang akan bertindak. Inilah yang
> patut disesalkan. Sebagai seorang mantan
ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
> Indonesia, mestinya Munarman paham bahwa aksinya di Monas 1 Juni itu
> merupakan tindak pidana. Dan tindak pidana tetaplah sebuah kesalahan, meski
> di balik itu ia memiliki alasan atau motif tertentu.
>
>
>
> Ketiga, mestinya Munarman juga paham bahwa pemerintah secara
> konstitusional tidaklah dibenarkan untuk
mengintervensi domain keagamaan dan
> keberagamaan umat manapun di negara republik dan negara hukum ini. Itu
> sebabnya, pihak-pihak yang mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan SKB
> tentang Ahmadiyah sebenarnya secara tidak langsung berkeinginan
> menjerumuskan negara ke jurang pelanggaran konstitusional.
>
>
>
> Berdasarkan itulah maka Presiden Yudhoyono bersama para pembantunya di
> kabinet serta aparat hukum dan keamanannya harus bersikap dan bertindak
> tegas terhadap FPI sebagai institusi, juga terhadap Rizieq dan Munarman
> sebagai warga negara. Jika Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah,
> itu berarti wibawa pemerintah harus ditegakkan. Para mantan presiden,
> seperti halnya (amarhum) mantan presiden Soeharto, harus dilindungi dan
> dijaga kehormatannya. Karena itulah maka orang-orang yang bersalah dalam
> Insiden Monas harus dihukum, termasuk juga yang telah melecehkan mantan
> presiden Gus Dur.
>
>
>
> Presiden Yudhoyono juga perlu memperhatikan bahwa pelbagai liputan
> media elektronik hari-hari ini secara gamblang memperlihatkan bahwa jutaan
> rakyat Indonesia berada di kubu yang sama dengan Jimly Asshiddiqie dan
> Hendardi. Bahwa kita semua membutuhkan bukti dan bukan sekadar janji maupun
> pernyataan tanpa tindak-lanjut yang konkret. Untuk itulah ke depan Presiden
> Yudhoyono harus terus memantau tindak lanjut penuntasan Insiden Monas ini.
> Indonesia adalah negara hukum, itu sebabnya negara harus menegakkan semua
> peraturan yang berlaku secara konsisten. Jika tidak, kita patut meragukan
> kalau-kalau para pemimpin negara ini cenderung mendukung pelanggaran hukum
> seperti halnya FPI.
>
>
>
> Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kalah, yang tidak berdaya
> ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok massa berlabel agama yang telah
> berulangkali membuat negeri ini seakan
wilayah yang hampa-hukum (lawlessness
> situation). Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kalah, yang tidak
> mampu menghalau rasa cemas masyarakat di saat kelompok-kelompok massa
> berlabel agama itu beraksi. Kita tidak ingin
Indonesia menjadi negara kalah,
> yang tidak mampu melaksanakan fungsinya melindungi dan memberi rasa aman
> kepada masyarakat.
>
>
>
> * Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.
>
>
>
>
> -- Berlombalah dalam karya, bersinergi,
terapkan kaidah ilmu/teknologi serta
> kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan
> akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better :
> http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
--
Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta
kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
Info pengelolaan milis Indonesia next better :
http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
