Ooo ... jadi targetnya rame2 di milis itu keluar SKB 3 Menteri itu ya mas ;-) Jadi sudah tercapai ya targetnya ...
salam, -ai- On Tue, Jun 10, 2008 at 5:54 PM, Achmad Zaenal Abidin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Temans, > > Setelah ancaman bentrokan horizontal antar ummat Islam reda dengan keluarnya > SKB 3 Menteri, maka tolong posting > tentang kelanjutan dan atau opini yang berkembang setelah SKB 3 Menteri > tidak usah di posting di milist Indonesia. > Jadi untuk posting ini mohon tidak usah ditanggapi, apalagi kita tidak tahu > latar belakang/trendensi politik penulisnya apa. > > Untuk selanjutnya kita focus kembali ke missi awal bagaimana Indonesia lebih > banyak mandiri dalam produk dan teknologi supaya lebih maju. > > Salam, > Zaenal > > At 17:18 10/06/2008, YADI supriadi wendy wrote: > > fyi............. > > > Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 9 Juni 2008 > > > > Rizieq, Munarman, dan Negara Kalah > > Oleh Victor Silaen > > > > Pascainsiden Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono > mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di > negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan > dengan memberi sanksi secara tepat. "Negara tidak boleh kalah dengan > perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk > kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor > Presiden (2/6/2008). Untuk itu Yudhoyono juga meminta agar dicari solusi > damai dengan mengedepankan aturan hukum dan bukan dengan aksi kekerasan. > Presiden juga minta pihak kepolisian meningkatkan kinerja agar lebih siap, > cepat dan profesional. > > > > Sementara itu, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS > dalam jumpa pers usai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden mengatakan, > pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun dan organisasi > kemasyarakatan mana pun yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas > kejadian itu. Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan, > langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara > hukum. "Saya kira terkait konteks pembubaran ormas seperti itu akan terlebih > dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri, > terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap > akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya," ujar Widodo. > > > > Seakan meresponi pernyataan pihak pemerintah, Ketua Mahkamah Konstitusi > Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah bertindak tegas dan menunjukkan > bahwa negara mampu melindungi setiap warga negaranya. Jimly mengaku prihatin > dengan penyerangan oleh massa, yang sebagian mengenakan atribut Front > Pembela Islam (FPI), terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan > Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Akan halnya Ketua Badan Pengurus Setara > Institute Hendardi mengatakan, Presiden Yudhoyono harus bisa membuktikan > pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. > Sebab, pernyataan itu sudah beberapa kali disampaikan, tetapi kekerasan > seperti yang terjadi di Monas Minggu siang itu berulang kali terjadi. > "Jangan sampai pernyataan Presiden menjadi rutinitas tanpa substansi," > katanya. > > > > Sore harinya, saya menyaksikan wawancara langsung antara TVOne dengan > Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI) dan Maman Imanulhaq, anggota Dewan > Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, > Cirebon, Jawa Barat. Maman adalah salah seorang korban penyerangan massa > beratribut FPI di Monas Minggu siang yang naas itu. Sore itu, Rizieq yang > berada di kantor pusat FPI di bilangan Petamburan, Jakarta, nyerocos terus > dan nampak sangat garang (sementara Maman yang berada di sebuah tempat yang > dijadikan studio TVOne nampak berupaya menahan diri). > > > > Namun, bukan itu yang patut dipersoalkan. Melainkan, ucapan-ucapan > Rizieq yang sangat melukai hati kita sebagai warga negara Indonesia. Saat > itu Rizieq, antara lain, mengatakan: "Gus Dur itu tahu apa? Dia kan buta... > buta matanya, buta hatinya." Lalu, di bagian lain dia juga berkata: > "Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur pun akan saya hadapi." > > > > Bukankah ucapan Rizieq tersebut jelas-jelas sudah melecehkan Gus Dur? > Relakah kita melihat seorang mantan presiden dilecehkan seperti itu? Bahkan > (almarhum) Soeharto pun, yang diduga kuat sebagai koruptor dan dianggap > sebagai salah satu penyebab kebangkrutan Indonesia, tidak pernah dilecehkan > seperti itu setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden 21 > Mei 1998. Kemungkinannya, pertama, karena negara memang berkewajiban > melindungi setiap mantan presiden. Kedua, inilah yang patut kita syukuri, > karena tidak seorang pun yang menyikapi Soeharto secara tidak santun. > Memang, jutaan orang tak pernah henti mengkritiknya, namun tak satu pun yang > melecehkannya seperti Rizieq melecehkan mantan presiden Gus Dur. > > > > Sementara Munarman, dalam tayangan di stasiun televisi swasta MetroTV > pascainsiden Monas, antara lain mengatakan: "Kalau dalam satu dua hari ini > Keppres untuk pembubaran Ahmadiyah sudah dikeluarkan, saya akan menyerahkan > diri. Silakan tangkap saya, Munarman, sarjana hukum." Apa yang dapat kita > komentari dari ucapan Munarman itu? Pertama, Munarman telah memosisikan > negara sebagai pihak yang harus mengikuti keinginannya. Tentu saja ia salah, > karena negara -- yang dalam konteks ini diwakili oleh pemerintah – hanya > boleh mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sebuah keputusan berdasarkan > pertimbangan-pertimbangan konstitusional dan rasional, dan bukan karena > desakan pihak-pihak tertentu. > > > > Kedua, Munarman juga salah, karena secara tidak langsung ia hendak > mengatakan bahwa aksinya di Monas dapat "dimaklumi" karena Ahmadiyah belum > dibubarkan oleh pemerintah. Bagi dia, Ahmadiyah itu "sesat", sehingga > organisasi keumatannya tidak boleh dibiarkan hidup di Indonesia. Karena > pemerintah belum juga membubarkan Ahmadiyah hingga Insiden Monas itu, maka > dialah selaku Panglima Komando Laskar Islam yang akan bertindak. Inilah yang > patut disesalkan. Sebagai seorang mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum > Indonesia, mestinya Munarman paham bahwa aksinya di Monas 1 Juni itu > merupakan tindak pidana. Dan tindak pidana tetaplah sebuah kesalahan, meski > di balik itu ia memiliki alasan atau motif tertentu. > > > > Ketiga, mestinya Munarman juga paham bahwa pemerintah secara > konstitusional tidaklah dibenarkan untuk mengintervensi domain keagamaan dan > keberagamaan umat manapun di negara republik dan negara hukum ini. Itu > sebabnya, pihak-pihak yang mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan SKB > tentang Ahmadiyah sebenarnya secara tidak langsung berkeinginan > menjerumuskan negara ke jurang pelanggaran konstitusional. > > > > Berdasarkan itulah maka Presiden Yudhoyono bersama para pembantunya di > kabinet serta aparat hukum dan keamanannya harus bersikap dan bertindak > tegas terhadap FPI sebagai institusi, juga terhadap Rizieq dan Munarman > sebagai warga negara. Jika Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah, > itu berarti wibawa pemerintah harus ditegakkan. Para mantan presiden, > seperti halnya (amarhum) mantan presiden Soeharto, harus dilindungi dan > dijaga kehormatannya. Karena itulah maka orang-orang yang bersalah dalam > Insiden Monas harus dihukum, termasuk juga yang telah melecehkan mantan > presiden Gus Dur. > > > > Presiden Yudhoyono juga perlu memperhatikan bahwa pelbagai liputan > media elektronik hari-hari ini secara gamblang memperlihatkan bahwa jutaan > rakyat Indonesia berada di kubu yang sama dengan Jimly Asshiddiqie dan > Hendardi. Bahwa kita semua membutuhkan bukti dan bukan sekadar janji maupun > pernyataan tanpa tindak-lanjut yang konkret. Untuk itulah ke depan Presiden > Yudhoyono harus terus memantau tindak lanjut penuntasan Insiden Monas ini. > Indonesia adalah negara hukum, itu sebabnya negara harus menegakkan semua > peraturan yang berlaku secara konsisten. Jika tidak, kita patut meragukan > kalau-kalau para pemimpin negara ini cenderung mendukung pelanggaran hukum > seperti halnya FPI. > > > > Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kalah, yang tidak berdaya > ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok massa berlabel agama yang telah > berulangkali membuat negeri ini seakan wilayah yang hampa-hukum (lawlessness > situation). Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kalah, yang tidak > mampu menghalau rasa cemas masyarakat di saat kelompok-kelompok massa > berlabel agama itu beraksi. Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kalah, > yang tidak mampu melaksanakan fungsinya melindungi dan memberi rasa aman > kepada masyarakat. > > > > * Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol. > > > > > -- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta > kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan > akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : > http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt -- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
