2011/6/19 S Roestam <[email protected]> > > Kawan2 Yth, > > [caption id="attachment_1722" align="alignleft" width="300" caption="Alif > siswa cerdas SDN Gadel-2"][/caption] > > Alif siswa cerdas dari SDN Gadel 2 yang mengaku disuruh gurunya untuk > memberikan contekan kepada kawan-kawannya, dinyatakan lulus UN dengan nilai > tertinggi. Ia telah mendapatjkan hadiah sebuah Laptop dan berencana untuk > meneruskan sekolahnya di SMP 3 Surabaya. Ia juga merasa gembira kalau > kawan-kawannya juga lulus UN. > > Kasus contek massal di SDB Gadel 2 oleh Mendiknas Bapak M Nuh telah dianggap > selesai, setelah beliau turun tangan langsung dan mendamaikan Ny. Siami ibu > dari Alif dengan tetangganya. > > Beberapa saat setelah kasus contek massal SDN Gadel 2 muncul, di SDN 06 > Pesanggrahan Tangerang terjadi pula pelaporan contek massal oleh putra Ibu > Irma Lubis yang disiarkan oleh TV-One hari sabtu, 18 Juni 2011. Namun untuk > meng-antisipasi protes masyarakat disekitarnya, Ibu Irma Lubis telah > menghubungi Komisi Perlindunga Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta > perlindungan bagi anaknya. > > Beruntung kasus pelaporan contek massal UN di SDN06 Pesanggrahan ini tidak > menjadi heboh seperti di SDN Gadel 2 Surabaya itu. > > Namun demikian, kita perlu mempetimbangkan kembali apakah sistem Ujian > Nasional itu akan diteruskan ataukah dihentikan saja, mengingat dampak UN ini > bagi kelancaran Pendidikan Nasional. Kita telah menyaksikan betapa besar > sumber-sumber daya nasional yang telah dicurahkan untuk menyelenggarakan UN > ini, seperti: > > Pengerahan ribuan petugas kepolisian untuk menghindari kecurangan dalam > penyelenggaraan UN > Puluhan kasus-kasus keurangan oleh para guru yang berupaya agar di sekolah > mereka menghasilkan tingkat kelulusan yang tinggi > Keresahan paar orangtua murid saat menjelang UN yang khawatir anaknya tidak > lulus, walaupun prestasi sehari-hari anak mereka disekolah cukup baik atau > menonjol > Besarnya biaya UN termasuk honor-honor Panitia Penyelenggaranya > > Mengapa hal-hal tersebut diatas bisa terjadi dan menyedot begitu besar > sumber-sumber daya bangsa Indonesia? Padahal sebenarnya Proyek UN itu pada > awalnya hanyalah sebuah proyek untuk meng-evaluasi mutu pendidikan di > berbagai wilayah Indonesia melalui sampling beberapa sekolah saja di tiap > wilayah. Oleh karena itu caranya adalah dengan melakukan ujian beberapa > sample mata pelajaran dan dengan menggunakan cara "Multiple Choice". Proyek > Ujian UN ini awalnay tidak dipakai untuk menentukan lulus-tidaknya siswa di > akhir sekolah mereka. > > Namun dengan diberlakukannya UN sebagai penentu lulus tidaknya siswa yang > selama belajar 3-tahun disekolahnya, melalaui sampling beberapa matapelajaran > saja, membuat para orangtua murid cemas, sebab sampling ujian tetap saja > sebagai sampling, dan tidak seharusnya sebagai penentu lulus-tidaknya siswa > yang belajar selama 3-tahun. Bisa saja siswa keliru dala menterjemahkan > pertanyaan multiple choice itu dan mencoreng pilihan yang keliru. Sudah > banyak kasus yang menunjukkan bahwa siswa yang dikenal cerdas disekolahnya, > ternyata gagal dalam ujian UN. > > Jadi saran kita, UN dihapus saja, dan penentuan lulus-tidaknya seseorang > siswa dari prestasi selama ia belajar 3-tahun disekolahnya, dari hasil-hasil > ujian semesteran di sekolahnya. Ini akan sangat menghemat biaya > penyelenggaraan ujian, dan anggaran UN yang jumlahnya cukup besar (dalam > angka Trilyunan rupiah?) dapat dipakai untuk meningkatkan mutu guru-guru > pengajar di tiap sekolah, dan untuk menambah penghasilan mereka. Ini juga > akan menghindari kecemasan orangtua murid, sebab hasilnya sudah dapat > diramalkan sebelumnya. > > Silahkan ditanggapi.
Kejadian ini sebenarnya mirip dengan kejadian yg menimpa ujian SIM kendaraan. Ketika keduanya diberlakukan, yg terjadi adalah ujian tersebut kehilangan nilai dan menjadi sekedar formalitas. Kalau ujian SIM bisa nembak dibantu Pak polisi, ujian nasional bisa nyontek dibantu Pak guru, yg penting bisa lulus tanpa ngulang. Menurut saya itu terjadi karena pada kedua ujian tersebut adalah pengabaian terhadap proses dan hanya menitikberatkan pada hasil dari sebuah ujian. Apa yg terjadi pada proses pendidikan yg sebelumnya dijalani tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Ujian SIM lebih parah karena seringkali pihak kepolisian tidak menyediakan sarana belajar bagi orang yg hendak mengikuti ujian SIM. Tapi sekolah berbeda, karena ia memiliki proses belajar mengajar yg panjang. Sia-sia sekali proses tersebut jika sampai teranulir hanya karena sebuah kecerobohan saat ujian nasional misalnya. Akibatnya orang menganggap remeh ujian nasional menjadi sekedar sebuah hambatan trivial yg boleh diterobos dengan cara apapun sebagaimana yg telah terjadi pada ujian SIM! Jadi saya setuju dengan sarannya. Kalaupun tetap mau diadakan dengan alasan evaluasi mutu pendidikan, jangan jadikan ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Berikan saja bobot tertentu misalnya 10 persen dari total nilai akhir yg menentukan kelulusan, yg mana nilai akhir tersebut juga mengandung nilai tugas, ujian semesteran, pekerjaan rumah dan lain sebagainya yg bisa dinilai selama proses belajar mengajar berlangsung. > Wassalam, > S Roestam > http://presidenku.com -- Ezda => S2D4 the World "If you can do without something, then leave it, and only take what you need instead." ~ Imam Ali (a) -- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
