**ieu teh, teuing wartawan, teuing anggota dewan nu teu apal geografi indonesia, nepi ka bisa "mindahkeun" palangkaraya ka kalimantan selatan. boa-boa dibantuan ku jin kitu?
"Anggota DPD asal Maluku John Pieris berpendapat, Palangkaraya (Kalimantan Selatan) dan Makassar (Sulawesi Selatan), layak menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota negara, jika memang konsepnya menyatu dengan pusat pemerintahan." *============= PEMINDAHAN IBU KOTA* Palangkaraya dan Makassar Paling Layak Laporan wartawan *KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary* Rabu, 4 Agustus 2010 | 15:00 WIB KOMPAS/ AGUS SUSANTO *JAKARTA, KOMPAS.com *- Anggota DPD asal Maluku John Pieris berpendapat, Palangkaraya (Kalimantan Selatan) dan Makassar (Sulawesi Selatan), layak menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota negara, jika memang konsepnya menyatu dengan pusat pemerintahan. Hal itu dikatakan John saat mengisi diskusi "Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kota Selain Jakarta", di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (4/8/2010). Awalnya, John melontarkan konsep pemisahan Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan. Ia merujuk apa yang diterapkan sejumlah negara, salah satunya Belanda. Belanda memilih Den Haag sebagai pusat pemerintahan dan tetap menjadikan Amsterdam sebagai Ibu Kota negaranya. "Ibu Kota negara bisa tetap di Jakarta. Kalau mau Ibu Kota negara sekaligus pusat pemerintahan, cocok di Palangkaraya atau Makassar. Dua kota ini berada di tengah-tengah," kata John. Jika memang hendak dipisahkan antara Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan, menurutnya, harus dipilih lokasi di luar Jawa. Sebab, kondisi Jawa yang sudah terlalu padat dinilainya tidak akan memecahkan masalah keruwetan yang menjadi persoalan Jakarta. "Yang penting berfungsi integratif, bisa menyatukan aspirasi. Kalau di Jawa, sumber daya alam saja melimpah di luar Jawa. Jawa biar saja menjadi pusat industri untuk menyelamatkan penduduknya," kata dia. Namun, pengkajian wacana pemindahan Ibu Kota ini, ditekankannya, harus melalui pembahasan dan penelaahan yang komprehensif. Tanpa kajian dan persiapan yang matang, akan menyebabkan pindahnya masalah Jakarta ke kota lain. "Bentuk tim kajian permanen untuk mengkaji pemindahan ibukota dalam 2-3 tahun. Melihat dari berbagai perspektif. Kalau bisa, jangan disatukan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan," ujar John. Editor: Glo http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/08/04/15005815/Palangkaraya.dan.Makassar.Paling.Layak
