Kang Syaikhul, Saya setuju dengan anda. Inti pikiran anda adalah pasar bebas dengan kandungan kesejahteraan yang besar. Berapa besarnya, nah itu saya sama sekali tak tahu. Secara umum, sebagai rakyat, kita hanya bisa mengatakan, "Tolong dong, pemerataan diperhatiin!" Tetapi bagaimana menghitung komposisinya, saya sendiri tidak bisa.
Anda mengusulkan komposisi 40-60, maksudnya 60% untuk kesejahteraan. Ini dahsyat sekali, dan mirip dengan negara kesejahteraan di Skandinavia. Kalau melihat nada usulan anda, ini hanya bersifat anjuran pribadi, "Mbokyao orang-orang kaya hanya memakai 40% dari kekayaannya, yang 60% disedekahkan". Tetapi anjuran anda juga bisa diterjemahkan menjadi kebijakan publik: misalnya, pajak kekayaan pribadi adalah 60%. Kalau "common sense" saya sebagai orang awam adalah sebagari berikut. Kalau kandungan kesejahteraan dipaksakan terlalu tinggi, biasanya para pengusaha akan lari ke luar, merelokasikan usahanya ke negara lain. Ini terjadi di sejumlah negara Eropa. Setelah Uni Soviet bubar, sejumlah negara yang dulu menjadi anggotanya bergabung dengan Uni Eropa, seperti Polandia misalnya. Negara-negara Uni Eropa "baru" ini menerapkan pajak yang disebut dengan "flat tax", atau pajak seragam yang relatif rendah. Ini berbeda dengan pajak progresif yang dianut oleh beberapa negara Eropa lama, seperti Jerman atau Perancis. Dalam pajak progresif, seperti sampeyan pasti tahu, makin seseorang kaya, makin besar pajaknya. "Flat tax" ini lah yang memikat perusahan-perusahaan Eropa untuk pindah ke Eropa timur. Tetapi kandungan kesejahteraan juga ndak boleh terlalu rendah, sebab akan merugikan penduduk miskin. Jadi harus ada keseimbangan. Memang harus diakui, inilah era di mana negara kesejahteraan menghadapi tantangan yang berat di mana-mana. Negara kesejahteraan hanya bisa hidup dari pajak tinggi, sementara pajak yang tinggi akan membuat para pengusaha kabur. Ini seperti "hukum besi ekonomi" yang berlaku di mana-mana. Bagaimana mengatasi dilema seperti ini, akal saya sudah ndak "nyandak". Saya tahu ada argumen yang macem-macem yang dikembangkan oleh para ahli di sini, tapi saya ndak terlalu paham detil-detilnya. Maklum, santri pondokan. Tetapi Kang Syaikhul, saya ngomong begini kurang berfaedah dalam konteks Indonesia. Sebab negeri kita ini ndak jelas coraknya, apakah negara kesejahteraan atau tidak. Dalam banyak hal, kapitalisme yang berjalan di Indonesia lebih buruk ketimbang di negeri-negeri Barat. Kang Syaikhul, saya kadang-kadang masih geli sendiri ketika menulis email ini. Kok tiba-tiba saya jadi kayak ekonom. Dalam bidang ini, anda pasti lebih ahli ketimbang saya. Ulil --- Syaikhul Amin - MTD <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > *********************** > Your mail has been scanned by Chandra Asri > InterScan. > ***********-*********** > > > kyai ulil, > > kalau bahasa jawanya 'ngono yo ngono nek ojo ngono' > bolehlah kita beranggapan bahwa ekonomi pasar adalah > yg paling memungkinkan saat ini, tapi ya itu porsi > kesejahteraanya atau bahasa paling tepat > keuntungannya jangan diembat sendiri, bagi2 lah > kepada orang yg susah, fakir miskin, yatim piatu, > janda2 terlantar, dst. > > kata kyai saya, yg seorang manajer di sebuah bumn > dan juga mahir alfiyah (maklum ketua NU), usaha > apapun boleh asal halal tapi keuntungannya yg pas > adalah 40% untuk diri-sendiri dan keluarga serta > 60% dibagikan/disedekahkan/diinfakkan ke orang lain, > insya Allah banyak berkahnya, > dan dia pun melakukannya bukan sekedar ngomong > doang. > > ndak perlu muluk2, yg paling gampang adalah > menerapkan ekonomi model 'muhammad yunus', ekonom yg > mendapat nobel perdamaian itu. > > silakan dilanjut ngobrolnya... > > salam, > syaikhul > > > > -----Original Message----- > From: Ulil Abshar-Abdalla [mailto:[EMAIL PROTECTED] > Sent: Thursday, February 22, 2007 2:36 AM > To: [email protected] > Subject: Re: [kmnu2000] "Sekularisme" sukarela > --Untuk Mas Munir > > > > Mas Munir, > Saya ndak yakin anda benar-benar tidak setuju > liberalisasi di bidang ekonomi. Maksud anda mungkin > bukan anti liberalisasi ekonomi per se, tetapi > liberalisasi yang tak terkontrol. Jadi yang anda > persoalkan mungkin derajat liberalisasi. Mohon > dikoreksi kalau saya salah duga. > > Fondasi ekonomi liberal adalah ekonomi pasar. > Lawannya > adalah ekonomi terpimpin yang dikontrol negara > seperti > dalam sosialisme. Ekonomi terpimpin ambruk semua > sekarang, yang terbukti jalan dan masuk akal adalah > ekonomi pasar. > > Dengan mengecualikan kasus Korut dan Kuba, saat ini > ekonomi pasar hampir merupakan praktek yang sulit > ditolak. Tentu setiap negara menganut variasi yang > berbeda dalam menerapkan ekonomi pasar. Tetapi > intinya > sama: pasar plus kesejahteraan. Ada yang pasarnya > 70%, > kesejahteraannya 30%, ada yang terbalik, ada yang > separoh-separoh, dsb. > > Sekarang ini di kalangan anak-anak muda NU sedang > muncul "trend" anti-globalisasi yang dikombinasi > dengan ideologi dan teori macem-macem. Ada > anti-globalisasi plus pos-kolonialisme, ada yang > plus > tradisionalisme, ada yang plus radikalisme dan > koservatisme, ada yang plus populisme, ada juga yang > plus ideologi kiri-baru (yang sekarang sudah pudar). > Ada anti-globalisasi yang motivasinya relijius, ada > yang murni sekuler. Pokoknya gerakan > anti-globalisasi > sekarang ini seperti "keranjang" yang bisa dimasuki > apa saja, jadi kayak gado-gado yang kadang-kadang > membingungkan. > > Yang kurang jelas pada penggiat anti-globalisasi > adalah bentuk ekonomi yang mereka inginkan. Apakah > mereka menginginkan ekonomi terpimpin yang sudah > kedaluwarsa itu, atau ekonomi pasar yang kandungan > kesejahteraannya lebih besar, atau malah ekonomi > Islam, misalnya? Atau mereka ingin menegakkan > kembali > sosialisme negara a la Soviet atau Cina > pra-liberalisasi? > > Jawabannya tidak jelas, karena yang ikut > "menunggangi" > gerakan anti-globalisasi datang dari latar ideologi, > aspirasi serta kecenderungan intelektual yang > berbeda-beda. > > Karena anda menyebut soal subsidi, saya ingin > memberikan komentar sedikit. Meskipun keahian saya > selama ini sebatas Taqrib, Tahrir, dan Alfiyyah, ya > dikit-dikit bacalah pemikiran ekonomi yang ditulis > Hayek, Milton Friedman, atau Amartya Sen--minimal > baca > daftar isi dan kesimpulan, he he he. Tetapi, sekali > lagi, saya bukan ahli ekonomi, jadi pendapat saya > ini > anggap saja pendapat "kedai kopi". Sama sekali tidak > ilmiah. > > Menurut saya, tidak ada kontradiksi antara ekonomi > pasar yang liberal dengan subdisi. Seperti saya > katakan di atas, praktek ekonomi pasar di semua > negara > saat ini selalu dikombinasikan dengan kesejahteraan. > Tidak ada yang murni pasar. Kesejahteraan itu tiada > lain adalah subsidi atau kebijakan lain yang > sifatnya > "afirmatif". > > Yang membedakan antara satu negara dengan negara > lain > adalah sejauh mana subsidi dilakukan. Tetapi subsidi > sendiri sebagai kebijakan, semua pihak sepakat. > Apakah > suatu subsidi dalam satu bidang tertentu harus > dipertahankan atau tidak, itu di luar keahlian saya, > sebab ini menyangkut analisa kebijakan yang bersifat > mikro dan tidak mudah. > > Dalam kasus pencabutan subsidi BBM dulu, misalnya, > saya melihat argumen yang pro-subsidi BBM cenderung > "emosional" seperti diwakili oleh orang-orang macam > Revrisond Baswir. Cara argumentasi Revrisond saat > itu > mengingatkan saya pada cara-cara yang dipakai > kalangan > Islam fundamentalis dalam mempertahankan syariat > Islam, meskipun ya tidak persis demikian. Sementara > argumen yang mendukung pencabutan, buat saya, jauh > lebih "nuchter", dingin, dan masuk akal. > > Logika para pendukung pencabutan subsidi saat itu, > menurut saya, lebih persuasif: bagaimana mungkin > subsidi BBM yang tujuannya untuk menolong orang > miskin, tetapi yang menikmati justru para pemilik > mobil pribadi dari kalangan kelas menengah > perkotaan? > Konsumsi BBM lebih banyak di kalangan kelas menengah > ketimbang kalangan masyarakat bawah. Apakah ini > adil? > Memang benar, saat harga BBM naik, terjadi dampak > inflatoir yang membuat harga-harga naik, dan ini > memberatkan masyarakat miskin. Setelah waktu > berlalu, > terbukti bahwa inflasinya tidak sebesar yang > ditakutkan oleh kalangan pendukung subsidi. Saya > sendiri tak hafal angka-angkanya. > > Sementara itu, subsidi yang sifatnya langsung > diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena > dampak > kenaikan harga. Saya sendiri berpendapat bahwa > sebaiknya subsidi bersifat langsung, bukan melalui > mekanisme harga. Sebab subsidi melalui mekanisme > harga > akan dinikmati oleh semua orang, termasuk kelas > menengah atas yang tidak seharusnya diberikan > subsidi. > Ini tidak adil. Memang masalah besar kita adalah > birokrasi yang korup sehingga subsidi langsung > cenderung disunat. Namun, jika birokrasi yang korup > ini dijadikan alasan terus untuk menolak suatu > kebijakan, kita akhirnya tak bergerak. > > Buat saya, di tengah serbuan globalisasi ekonomi > sekarang, contoh yang patut ditiru adalah Cina dan > India. Dua negara ini tidak koar-koar anti Amerika, > anti neoliberalisme, dst. Mereka dengan cerdik > justru > mengambil keuntungan dari globalisasi pasar. Baca > laporan majalah Tempo terakhir yang mengulas dengan > baik membanjirnya barang-barang dari Cina ke pasar > domestik kita. Banjir barang Cina ini bukan saja > terjadi di Glodok, tetapi juga di seluruh Amerika. > Orang Amerika sendiri juga "nggrundel". Tetapi kalau > barang dari Cina jauh lebih murah, mau apa? > > Perusahaan-perusahaan besar Amerika saat ini > mensubkontrakkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang > sepele > ke perusahaan yang berbasis di India. Jika anda > menelpon kantor "customer service" suatu perusahaan > di > Amerika, menanyakan ini atau itu, jangan kaget kalau > telpon anda tersambung ke nomor internasional yang > terhubung ke India dan dilayani oleh seorang petugas > === message truncated === Ulil Abshar-Abdalla Department of Religion Boston University
