Mas Musqsith, Bukankah pada saat suatu kejadian sudah mengkrucut pada persoalan yang sangat teknis, maka kaidah umum saja tidak cukup. "Al-ibrah bikhususis sabab, la bi umumil lafdz". Bahwa "Mbah Hasyim milik semua" itu tidak cukup bisa menjadi dasar bahwa "beliau milik PKS", pada saat PKS punya faham yang berbeda dengan beliau.
Salam, Anam 2008/11/15 Abd. Moqsith Ghazali <[EMAIL PROTECTED]> > Saya dulu mengira bahwa orang sekaliber KH Hasyim Asy`ari telah menjadi > "milik" bangsa Indonesia. Beliau telah lama dikukuhkan sebagai pahlawan > nasional dan bukan hanya pahlawan bagi orang NU. Dengan demikian, seluruh > anak bangsa bisa menjadikannya sebagai guru; mengambil ajaran-ajaranya yang > dianggap relevan dan tidak mengikuti ajarannya yang sudah kadaluarsa. > > Tapi, perkiraanku meleset. Beliau ternyata hanya "milik" komunal-primordial > warga NU. Sekurangnya, begitu menurut pernyataan para politisi berlatar NU > itu. Orang fikih lalu bertanya: apakah seseorang (manusia) bisa dimiliki? > Apa makna kepemilikan bagi seseorang? > > Sith > > ________________________________ > From: muhammad zakiy muntazhar <[EMAIL > PROTECTED]<zakiy_almuntazhar%40yahoo.co.id> > > > To: [email protected] <kmnu2000%40yahoogroups.com> > Sent: Saturday, November 15, 2008 9:39:12 AM > Subject: [kmnu2000] Tokoh Muda Satu Kata Kritik Iklan Politik PKS > > > Jakarta, NU Online > Sejumlah tokoh muda atau politikus lintas partai politik, satu kata > mengeritik iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang > menampilkan beberapa tokoh dan pahlawan nasional. > > Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Ja'far, > misalnya, menyebut langkah PKS sebagai tindakan `mengambil milik > orang lain tanpa izin'. Walau tidak disengaja, katanya, hal itu > merupakan perbuatan berdosa. > > Ditampilkannya sosok Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syeikh KH > Hasyim Asy'ari dalam iklan tersebut, menurutnya, termasuk dalam > perbuatan `mengambil milik orang lain tanpa izin'. > > "Ini namanya ghosob, yaitu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa > izin walau tidak disengaja, dan itu dosa," tegas Ja'far dalam diskusi > Dialektika Demokrasi bertajuk 'Iklan Politik: Tokoh Nasional Milik > Siapa?' di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/11). > > Selain itu, tambah Ja'far, antara NU dan PKS terdapat perbedaan > ideologis yang sangat tajam. "Ini politik kekanak-kekanakan yang luar > biasa. Jika di lapangan tidak sesuai dengan ideologi NU, itu suatu > kemunafikan, " terangnya. > > Hal senada dikatakan Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Demokrasi > Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Soedjatmiko, yang juga hadir > pada kesempatan itu. Menurutnya, iklan politik tersebut cukup jelas > telah berupaya membohongi rakyat. > > Ditampilkannya mantan presiden Soeharto sebagai guru bangsa, ujarnya, > cukup untuk disebut upaya mengelabui rakyat. Sebab, selama berkuasa, > mantan penguasa Orde Baru itu melakukan pembunuhan demokrasi, > pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. > > "Meski belum terbukti secara hukum Soeharto melakukan korupsi, tapi > siapa yang menjamin bahwa Soeharto itu bersih? Ini bukan masalah maaf > memaafkan dan rekonsiliasi, tapi meletakkan sejarah pemimpin bangsa > ini secara benar dan proporsional, " jelas Budiman. > > "Jadi, kalau Soeharto dalam iklan PKS sebagai guru bangsa ditambah > menampilkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, KH Hasyim Asy'ari, > KH A. Dahlan, Tan Malaka, dan lain-lain, itu jelas membohongi > masyarakat," imbuhnya. > > Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Yusuf > Warsim, mengungkapkan bahwa iklan adalah salah satu media untuk > "berjualan". Konsekuensinya adalah di dalamnya mesti terdapat banyak > kebohongan. > > Karena itu, PMB, kata Yusuf, pada pemilu 2009 nanti tidak akan > "jualan" tokoh dan simbol-simbol, apalagi dengan menampilkan > Soeharto. "Soeharto itu mempunyai masalah besar yang belum selesai > terhadap bangsa dan negara ini. Bahkan, saya tidak bisa memaafkan > Soeharto, karena beliau bertindak represif. Saya pernah diinterogasi > aparat ketika turun dari mimbar khotbah Jumat akibat mengeritik > Orba," tandas Yusuf. > > Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fachri Hamzah, berbeda pendapat. > Menurutnya, iklan politik itu bertujuan "memecahkan" politik aliran > dan sekat-sekat politik yang terjadi dalam masyarakat. PKS, katanya, > merupakan partai pluralis. > > "PKS memang tidak mempunyai tokoh. Karena itu, tidak menjual tokoh- > tokoh PKS," ungkap Fachri. (nif) > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
