Bung Martin dan Para Netters,
Dalam tulisannya, Gus Dur berangkat dari kacamata orang yang bingung
melihat "perjuangan' mahasiswa hari-hari terakhir ini. tidak karuan arahnya,
tidak jelas apa maunya, tidak jelas kapan berakhir dan kesudahannya.
Persoalan tersebut oleh sdr. Manurung dilihat dari sisi orang biasa dan dari
bukan orang biasa. Orang biasa tidak perlu bingung. Saudara Martin mengaku
dari kelompok orang biasa yang tidak bingung. Tapi kalimat2 dalam tanggapan
Sdr. Martin tampaknya melingkar-lingkar tidak mengerti apa yang bisa
membingungkan orang :
Sepakat dengan Gus Dur bahwa mahasiswa bisa melengserkan Suharto, tidak bisa
membuat demokrasi. Yang harus membuat Demokrasi adalah rakyat, tentunya
melalui wakil-wakilnya. Sekarang tidak ada lembaga wakil rakyat yang seperti
itu. .......
( meloncat ke soal lain.... ) . Lalu sastra klasik : pertanggungan jawab
presiden yang lengser, krisis konstitusional, kembali MPR jadi-jadian,
menuju penolakan SI MPR. Menolak SI tidak sama dengan menolak demokrasi....
Kemudian pendapat bahwa 4 tokoh Ciganjur hampir sama dengan suara MPR
jadian.
Ada beberapa kata kunci : SI adalah satu means untuk demokrasi. Pemilu
adalah satu means untuk demokrasi.
Yang belum jelas : Pakai apa kalau mau membuat demokrasi ?. Sdr. Manurung
belum menjabarkan hal itu dengan jelas. Apa mau pakai cara jalan
kelilingan Jakarta terus-menerus?. Atau pendudukan kota, lapangan terbang,
pelabuhan,jalan cendana, jalan thamrin, istana merdeka, dan seperti itu ?
Apa mau pakai sistim pemelorotan nilai rupiah? Pemandegan sistim ekonomi ?
Atau pemilu? . Atau sekian korban nyawa lagi?. Atau ada means lain?
Tanpa penjelasan lebih lanjut yang teratur dan lebih cerdas, email yang
mengandung To: dan cc. kepada belasan tokoh2 elit dan profesor2 negeri ini
cuma bisa membuat silau dan kebingungan dan prihatin orang biasa. Juga
kedudukan penggerak atau koordinator mahasiswa Kristen menambah lagi
pertanyaan saya. Apakah Martin Manurung itu masih bisa dimasukkan sebagai
orang biasa yang tidak bingung?. Yang bingung mau kemana pakai kendaraan
apa?
Salam.
Subject: [Kuli Tinta] Tokoh yang Bisa Bingung: Tanggapan untuk Gus Dur
>TOKOH YANG BISA BINGUNG
>
>*Tanggapan Untuk Abdurrahman Wahid
>
>Oleh Martin Manurung
>
>
>Sungguh merupakan suatu exercise membaca tulisan seorang Abdurrahman Wahid
>(Gus Dur). Tulisannya selalu menantang untuk berpikir dan mengajak pembaca
>untuk kritis tentang banyak hal, dari mulai politik, agama hingga
>politisasi-agama. Termasuk juga ketika membaca tulisannya di Kompas (5/12),
>"Situasi Memang tidak Memungkinkan" untuk menanggapi seorang kolumnis dan
>moderator talk-show terkemuka, Wimar Witoelar.
>
>Dalam tulisan itu, Gus Dur mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Wimar
>tentang kalimat "penuh perhitungan" yang digunakannya ketika mengomentari
>Deklarasi Ciganjur dalam kolom Asal Asul-nya. Tentang pertanyaan itu, tentu
>saya tidak berhak untuk menjawabnya selain Wimar sendiri. Tetapi, ketika
Gus
>Dur masuk dalam area yang mempertanyakan gerakan mahasiswa 1998, maka saya
>sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dalamnya merasa memiliki kesempatan
>untuk menanggapi tulisan Gus Dur, tokoh yang terhormat itu.
>
>Gus Dur menuliskan, "Segala gerak para mahasiswa agaknya sudah kehilangan
>momentum karena tidak sesuai dengan perhitungan. Mereka memang berhasil
>menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan, tetapi mampukah mereka
menyusun
>demokrasi setelah ia lengser keprabon? Sekali lagi, jawabnya tidak".
>Menanggapi hal itu ijinkan saya bertanya kembali, mampukah para tokoh
>menurunkan Soeharto dari tahtanya? Jawabnya, tidak. Siapakah yang mampu?
>Jawabnya adalah mahasiswa. Setelah itu, adalah tugas kita semua untuk
>mewujudkan kedaulatan rakyat yang telah diinjak-injak pada waktu kekuasaan
>Orde Baru, bukan hanya tugas mahasiswa. Siapakah yang harus menyusun
>demokrasi? Jawabnya adalah rakyat sendiri. Tetapi tentu tidak mungkin 200
>juta rakyat Indonesia menyusun konsep dan proses demokrasi. Karena itu,
>perlu institusi representatif rakyat. Sayangnya, lembaga-lembaga formal
yang
>ada tidak mampu untuk mendengar, mereka hanya mau didengar.
>
>Mengapa Sidang Istimewa MPR lalu ditolak? Bukankah mahasiswa sendiri yang
>pada bulan Mei lalu menuntut diadakannya SI MPR? Untuk menjawabnya harus
>dilihat kronologis tuntutan gerakan mahasiswa. Pada bulan Mei, ketika
>mahasiswa menekan Soeharto untuk mundur, tuntutannya adalah "turunkan
>Soeharto" dan pada waktu itu, mekanisme konstitusional yang paling ideal
>menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan mengadakan Sidang Istimewa
>MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto dan memberhentikannya secara
>konstitusional dengan mencabut Tap. MPR No. IV/MPR 1998 yang mengangkat
>Soeharto sebagai Presiden RI. Mandat kepresidenan itu kemudian dikembalikan
>kepada MPR dan kemudian bersidang untuk menetapkan presiden yang baru.
>Tetapi apakah yang terjadi? Soeharto malahan mengalihkan kekuasaan seperti
>menyerahkan sebuah souvenir.
>
>Ternyata SI MPR seperti yang diinginkan itu tidak terjadi. Bahkan SI MPR
>yang lalu itupun berlalu tanpa adanya pertanggungjawaban Soeharto sebagai
>Presiden RI berdasarkan Tap. MPR No. IV/MPR/1998. Dapatkah mandat
>kepresidenan itu berlalu tanpa adanya suatu pertanggungjawaban jabatan,
>meskipun itu hanya berlangsung selama 3 bulan? Yang lebih tragis lagi,
>ternyata SI MPR juga berlalu tanpa mencabut Tap. MPR yang mengangkat
>Soeharto. Dengan demikian "krisis konstitusional" -kalaupun mau disebut
>demikian-masih terjadi, karena dengan masih belum dicabutnya Tap MPR
>tersebut, berarti Soeharto masih dimandatkan sebagi Presiden RI. Kalau
>begitu, bagaimana posisi Habibie? Dapatkah ia disebut sebagai "mandataris"
>padahal mandat itu masih berada di tangan Soeharto? Lagipula, kalaupun
>hendak diselenggarakan SI MPR, bagaimanakah dengan personil yang bersidang
>itu? Dapatkah kita mempercayai orang yang pada waktu bulan Maret 1998
>mengatakan bahwa Soeharto dikehendaki semua rakyat menjadi presiden, lalu 2
>bulan berikutnya meminta Soeharto turun? Dapatkah dipercayai orang-orang
>yang masuk MPR/DPR karena proses rekayasa politik keji dan suara siluman?
>Dapatkah dipercayai orang-orang yang dulu begitu bangganya menjadi part of
>the regime lalu sekarang berkoar-koar sebagai reformis? Karena kerancuan
>seperti yang diuraikan di atas, ditambah lagi ketidakjelasan bagaimana
>ending dwifungsi ABRI dan pengadilan terhadap Soeharto, maka SI MPR ditolak
>sebagai forum yang mengejahwantahkan aspirasi rakyat. Dan menolak SI tidak
>berarti menolak demokrasi. Karena memang SI tidak sama dengan demokrasi. SI
>hanyalah salah satu means (cara) untuk mencapai demokrasi sebagai ends
>(tujuan akhir) dari gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa. Jika
>dipandang bahwa cara itu sudah tidak lagi bertujuan akhir demokrasi,
>melainkan mengukuhkan status quo yang bertentangan dengan demokratisasi,
>maka bisa-bisa saja cara itu ditolak dan dicari cara lain, atau cara itu
>dimodifikasi agar bisa mencapai tujuan akhir.
>
>Melihat hal itu, dengan penuh ketulusan rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk
>mempertemukan orang-orang yang dianggap bisa membawa aspirasi rakyat secara
>lebih representatif dan terpilih empat orang yang kira-kira memiliki
>pendukung. Proses mempertemukan empat orang inipun tidak bisa dikatakan
>mudah. Tidakkah ini menggelikan bahwa empat tokoh yang reformis dan
>mengaku demokrat tetapi sulit sekali dipertemukan? Sampai-sampai untuk
>urutan berbicara diantara keempat tokoh itu pun, dibuat sesuai urutan
abjad.
>Seakan-akan ada saling kecurigaan dan ketidakpercayaan. Setelah bertemu
pun,
>hasilnya tak jauh beda dengan yang dihasilkan oleh personil MPR yang tidak
>legitimated itu. Saya kira, sangat wajar bila ada rekan-rekan mahasiswa
yang
>kecewa.
>
>Gus Dur juga menuliskan, Perjuangan mahasiswa, tampaknya berganti-ganti isu
>dari waktu ke waktu tanpa ada kejelasan kapan akan berakhir dan bagaimana
>kesudahannya. Agaknya saya kurang sepakat atas hal itu. Tuntutan mahasiswa
>adalah jelas, sejak semula dikatakan turunkan Soeharto (dan rejim Orde
>Baru-nya) dengan meminta pertanggunjawaban Soeharto. Karena itu, ketika
>pertanggungjawaban itu tidak terjadi, maka tuntutan yang sama pun dilakukan
>yaitu: adili Soeharto. Sedangkan tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI juga
>adalah perjuangan yang telah lama disuarakan, bukan hanya oleh mahasiswa,
>tetapi oleh seluruh elemen bangsa yang menginginkan demokrasi. Tidak adanya
>kejelasan kapan akan berakhir dan bagaimana kesudahannya adalah pertanda
>tidak adanya pihak-pihak yang menggerakkan mahasiswa sebagaimana
>dituduhkan oleh penguasa Orde Baru sampai sekarang. Hal itu adalah pertanda
>spontanitas yang lahir dari keinginan luhur untuk mewujudkan demokrasi.
>Karena itu, gerakan mahasiswa akan berakhir ketika demokrasi dan kedaulatan
>rakyat telah diwujudkan, bukan kedaulatan kekuasaan sebagaimana yang masih
>terjadi.
>
>Demonstrasi ke Kejaksaan Agung pun menurut pandangan saya bukan untuk
>mempergawat situasi, guna memungkinkan terjadinya keadaan bahaya perang
>(SOB). Demonstrasi ke Kejaksaan Agung adalah sebagai wujud kepedulian
>mahasiswa terhadap proses hukum yang berlaku di negara tercinta ini.
>Mahasiswa meskipun dengan asa yang makin sedikitmasih mencoba mempercayai
>Kejaksaan Agung sebagai institusi formal untuk mengusut dan membawa
Soeharto
>ke pengadilan. Itu adalah wujud nyata bahwa mahasiswa tidak menginginkan
>terjadinya anakhisme. Sebab, bila tiada kepastian perihal pengusutan dan
>pengadilan terhadap Soeharto, maka akumulai kejengkelan dan kemuakan rakyat
>itu bisa meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang merugikan kita semua. Dan
>tanda-tandanya telah terlihat jelas dengan fenomena kekerasan yang kerap
>terjadi sebagai refleksi keputus-asaan untuk menunggu dan menunggu terus
>kapan terjadinya perubahan yang membawa rakyat sebagai tuan atas negeri dan
>negara ini. Menurut hemat saya, keluarnya INPRES No. 30/1998 juga bukanlah
>suatu bentuk co-incidence (kebetulan) terjadi setelah aksi rekan-rekan
>mahasiswa ke Kejaksaan Agung.
>
>Pada point yang lain, saya sepakat dengan Gus Dur bahwa Pemilu adalah
>penting untuk mencapai demokrasi. Ijinkan saya untuk menekankan sekali
lagi,
>bagaimanapun Pemilu adalah juga salah satu means untuk mencapai demokrasi.
>Pemilu tidak sama dengan demokrasi sebagaimana telah terjadi selama tujuh
>kali pemilu Orde Baru yang sangat sarat dengan rekayasa mengukuhkan
>kekuasaan. Karena itu, proses pelaksanaan Pemilu haruslah benar-benar
>efektif untuk mewujudkan demokrasi. Jangan lagi kekuasaan mencoba
>bermain-main untuk mengukuhkan posisinya. Sebab permainan itu kini memiliki
>opportunity cost (biaya kesempatan) yang sangat mahal, yaitu nasib bangsa
>Indonesia itu sendiri.
>
>Terakhir, saya kembali teringat tulisan Wimar Witoelar, Orang Biasa tidak
>Perlu Bingung. Sungguh saya sangat bersyukur bahwa saya adalah orang biasa,
>bukan tokoh yang bisa bingung.
>
>*Martin Manurung
>Mahasiswa FE-UI dan
>Koordinator Solidaritas Mahasiswa Kristen
>Untuk Reformasi Indonesia.
>
>Catatan: Tulisan ini telah dikirimkan Sabtu, 5 Desember 1998 ke Redaksi
>Kompas Via Fax.
>
>
>
>---------------------------------------------------------------------
>To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
>To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
>
>Indonesia without violence!
>
>
---------------------------------------------------------------------
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
Indonesia without violence!
