----- Original Message -----
From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]>
> Salah satu pertimbangan Gus Dur menyetujui referendum adalah
keadilan. Tidak
> adil kalau Timtim boleh referendum, sementara Aceh nggak boleh.
Padahal opsi
> kedua (merdeka) jelas salah satu penyebab ditolaknya
pertanggung jawaban
> Habibie oleh MPR. Artinya rakyat nggak setuju. Jadi arti
keadilan yang
> dimaksud Gus Dur ini nampaknya masih perlu dicerna lagi.
==================================
Apakah bukan berarti keadilan sosial bagi rakyat Indonesia?
Saya pikir, tawaran referendum Presiden Habibie adalah tawaran
politis bagi peraihan kursi RI 1 namun salah kalkulasi. Apakah
tawaran referendum GD setara dengan tawaran referendum HBB?
Jerman bersatu karena sebelum perang dunia II memang satu. PD II
itu yang membuat mereka terpecah sesuai dengan konstelasi politik
militer juragan barat dan juragan timur pada saat itu. Ribuan
orang yang meninggal di tembok Berlin itu bagaimanapun juga telah
menjadi saksi bahwa tembok itu menjadi penghalang bagi hubungan
antara sesama warga Jerman. setelah juragan timur runtuh maka
tidak ada lagi kekuatan yang cukup kuat untuk menjaga eksistensi
tembok itu.
Sedang Aceh, pada awalnya adalah daerah Kasultanan (just correct
me if I 'am wrong) seperti daerah-daerah lain d Indonesia. Namun,
setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia dan proses integrasi dan
eksistensi wilayah Nusantara yang memakan waktu cukup lama
setelah kemerdekaan itu maka de facto dan de jure Aceh adalah
bagian dari NKRI. Bahkan ketetapan khusus untuk Aceh sebagai
daerah Istimewa muncul karena keistimewaan tertentu Aceh terutama
dalam era kemerdekaan itu. Lihat sebagai misal artifak komitmen
rakyat Aceh dengan Seulawah. Ini berbeda sekali dengan Timtim
dimana de facto wilayah Indonesia namun de jure belum sehingga
HBB boleh beralasan bahwa Timtim telah diperjuangkan selama 24
tahun menjadi wilayah Indonesia namun belum berhasil.
Mengenai penolakan pidato pertanggungajawaban HBB, kita harus
hati-hati menilainya. Suara yang menolak hanya berbeda tipis
dengan suara yang menerima. Artinya sebagian besar suara juga
menerima, dari poros manapun itu tidak penting. Apakah itu
representasi dari keadilan sosial bagi rakyat Indonesia?
Bagaimana kalau akhirnya suara yang menerima menang tipis dari
yang menolak? Apakah itu juga representasi dari keadilan sosial
bagi rakyat Indonesia?
Saya melihat bahwa tawaran referendum dari presiden HBB yang
tidak meminta persetujuan MPR itu merupakan bagian dari strategi
untuk menghantar HBB ke RI 1 disamping strategi Irama Suka
Nusantara dan Strategi Jakarta (dukungan kelompok tertentu yang
merepresentasi adanya eksistensi pendukung HBB). Sayang sekali,
kalkulasi itu salah. Seandainya saja, harga yang harus dibayar
oleh bangsa ini dengan kemunculan masalah baru itu diperhitungkan
dalam what if analysis mereka maka saya percaya expected cost
dari penawaran opsi itu pasti sangat besar sehingga mestinya opsi
itu tidak akan ditawarkan pada saat itu bila kepentingan bangsa
dan negara diperhitungkan.
��
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
