----- Original Message -----
From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]>
> Itulah mengapa saya masih mencari tahu mengapa pembenaran
perlunya
> referendum Aceh ini menggunakan referensi Timtim. Saya ingin
melihat apakah
> pembenaran ini tidak akan menjadikan Indonesia 'berantakan'
seperti Uni
> Sovyet dan Balkan?
>
Mungkin rakyat Aceh sudah tidak peduli lagi dengan apa yang
namanya negara Indonesia itu berkaitan dengan pengalaman masa
lalu. Jadi, yang lebih penting lagi adalah pemahaman yang sama
mengenai akibat yang akan terjadi bila opsi referendum
(baca:merdeka) itu dilaksanakan. Saya melihat bahwa ada
pluralisasi disana. sebagai contoh, pendukung refrendum
menyatakan tidak dibelakang HAM. Nah, kini saatnya para doktor
politik dan sosiologi menunjukkan kemampuannya untuk memberi
solusi dan bukan hanya berkomentar lewat media masa bak bintang
sinetron.
> Atau memang ada pembenaran mengapa referendum dengan opsi
merdeka perlu
> dilaksanakan di Aceh?
>
Ini yang refot untuk menjawab. Padahal, kalau kita melihat UU
mengenai Aceh (dari milis federal).
UU No 1/1945
UU No 22/1948
UU No 3/1950
UU No 1/1957
Penpres No 6/1959
UU No 18/1965
UU No 5/1974
UU No 22/1999 (New Otonomi Penuh)
UU No 25/1999 (New Pembagian Keuangan Pusat Daerah)
pada dasarnya sudah membuat DIA (Daerah Istimewa Aceh)
menjadi self managed. Hanya saja UU diluar 22 dan 25 itu belum
bisa dilihat efektifitas pelaksanaannya oleh elit pemimpin formal
dan informal rakyat Aceh berdasar pengalaman selama Soegarto dan
Habibie, sedang UU 22 dan 25 itu belum sempat diimplementasikan
karena tuntutan referendum itu. Di sisi yang lain, wakil rakyat
Aceh yang masih bisa berunding meminta pemerintah pusat hanya
boleh mengurusi masalah moneter dan ancaman dari luar. Jadi
sebenarnya masih ada celah yang memungkinkan untuk ketemu.
> Eskalasi suhu politik di Aceh harus dicermati sama intensifnya
dengan
> beberapa kawasan lain Indonesia, seperti halnya Riau, Makassar
dan Irian
> untuk saat ini. Dan bukan tidak mungkin kawasan lain akan
mengamati dengan
> seksama model solusi yang akan diterapkan di Aceh.
> Bukankah kalau 'sekedar' Brunei, bisa menjadi negara kaya raya,
akan memicu
> pula pemikiran saudara kita dikawasan Kalimantan lainnya?
>
Beberapa teman dari Riau sudah mengatakan hal itu. Inilah
Bung, salah satu biaya mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini.
Tumpes kelor model Orba dimana spirit and nation building bagi
bangsa yang berangkat dari heterogenitas geografi, antropologi,
dan religi itu dihilangkan karena dianggap berbau Soekarno.
Padahal, itu adalah asumsi yang harus dipenuhi bagi kelestarian
dan kesatuan NKRI.
> Model solusi itulah yang sekarang sangat ditunggu, tidak cukup
sekedar
> parade pernyataan dalam waktu yang semakin menyempit ini.
>
Benar sekali! Namun, ini terpulang kepada media masa dan
editornya.
> Yap
��
>
>
> >From: �� <[EMAIL PROTECTED]>
> >Date: Fri, 12 Nov 1999 03:42:54 +0700
> >
> >del
>
> >Saya melihat bahwa tawaran referendum dari presiden HBB yang
> >tidak meminta persetujuan MPR itu merupakan bagian dari
strategi
> >untuk menghantar HBB ke RI 1 disamping strategi Irama Suka
> >Nusantara dan Strategi Jakarta (dukungan kelompok tertentu
yang
> >merepresentasi adanya eksistensi pendukung HBB). Sayang
sekali,
> >kalkulasi itu salah. Seandainya saja, harga yang harus dibayar
> >oleh bangsa ini dengan kemunculan masalah baru itu
diperhitungkan
> >dalam what if analysis mereka maka saya percaya expected cost
> >dari penawaran opsi itu pasti sangat besar sehingga mestinya
opsi
> >itu tidak akan ditawarkan pada saat itu bila kepentingan
bangsa
> >dan negara diperhitungkan.
> >
> >
> >��
>
-= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =-
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
