Wah... koq jadi tertarik nimbrung nih.... kalau menyangkut
kemencongan Presiden dalam menjalankan amanat rakyat melalui
wakilnya di MPR
Kemarin ketika HBB menjadi Presiden, salah satu amanat MPR yang
mestinya dijalankan oleh pemerintahan Hbb adalah Pengusutan KKN
Soeharto (sampai dimuat namanya secara khusus dalam Tap).
Dalam pelaksanannya kita mengetahui bahwa ada heboh telephone
Galib dengan Hbb dimana Hbb mengakui dan Galib menolak (mungkin
itu tidak bohong menurut Galib). Pergantian di simpul-simpul
kekuasaan yang bersingungan dengan pengusutan kasus itu juga
terjadi. Intinya, pengusutan KKN Soeharto dengan keluarga dan
kroni tidak serius. Pengakuan Anton sujata dan Soejono bisa
menjadi petunjuk yang jelas.
Kemudian ketika perjanjian Tri Parti tidak menawarkan opsi merdeka
kepada Rakyat Timtim [Ali Alatas di Kejagung dalam kesaksian
perkara HAM Wiranto] namun Pemerintahan Hbb memberikan opsi
merdeka yang akhirnya seperti telah diduga sebelumnya mayoritas
Rakyat Timtim memilih opsi merdeka, maka pembumihangusan Timtim
dengan segala akibatnya telah membuat Muladi berbicara mewakili
Pemerintah bahwa Pengusutan Kasus KKN Soeharto dengan keluarga dan
Kroninya ditangguhkan untuk waktu yang belum bisa ditentukan
karena kasus Timtim.
Imajinasi liar saya mengatakan: "wah ini mempunyai bahan untuk
menjustifikasi..., jangan.... jangan....." he... he... Imajinasi
Liar, bebas koq ini kan negara demokrasi. Masak berimajinasi saja
tidak boleh....
Imajinasi liar saya itu kemudian seakan-akan memperoleh pembenaran
ketika dalam pidato pertanggungjawaban Hbb sebelum pemilihan
Presiden, suara yang menolak dan yang menerima nyaris berimbang.
Artinya, anggota dewan yang sekarang mengharubiru berbicara
reformasi itu dan mengembat Presiden dengan semangat demokrasi
yang berapi-api itu dulu sebagian besar (dari hasil yang mendukung
pidato Hbb) memang tidak mempermasalahkan mengapa pemerintahan Hbb
tidak bersungguh-sungguh untuk mengusut tuntas KKN Soeharto dengan
keluarga dan Kroninya.
Melalui serangkaian simulasi imajinatif, kemunculan pemerintahan
Hbb ke RI 1 memang memiliki peluang lebiuh besar untuk
mengaburkan pengusutan kasus KKN Soeharto dengan keluarga dan
Kroni. Betapa heroiknya anggota dewan yang berteriak emosional:
"PENGKHIANAT!!!!" ketika penghitungan suara menunjukkan kemenangan
tipis di kubu yang menolak -> artinya Hbb tidak layak menjadi
Presiden.
Yang aneh, dan ini artinya menelanjangi diri sendiri, justru
mereka itu berkeinginan untuk menjatuhkan GD yang de facto telah
membawa beberapa konglomerat yang dulu diduga sebagai kroni KKN
Soeharto ke Rutan kejagung. Bahkan Agustus ini, Soeharto
dipastikan akan dibawa ke Pengadilan. Artinya, kalau pemerintahan
GD jatuh maka pengusutan itu menjadi in question. Secara sporadis,
beberapa kelompok kemudian memunculkan isu-isu atau kegiatan untuk
mengeruhkan suasana. Kalau kita rajin mengikuti berita dan
informasi di Internet maka kita segera dengan mudah akan
mengetahui bahwa ada korelasi antara kenikmatan yang mereka
peroleh di masa pemerintahan Soeharto dengan konsistensi untuk
mengaburkan isu pengusutan kasus KKN Soeharto. Jadi semacam ada
konsistensi untuk melindungi secara implisit.
Sebagai referensi tambahan, di sebelah utara Ring Road lingkar
Utara Yogya yang menuju ke Solo ada tanah seluas 15 Ha yang
ditawarkan seharga 30M. Menurut isu yang berkembang, tanah itu
dulu milik salah satu keluarga Soeharto. Artinya, ini hanya salah
satu kasus saja yang mungkin diperoleh dengan cara KKN.
----- Original Message -----
From: Agus Satrio <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Wednesday, August 16, 2000 10:26 AM
Subject: Re: [Kuli Tinta] Re: TRIK JAHAT KONGLOMERAT : CINTA
--- reijkman karrountel <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
>
> > ================================================
> > AH:
> > Kurang tepat kalau anda mengira belum ada kriteria yang bisa
mengukur
> memble
> > dan mencong itu. Yang pertama adalah GBHN.
>
> ---------
>
> Kalau sudah bicara GBHN begini, nyerah, deh. Sampai sejauh ini
apakah ada di
> antara pembincang di milis ini yang tahu bagaimana detail GBHN
tersebut.
> Setahu saya, GBHN adalah sebuah rencana dan program kerja.
Sebagai sebuah
> rencana en program kerja, maka pasti ada item-item kerjaannya,
yang di
> sub-item-kan. Lalu ada jadual pelaksanaan, apa jangka pendek
atau
> panjangnya. Trus, ada ukuran pencapaiannya. Yang tak kalah
penting adalah
> informasi mengenai kendala-kendala yang mungkin muncul, dan tak
kalah
> penting untuk sekalian diprogramkan cara mengantisipasikannya.
Karena adanya
> kendala-kendala tersebut, maka tingkat pencapaiannya jelas tak
mungkin cuma
> satu titik semata, tetapi ada range, minimal seperti apa.
Mau aku tanggapi ternyata sudah meneer tanggapi, gracias meneer,
setahuku GBHN jaman orde baru
(entah GBHN orde reformasi, tapi bisa dicek di progress report
presiden dan diskusinya, di banyak
media online ) dulu semuanya memuat aspek-aspek normatif yang bisa
dicapai. Cuma
kendala-kendalanya sama sekali enggak disebutkan. Kalau
ukuran-ukuran mencong sama memblenya
Presiden, hanya karena tidak bisa mencapai apa yang disyaratkan
oleh GBHN, tanpa memperhatikan
kendalanya, ya lebih baik jangan jadi presiden. Wong kendalanya
segede gunung. Apalagi presiden
sekarang presiden tawanan. Ini mmungkin yang dimaksud oleh Wak Ali
Hasan. Karena tawanan, atau
kacung masyarakat istilah Wak Ali Hasan, maka penawan atau juragan
bisa mencaci maki, menjewer,
merekayasa, atau menyuruh apa saja, baik lewat hukum atau di luar
hukum, bila keinginannya tidak
dilaksanakan. Kalau sudah begini sebenarnya siapa yang feodal ?
>
> Sebagai seseorang yang paham betul mengenai GBHN (buktinya bisa
menilai
> kemencongan nan amat sangat dari pemerintahan GD), mohon agar
tuan Abdullah
> Hasan berkenan berbagi informasi, sehingga kita semua jelas,
mencongnya itu
> sejauh apa.
Kita tunggulah..
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
