Mas Radityo, Maaannnn, you're tough!!!!!
You are the MAN. You are my MAN, Mas Radityo. Bener-bener puyeng aku sama ini bangsa. National security penting banget. Bayangkan kalu China daratan nggak punya sistim keamanan, mau diapaain itu manusia sejumlah 1.2 billion. Di NKRI sudah kita alami. Jaman G-30-S cukup butuh 1 juta manusia penduduk Indonesia dibunuh daripada national security kacau suasananya, ya, bang bang saja itu nyawa. Alangkah nikmatnya ini bangsa kalau kita memakai sistim China daratan untuk menghilangkan semua manusia yang mempraktekan KKN mulai dari kelas teri sampai kelas kakap. Nah, total manusianya saya nggak punya. Anybody knows berapa jumlah koruptor yang perlu dibasmi dan dihilangkan dari bumi Ibu Pertiwi - hilangkan saja mereka and please don't come back to NKRI. I think this is the real National Security issue. Don't you think? Manusia Indonesia perutnya kelaparan, kepala jadi sedeng, otak kagak berfungsi, can't think normally, so the country messed up. Why? Itu semua dana untuk membangun bangsa di SUNAT terus sama SOB aparat pemerintah. I think you Mas Radityo, mantan Chicago man, and me Houston man, bisa bertatap muka berdialog berdiskusi bermusyawarah and Insya Allah kita bisa cari jalan keluarnya untuk membangun ini bangsa. By the way, itu si kancil Bung Amien juga tamatan Chicago, know what I mean. salam, sensei deddy mansyur university of houston www.uh.edu/shotokan PS:I'll be home (JKT) in July, ada chance kita bisa ngopi dijalanan sama gembel-gembelnya Bang Yos? ----- Original Message ----- From: "radityo djadjoeri" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[email protected]>; <[EMAIL PROTECTED]>; <[email protected]>; <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Tuesday, January 23, 2007 5:41 AM Subject: [mediacare] Re: Pemerintahan SBY Gagal Menangani Poso! > Kok saya tidak menganggap begitu. Pemerintahan SBY saya nilai sudah cukup > tegas dalam hal menangani kasus Poso. Polisi (tentu sudah seizin SBY) > berani melakukan penggerebegan di area rawan. Nah, kalau sudah digerebeg > tapi melawan dengan kekuatan senjata, ya dilawan balik tho? Kalau > polisinya ngacir, mereka tambah seneng. Mereka bersenjata saja sudah > menyalahi aturan hukum di negeri ini. > > Justru tindakan tegas pak bu polisi di Poso wajib kita acungi jempol. > Kalau mereka melempem, itu para pemenggal kepala orang akan kegirangan, > lalu bertindak semakin brutal. Jangan-jangan nanti ada yang mati > dicincang, atau dibikin abon segala. Mereka itu sudah tidak menganggap > dan tidak mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Sudah diberi > tenggat waktu untuk menyerah kok malah ngumpet. Polisi saja dibunuh dengan > cara dikeroyok ramai-ramai. Mereka rupanya hanya patuh pada tatanan > Syariah Islam saja. > > Jadi maaf, kali ini opini saya mungkin berseberangan dengan rekan-rekan > di Praxis. > > > > "Andi K. Yuwono" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Pemerintahan SBY Gagal Menangani Poso! > > Kami menyesalkan jatuhnya 13 korban sipil dan 1 anggota polisi yang tewas > dalam penyergapan yang dilakukan oleh Polda Sulteng di Poso kemarin > (22/1). > Akibatnya masyarakat ketakutan dan mengungsi meninggalkan Poso Kota. Di > sisi > lain, keluarga mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi atas > keberadaan korban yang meninggal dan luka-luka. Polisi juga tidak > mengumumkan secara terbuka identifikasi korban yang telah meninggal dunia > maupun luka-luka. > > Jatuhnya korban ini seharusnya dapat dihindari bila polisi tidak melakukan > penyerangan terbuka di wilayah padat, penduduk Poso kota serta di waktu > dimana masyarakat mulai sibuk beraktivitas. Tindakan ini tidak dapat > dilihat hanya sebagai upaya penegakan hukum, namun juga dapat > dikategorikan > penyerangan terhadap warga sipil yang menjadi elemen penting dari > pelanggaran berat HAM. Ditambah, pendekatan kekerasan ini justru gagal > menangkap para DPO dilapangan. Hal ini juga membuktikan lemahnya aparat > intelejen dalam mengantisipasi kekerasan. > > Kekerasan yang terjadi Poso ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi Polri > semata. Kekerasan yang terus berlangsung ini sesungguhnya menunjukkan > Negara > tidak memiliki Peta Perdamaian yang kongkrit dan gagal mengkonsolidasi > kekuatan negara yang ada bagi penciptaan rasa aman. > > Polri memang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa termasuk > penggunaan kekerasan dengan senjata. Namun, penggunaan kekerasan dengan > senjata api tersebut tetap harus tunduk pada persyaratan yang ketat pada > kode etik aparatur penegak hukum (Code of Conduct for Law Enforcement > Official) maupun prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata > api > (Basic Principles on the Use of Force and Firearmas by law Enforcement > Officials) yang menjamin kekerasan itu terarah pada pihak yang mengancam > sesuai dengan tingkat ancamannya baik bagi polisi maupun warga sipil yang > seharusnya dilindungi. > > Peristiwa diatas tidak lepas dari maklumat tembak ditempat yang > dikeluarkan > oleh Kapolda Sulteng sebelumnya. Maklumat ini jelas telah menimbulkan > masalah, sehingga Mabes Polri sempat mengatakan bahwa istilah tembak > ditempat tidak dikenal di Polri. Sehingga patut dipertanyakan adanya > maklumat ini dari sisi dasar hukumnya. Disisi lain adanya maklumat ini > justru menstimulus masyarakat (plus DPO) menjadi represif. Seharusnya > Polri mencari taktik lain yang persuasif untuk menangkap para DPO dengan > perencanaan yang matang dan mengutamakan keselamatan warga sipil. > > Kewenangan yang dimiliki Polri jelas ada batasnya. Setiap tindakan Polri > harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus dibenarkan > secara > teknis. Harus diingat tujuan polisi dipersenjatai yaitu untuk membela > diri, > melumpuhkan orang yang melawan, dan melaksanakan eksekusi (atas putusan > hakim). Jadi polri tidak dapat bergerak dengan hanya mempertimbangkan > aspek > yuridis saja, akan tetapi juga harus memperhitungkan aspek filosofis dan > sosiologis pula. Sebagaimana pernah disinggung oleh Wakil Presiden: > "polisi > harus lebih memahami masyarakat". > > Bila pemerintah telah siap menanggung resiko sebagaimana disampaikan oleh > Wapres Yusuf Kalla. Kami berharap itu bukanlah pertanda 'politik buang > badan'. > Pemerintah tetap dituntut untuk memiliki konsep yang jelas bagi jalan > damai > Poso. Langkah pemerintah yang menutup mata dari keterlibatan aparat dalam > konflik ini, bakal menjadi hambatan bagi upaya penghentian kekerasan di > Poso. > > Kami menengarai ini merupakan bukti kegagalan Presiden dalam menangani > Poso. > Kami berharap kesiapan pemerintah untuk mengambil resiko itu, harus > menjadi > pintu masuk bagi dilakukannya.penyelidikan yang transparan dan akuntabel. > Kesimpulan adanya pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dalam kasus Tanah > Runtuh (22/10/06) harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang meluas > hingga peristiwa Gebang Rejo. Polri juga harus menjamin proses peradilan > yang jujur (fair trial) terhadap mereka yang ditangkap untuk diketahui > oleh > pihak keluarganya, dapat memilih pengecaranya secara bebas, dan tidak > mengalami penyiksaan selama di proses di pemeriksaan. > > Jakarta, 23 Januari 2007 > > POKJA POSO > (KontraS, PBHI, HRWG, Imparsial, Praxis, FBB Prakarsa Rakyat, Kamust, > Ikohi, > YLBHI) > Bambang Widodo Umar, pengajar UI > > =============================================================================================== > Andi K. Yuwono > Program Coordinator for Interactive Media > Praxis Association > Jl. Salemba Tengah No. 39-BB > Jakarta 10440 - INDONESIA > Tel. ++62 21 3156907, 3156908, 3911927 > Fax. ++62 21 3900810, 3156909 > Mobile: 0811182301, 0817174087 > Yahoo Messenger: andi_yuwono > Email: [EMAIL PROTECTED] > Http://www.prakarsa-rakyat.org > Http://www.praxis.or.id > Http://andi-yuwono.blogspot.com > > "It is better to die on your feet than live on your knees". > -- Emiliano Zapata > > > > Web: > http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ > > Klik: > > http://mediacare.blogspot.com > > atau > > www.mediacare.biz > > Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke: > [EMAIL PROTECTED] > > Yahoo! Groups Links > > > > >
