Bung, terima kasih Anda 'mengkritisi' masyarakat Buyat dan rumor merkuri tanpa ada pretensi. Sayangnya, Anda hanya mengutip berita-berita di koran tentang penelitian itu, tanpa pernah membaca dokumen penelitian itu hingga titik komanya. Kesalahan umum yang selalu membuat saya takjub. Kok bisa ya?
Indra Razak (aseli orang Indonesia, bukan penggiat NGO) PS: Saya berbagi sedikit data dan informasi yang harus dibaca dengan kepala dingin. Data 1: Tim kajian Menneg LH juga mengakui bahwa kadar arsenik (bukan merkuri) yang ada di daerah sekitar Pante Buyat lebih tinggi dan harus dikaji lebih lanjut. Silakan buka dokumen resmi Menneg LH yang mudah didapat di Internet:[http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1098163289.pdf] Data 2: Tentang dampak arsenik, merkuri, dkk dalam jangka waktu tertentu (NMR beroperasi sejak 1996) perlu kajian kesehatan dan genetis khusus. Beban anggaran tidak dipusatkan di Depkes, lagipula hanya staf Depkes (jabatan: non-eselon) yang jadi anggota tim Menneg LH ini. (sumber: orang dalam Depkes) Data 3: Saat pengadilan memutuskan, belum ada kajian lebih lanjut karena anggaran (di departemen manapun) untuk kajian arsenik dan substansi lain (terutama tentang dampak kesehatan/genetis) belum turun. Kesimpulan sementara: Luka rakyat Buyat adalah murni karena birokrasi Indonesia Raya. As simple as that, tapi maaf, luka itu jangan ditambah lebar, Bung. PSS: Koreksi pasar hanya butuh sebuah kebijakan dan sepaket peraturan. Dalam waktu singkat, industri ikut apa kata Pemerintah. Koreksi pemerintah? Butuh waktu lebih lama dan a long list of unbearable efforts. Belum ada memang penelitian berapa banyak orang Indonesia yang pandai secara akademis dan emosional (lulusan Binus atau ITB atau UI) yang merangkak karier di birokrasi. Yang saya tahu memang banyak dekan dan rektor 'loncat' jadi menteri atau dirjen. Saya malah ingat beberapa tahun silam, kawan-kawan saya yang tidak lulus ITB UI dkk, atau tak mampu bayar masuk ke Trisakti Binus dkk (boro-boro terbang ke luar negeri), akhirnya memilih masuk STAN (sebuah lembaga pendidikan yang menghabiskan uang rakyat yang seharusnya diliberalisasi saja, kata Prof Didik Rachbini di satu forum tahun lalu). Lihat kasus IPDN? Sebuah kampus lain dengan anggaran negara (baca: uang rakyat) yang menerapkan militerisme dari ujung kaki hingga dalam otak. Jadi, butuh waktu lama untuk mengkoreksi pemerintah. amartien <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Indra: Bung, sadarkah kalau Anda mengetik tanpa melihat langsung ke Freeport atau Newmont (tapi hanya membaca penelitian, mungkin cuma dari internet bukan dokumen aseli penelitian tersebut)? Bacakah titik koma hingga tuntas? Sadarkah kalau email Anda yang mengumbar penelitian dari seluruh dunia itu hanya menyilet luka lebih dalam bagi rakyat Minahasa? Dokumen penelitian itu tidak dipublikasikan ke masyarakat sana, yang tak bisa akses ke internet. Punya komputer pun tidak, Bung. amartien: Berita mengenai hasil laboratorium2 tsb. ada di surat2 kabar Indonesia. Seperti yang saya sudah tulis di posting saya sebelum ini, sayangnya, banyak opini2 yang ditulis di media yang 'melupakan' hal ini. Inddra: Coba dibalik, kalau ada sepupu atau nenek Anda hidup dan berkudis seumur hidup di sana, apa Anda akan membeberkan dokumen yang kian memberatkan hidup saudara-saudara Anda? amartien: Saya akan mencari tahu apa yang menyebabkan hal tsb. Permulaan dari pada hal ini adalah pada waktu seorang penduduk menderita penyakit dan kemudian seorang dokter umum di Manado mengatakan bahwa itu adalah dikarenakan oleh merkuri, tanpa melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian dari sini berkembang dan hasilnya kita sudah tahu semua, yaitu dengan dibawanya Newmont ke pengadilan. Indra: Saya tak punya saudara sedarah di sana, tapi tepa selira sedikit lah. Have some sense. amartien: lookn into a mirror. Indra: PS. 1. Government failure memang sudah berakar-urat di Indonesia, tapi jangan hanya disalahkan. Dikoreksi, Bung. amartien: Setuju. Saya tidak bisa melihat bagaimana 'koreksi' itu jika anda dan orang2 yang sependapat dg. anda ngotot bahwa Newmont mencemarkan perairan di teluk Buyat. Meng koreksi sesuatu adalah dengan kembali ke persoalan asalnya. Yaitu, selidiki mengapa orang tsb. sakit seperti itu. Seperti yang saya sebut diatas, diagnosa dokter yang per-tama2 memeriksa orang sakit tsb. hanyalah diagnosa tanpa penyelidikan di laboratorium, dan dimana dokter tsb. sama sekali bukan ali mengenai penyakit Minamata. Indra:2. Ugh, Freeport itu tak hanya tembaga tapi emas juga (btw, mekanisme emas untuk stabilitas ekonomi dunia pernah tahu 'kan?) Karena gak bisa baca kontrak perpanjangan Freeport (kontrak dalam Bahasa Inggris, d'uh) makanya bagi hasil Indonesia cuma keraknya aja. Bisakah lawyer kampung bertarung global? Btw, anggaran negara untuk bayar lawyer (aka staf ahli) hanya 12 juta per bulan potong pajak dan harus warga negara Indonesia ber-KTP. (pernah tahu mekanisme APBN kita yang bolong-bolong kayak keju nikmat buat tikus koruptor?) Think macro, Bung. amartien: Saya tahu mengenai kontrak mengontrak pem. Indonesia. Yang ikut andil dari pem. Indonesia didalam negosiasi kontrak pastilah meminta bayaran. Disitulah kuncinya jika seandainya kontrak bagi hasil menurut anda tidak sepadan. Freeport, ataupun perusahaan luar negeri dari manapun juga, tidak bisa berbuat apa2 di indonesia jika itu tidak dijinkan didalam perjanjian dengan pemerintah indonesia. Seperti yang saya sudah bilang sebelum ini, banyak sekali orang Indo yang pandai2. Saya selalu senang sekali melihat banyaknya tenaga ahli Indonesia terpakai di luar negeri. Bahkan ada juga orang indonesia yang sampai bekerja di Indonesia dengan dasar gaji orang Amrik (umpamanya). jadi dia itu bekerja di Indonesia, tetapi gaji dollar. Hebat sekali bukan? saya pun sangat bangga akan mereka2 itu. Berbunga hati melihat mereka, ter-lebih2 lagi ada dari mereka2 itu yang jauh lebih muda dari saya. (Nulis ini pun sambil senyum senang). jadi sekali lagi, janganlah berpikiran begitu minder mengenai kepandaian orang2 Indonesia. Banyak yang pandai. Fakta adalah bahwa jika pem. Indonesia memberikan kontrak kerja ke suatu perusahaan, baik perusahaan itu adalah perusahaan domestik maupun luar negeri, kontrak besar maupun kecil, banyak sekali pengeluaran 'yang terselubung', yang kemudian akhir2-nya merugikan rakyat Indonesia sendiri, tetapi menjadikan bank account pejabat yang terlibat kontrak tsb. menjadi membengkak. Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
