Quote: ".. *Jika angka itu diambil dari 44 kota di Indonesia, berarti tidak bisa mewakili realitas. Kenapa ? Karena sebagian besar penduduk miskin itu berada di pedesaan. Dengan realitas seperti itu, kenapa BPS dengan tega hati mengeluarkan angka kemiskinan yang menurun. *.."
Maaf, saya cuma orang awam yang ikutan nimbrung diskusi, gpp ya.. Tolong jangan dimintai data".. karena saya gak tahu persis cara & metodenya.. :-) Tapi berdasarkan tajuk rencana dari Suara Merdeka disebutkan data tersebut (kemungkinan besar) diambil dari 44 kota di Indonesia; dan tidak bisa mewakili realitas. Apakah ini masih kurang untuk menunjukkan 'ada yang kurang/tidak beres' dari output BPS? Kalau (ini misalkan saja) ada orang/lembaga non formal/di luar lembaga resmi/pemerintah(an) & bisa menunjukkan kesalahan BPS, misalnya, apakah lembaga tersebut bisa menggantikan BPS? Buat apa kita punya (dan membayar) lembaga resmi yang tidak independen dan/atau tidak bisa dipercaya? :-) CMIIW.. Wassalam, Irwan.K ---------- SUARA MERDEKA Rabu, 04 Juli 2007 *TAJUK RENCANA* *Mempertanyakan Menurunnya Penduduk Miskin* *Penduduk miskin di negeri yang dikabarkan gemah ripah loh jinawi turun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam setahun turun 2,13 juta, dari 39,30 juta di tahun lalu, sekarang menjadi hanya 37,17 juta. Tentu saja sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan, dan patut diacungi jempol. Sebuah prestasi yang luar biasa karena dalam setahun angka kemiskinan bisa turun sedemikian besar. Penurunan angka itu menarik dikomentari ketika dalam realitas pemerintah setahun ini tidak memperlihatkan kejutan yang berarti. Jadi, wajar manakala sejumlah pengamat meragukan penurunan itu, meski pun mereka memprediksi bahwa tahun ini angka kemiskinan akan diturunkan.* *Angka kemiskinan memang bisa diturunkan. Sangat mudah menurunkan angka tersebut, karena semua hanyalah permainan angka-angka. Tetapi, dalam realitas jumlah orang miskin tetap tidak bisa diturunkan bahkan memiliki kecenderungan bertambah dan meluas. Seperti diketahui, persoalan kemiskinan bukan semata-mata masuk dalam rumpun masalah ekonomi dan sosial, tetapi sebenarnya derajat politisnya jauh lebih besar. Jika sebuah rezim tidak bisa menciptakan kesejahteraan bagi warganya, maka dengan mudah akan dianggap gagal. Tentu saja semua orang, apalagi orang politik tidak mau dengan mudah untuk dikatakan pemerintahnya gagal dalam memperbaiki taraf hidup masyarakatnya.* *Tidak mengherankan manakala pemerintah sebuah rezim akan melakukan segala upaya, misalnya dalam bentuk intervensi untuk membuat angka kemiskinan menjadi ''lebih cantik''. Di samping perlu untuk menjaga citra, angka kemiskinan yang ''diturunkan'' dinilai perlu untuk membangkitkan optimisme. Tetapi, ketika angka yang ''dipercantik'' itu tidak sesuai realitas, maka akan menimbulkan tanda tanya besar sekaligus membenarkan dugaan bahwa angka itu benar-benar bermuatan politis (baca: intervensi). Bukan optimisme yang didapat pemerintah, sebaliknya justru meningkatkan derajat ketidakpercayaan publik. Di samping semakin terbaca bahwa pemerintah cenderung untuk tidak jujur.* *Penduduk yang masuk kategori miskin adalah mereka yang konsumsi per bulannya kurang dari Rp 166.697. Dalam realitas mereka yang masuk kategori inilah yang paling awal menderita ketika harga minyak goreng, beras, cabe melambung beberapa waktu lalu. Mereka bukan hanya digempur oleh kenaikan harga, di sisi lain mereka juga sedang terlanda pertumbuhan penghasilan yang negatif. Jika angka itu diambil dari 44 kota di Indonesia, berarti tidak bisa mewakili realitas. Kenapa ? Karena sebagian besar penduduk miskin itu berada di pedesaan. Dengan realitas seperti itu, kenapa BPS dengan tega hati mengeluarkan angka kemiskinan yang menurun.* *Jika hasil survei BPS itu diragukan banyak pihak, tentu saja nilai survei itu rendah karena memunculkan banyak pertanyaan. Informasi yang memiliki derajat kepercayaan rendah tentu bisa menimbulkan syakwasangka yang kontra produktif. Padahal, survei BPS itu sebenarnya dirancang untuk memotret realitas yang kemudian dijadikan bahan penting pengambilan keputusan strategis mensejahterakan masyarakat. Jika potret ternyata dipolitisasi hanya untuk menjaga atau menumbuhkan citra semata, maka yang terjadi sekadar seolah-olah saja. Yakni, seolah-olah angka kemiskinan turun, dan itu berarti seolah-olah merupakan keberhasilan pemerintah.* *Betapa bahayanya jika pemerintah terperangkap pada data dan informasi yang seolah-olah itu. Karena yang seolah-olah berarti bukan yang sesungguhnya, atau semu. Manakala yang semu itu kemudian dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, pastilah keputusan itu juga tidak atas dasar realitas. Alangkah lebih baiknya jika survei itu benar-benar mewakili realitas sebagian besar keadaan rakyat negeri ini saat ini, entah itu baik atau buruk. Jika memang penduduk miskin masih banyak, tidaklah perlu dipoles bahwa mereka seolah-olah telah menjadi lebih kaya. Jika setiap survei BPS selalu dipertanyakan banyak pihak, bukankah hal itu akan mengurangi kredibilitas lembaga tersebut* On 7/5/07, fauziah swasono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear all, Menurut saya tuduhan Iman Sugema ini sangat serius. Karena ybs mengklaim bahwa dia ekonom. Hanya sayangnya, seperti biasa, tidak ada argumentasi ilmiahnya. Padahal ini yang diperlukan publik. Katanya BPS hanya mengeluarkan "pesanan". Nah, biasanya data BPS menyertakan modul yang berisi definisi, asumsi, metodologi, sampling, dsb. Ini yang seharusnya dibuktikan oleh inter-CAFE, dimana manipulasinya. Kalau perlu uji verifikasi sehingga bisa terbongkar kebusukan BPS jika memang ada. Tetapi kalau cuma maen tuduh tanpa argumen, kok kayak provokator dan malahan mengkhianati etika akademis. Kata Iman, 3 indikator kemiskinan mengalami penurunan, tapi tidak ada data yg diajukannya: berapa penurunannya, bagaimana mereka menghitungnya, samplingnya bagaimana, definisi dan asumsinya apa, tingkat errornya berapa? Jadi bisa dibandingkan dg data keluaran BPS. Tidak ada data yang bisa 100% menggambarkan kenyataan (karenanya pake sampling, tidak mungkin mencatat penghasilan dan pengeluaran bulanan SETIAP penduduk) dan tidak ada yg bisa diklaim 100% error free. Tetapi dg melihat metodologi, asumsi, dsb tsb, kita bisa tahu derajat kepercayaan thd hasil perhitungan ini. Tapi kalau asal njeplak nuduh ya dia sendiri yang keliatan bodoh. Atau wartawan tidak memuatnya? Sebagai peneliti yang banyak memakai data, saya concern jika BPS tidak independen. Kalau estimasinya kadang under-estimate saya percaya (dan itu bisa dibaca dlm asumsi/definisi/metode yg mereka pakai), dan kita bisa rekonstruksi lagi untuk menyesuaikan dg definisi yang kita inginkan (dg mengubah metodologi dan asumsi2 yg dipakai). Tetapi jika dikatakan bahwa data ini pesanan, saya benar2 concern, karena artinya adalah data bohong. Kalau ada wartawan yang meliput acara ini, tolong informasikan apakah Iman Sugema juga menyampaikan argumen ttg tuduhannya dan bagaimana perhitungan yang dia lakukan. Sebagai ekonom, seharusnya dia melakukan itu, otherwise dia mencoba membodohi publik demi tujuan politisnya. Terima kasih. salam, fau --- In [email protected] <mediacare%40yahoogroups.com>, Tejo Sulaksono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Benar-benar Republik BBM (Betul-betul Macet), masak BPS dipanggil presiden lalu angka jadi positif, menyenangkan pemerintah. BPS yang tidak kredibel bagaimana ekonom bisa buat prediksi dan mengitung semuanya. BPS harus ilmiah dan independen donk, presiden itu bukan Raja loh > > TSL > > Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=176650 > > > PENDUDUK MISKIN MENURUN > Iman Sugema: Angka-angka BPS > Merupakan Pesanan > > Namun data BPS itu dipertanyakan sejumlah pengamat ekonomi yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB). Ekonom Inter-CAFE Iman Sugema di antaranya. Dia mengatakan, angka-angka penurunan yang dipaparkan BPS tidak lebih dari pesanan pemerintah. "Itu adalah angka pesanan pemerintah, karena beberapa waktu lalu BPS dipanggil Presiden," kata Iman, di Jakarta, kemarin. > > Menurut Iman, indikator angka penduduk miskin meliputi tiga hal: pendapatan, beban hidup, dan program antikemiskinan yang dijalankan pemerintah. Dan jika dilihat dari ketiga indikator itu, ternyata tidak ada kemajuan, bahkan kemunduran. "Jadi jika angka kemiskinan di Indonesia dilaporkan turun, maka itu tidak benar dan cenderung direkayasa," tutur Iman. > > Sementara ekonom TIB lainnya, Bini Bukhori, mengatakan, angka-angka kemiskinan di Indonesia yang dipaparkan BPS beberapa tahun terakhir terindikasi bermasalah dan diragukan validitasnya. "Kita ini bukan lagi hanya berbicara tentang naik atau turunnya orang miskin, tapi faktanya masalah kemiskinan ini memang terus saja menghiasi perjalanan republik ini selama 60 tahun lebih," kata Bini.
