Saya meragukan kalau sampel itu hanya diambil dari kota, karena setahu saya 68 ribu keluarga yang disampel datanya didapat dari data BLT. Lihat disini: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=298671&kat_id=3 yang jelas2 menunjukkan bahwa petani di pedesaan juga adalah bagian dari sampel.
Dan perhatikan lagi, bagaimana argumen ekonom dari TIB ini. Saya malas menulis ulang karena kebetulan ada yang sudah pernah menuliskan hal ini. http://nalarekonomi.blogspot.com/2006/09/masalah-tidak-transparannya-garis.html Ini argumen mereka tahun lalu yang ternyata mirip lagu rekaman ulang yg dinyanyikan tahun ini. Imel saya mempertanyakan ada 2 alasan. Pertama, saat itu saya tidak tahu banyak informasi (saya tidak bisa mengakses situs BPS... *sigh*). Kedua, agar publik tidak menelan berita bulat2 baik dari pemerintah maupun dari lawan politiknya. Masing2 bisa punya hidden interests. Itu bisa dilihat dari sensasi yang diinginkan dg mendramatisir polemik2 seperti ini. Saya sendiri -saat ini- menilai bahwa -tampaknya- data BPS masih dalam range of acceptance. Asumsinya berdasarkan apa yang diungkapkan oleh BPS mengenai sampling dan metodologi. Tetapi apakah saya bergembira ria? Hmmm... menurut saya, penurunan sekitar 1% angka kemiskinan ini dalam waktu satu tahun masih sangat kecil, seharusnya bisa menurunkan lebih banyak. Supaya tidak disalahpamahi, saya dasarkan hal ini dari data BPS demi menjaga konsistensi. Jadi lupakan dulu apakah anda setuju kalau "miskin-nya BPS" ini adalah "miskin-nya menurut si A si B dst". Itu perdebatan lain kamar. Jadi kita bicara relativitas kondisi Maret 2006 dan Maret 2007. Menurut kelompok Iman-Hendri-Drajad data BPS ini bohong karena "ditengah mahalnya sembako, mana mungkin kemiskinan turun?" Jadi lebih pake "rasa2". That's why I was questioning about their arguments, not their feeling. Kalo feeling sadjah, semua sudah tau bagaimana feeling mereka thd pemerintah. :D Lagipula jelas2 disebut bahwa susenas itu dilakukan Maret 2007 pada saat harga minyak goreng juga belum naik, lha kenapa membantahnya pake argumen minyak goreng? <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/03/ekonomi/3647810.htm>Tidak ada klaim dari BPS bahwa data itu adalah angka bulan Juni. Jadi menurut saya, assuming bahwa data BPS itu within the acceptance range, maka pemerintah terlalu berlebihan untuk bergembira atau tergesa2 mencatatkan hal itu sebagai prestasi. Sebaliknya tuduhan bahwa BPS pembohong oleh Indef ini patut disikapi kritis pula, walau saya yakin sebentar lagi koran2 dan milis akan berhias berita yang berdasarkan tuduhan Indef ini. Conspiracy theory is always sexy. Saya pikir sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kesempatan dan kemampuan berpikir kritis, kita bersikap proporsional saja. Berikan kredit pada yang berhak, jika ada prestasi pemerintah ya patut diakui, jika pemerintah salah ya harus dikritisi. Kalau data memang begitu ya memang begitu, tidak perlu repot untuk selalu bersikap menyalahkan. Yang perlu diwaspadai adalah politisasi yang berlebihan oleh siapapun (baik pemerintah maupun politikus). Sayangnya banyak dari kita yang cenderung hanya mau percaya apa yg mau kita percaya. Misalnya kalau kita adalah orang yang tengah bergelut dg beratnya kompetisi dan hampir kalah, maka kita akan mempercayai teori konspirasi neo-lib lewat MNC untuk menguasai RI. Tetapi kalau kita adalah bagian yang mendapat berkah lewat globalisasi atau sedang bekerja di MNC dg bayaran gede, mungkin akan bilang sebaliknya ;-) Padahal tidak ada yang 100% benar... CMIIW. just my two-cent, salam fau On 7/5/07, IrwanK <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Quote: ".. *Jika angka itu diambil dari 44 kota di Indonesia, berarti tidak bisa mewakili realitas. Kenapa ? Karena sebagian besar penduduk miskin itu berada di pedesaan. Dengan realitas seperti itu, kenapa BPS dengan tega hati mengeluarkan angka kemiskinan yang menurun. *.." Maaf, saya cuma orang awam yang ikutan nimbrung diskusi, gpp ya.. Tolong jangan dimintai data".. karena saya gak tahu persis cara & metodenya.. :-) Tapi berdasarkan tajuk rencana dari Suara Merdeka disebutkan data tersebut (kemungkinan besar) diambil dari 44 kota di Indonesia; dan tidak bisa mewakili realitas. Apakah ini masih kurang untuk menunjukkan 'ada yang kurang/tidak beres' dari output BPS? Kalau (ini misalkan saja) ada orang/lembaga non formal/di luar lembaga resmi/pemerintah(an) & bisa menunjukkan kesalahan BPS, misalnya, apakah lembaga tersebut bisa menggantikan BPS? Buat apa kita punya (dan membayar) lembaga resmi yang tidak independen dan/atau tidak bisa dipercaya? :-) CMIIW.. Wassalam, Irwan.K
