Mengemis dilarang oleh agama Islam - ini karena saya beragama Islam. Tapi
sebaiknya kita melihat akar permasalahan munculnya pengemis di negeri ini,
khususnya di Jakarta. Salah satu faktornya adalah tekanan ekonomi. Tapi bukan
berarti karena tekanan ekonomi, mengemis dijadikan sebagai budaya masyarakat
untuk mencari uang dengan mudah dengan cara mengemis.
Saya setuju agar pengemis ditertibkan. Mereka sebaiknya dilarang
mengemis di lampu-lampu merah jalan protokol, di tempat-tempat perbelanjaan dan
sejumlah tempat lainnya. Jangan jadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang baik
untuk mengemis.
Tapi...jika pemerintah dan Pemda DKI Jakarta ingin mengusir para pengemis
itu, ya sediakan tempat atau pekerjaan di mana mereka bisa mendapatkan rejeki
untuk menambal rasa lapar dan dahaga perutnya dan kebutuhan ekonominya. Sesuai
dengan konstitusi, orang-orang terlantar dsb dipelihara oleh negara. Nah,
negara harus menyediakan wadah agar orang-orang miskin, anak terlantar bisa
mendapatkan kebutuhan ekonominya.
Wielsma Baramuli <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear all,
Apakah ciri sebuah kota atau kota metropolitan harus selalu identik dengan
ketidakmanusiawian. Apakah kota atau kota metropolitan apalagi megapolitan
harus idatur dengan cara-cara menyangkali kenyataan rakyat penghuni kota itu?
Mungkinkah kita membangun kota dengan tidak menyangkali kemiskinan, melainkan
memecahkan masalah kemiskinan? Sehingga kota (dengan segala fasilitas
kehidupannya) menjadi tempat di mana peradaban kemanusiaan disemaikan.
Pertanyaan naif mungkin? Tapi, yang jelas setiap pembangunan (kota) harus
menjadi solusi bagi rakyat yang mendiami kota itu. Kalau itu Ibu Kota, harus
menjadi model solutif bagi rakyat seantero negeri.
Salam,
Wedekabe
Roy Ferdinand <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
"[EMAIL PROTECTED]" wrote: From: "[EMAIL PROTECTED]"
Date: Tue, 11 Sep 2007 11:14:33 +0700
Subject: Mengemis dan Memberi Pengemis Didenda Rp 20 Juta
Kita mungkin selalu bingung dan prihatin, kenapa begitu banyak pengemis
di jalan-jalan di Jakarta. Tapi, mungkin gak kita pernah berpikir bahwa kita
juga yang membuka "lapangan pekerjaan" tersebut dengan selalu rajin memberikan
sedekah kepada mereka? Mungkin ini maksud dari peraturan di ibukota yang sudah
disahkan? Sila direnungkan�
Mengemis dan Memberi Pengemis Didenda Rp 20 Juta
http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0709/11/045404.htm
KEBON SIRIH, WARTA KOTA - Hati-hati jika Anda ingin bersedekah kepada
pengemis, baik ketika berada di kendaraan umum, atau perempatan jalan.
Alih-alih bermaksud berbuat baik, Anda bakal dikenai sanksi denda hingga
maksimal Rp 20 juta atau mendekam di tahanan paling lama 60 hari.
Hal itu merupakan konsekuensi pemberlakuan peraturan daerah (perda) tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI,
Senin (10/9). Perda baru itu merupakan pengganti Perda No 11 tahun 1988
tentang Ketertiban Umum yang dianggap tak lagi memadai menghadapi perkembangan
kondisi sosial Ibu Kota.
Larangan memberi sedekah kepada pengemis, maupun melakukan aktivitas mengemis
itu termuat dalam pasal 40 huruf b, dan c. Dalam pasal itu, tak hanya mengemis
saja yang dilarang melainkan juga mengamen, mengasongkan dagangan, dan mengelap
mobil di tempat umum. "Kalau ingin menyumbang dan memberi sedekah, salurkan
lewat lembaga resmi yang sudah ada, misalnya lewat Bazis," ujar Ketua Fraksi
PPP Achmad Suaedy, kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung
DPRD DKI, kemarin.
Pemberlakuan larangan pun tak hanya berlaku pada pelaku, dan pemberi sedekah
bagi pengemis saja, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang mengorganisasi,
atau memerintahkan aktivitas tersebut. Dan, sanksi bagi mereka ini lebih berat,
sesuai pasal 61 ayat 2, orang yang menyuruh mengemis, mengasong, mengamen, atau
mengelap kaca mobil dikenai sanksi denda paling banyak Rp 30 juta, atau
kurungan maksimal 90 hari.
Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan, pemberlakuan aturan-aturan baru dalam perda
tersebut sebagai upaya meningkatkan budaya disiplin dan tertib di kalangan
warga Jakarta. Selain itu, juga untuk memperbaiki citra Jakarta sebagai Ibu
Kota Negara yang tertib dan nyaman. "Ketertiban umum di kota mana pun harus
ditegakkan karena ini untuk kepentingan bersama. Perda ini harus kita lakukan
secara konsekuen," ujar Sutiyoso usai menghadiri rapat paripurna, kemarin.
Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi mengenai isi dan konsekuensi perda
baru itu kepada masyarakat luas selama sekitar empat bulan, sebelum secara
efektif memberlakukan ketentuan tersebut. Sutiyoso berjanji akan meningkatkan
kinerja aparat pamong praja yang dimiliki Pemprov untuk menjamin penegakan
hukum atas perda itu. "Kalau soal aparat yang tidak baik, itu masalah
mentalnya, dan akan kita perbaiki. Yang penting kesadaran masyarakat untuk
disiplin, karena masalah disiplin ini bukan hanya di Jakarta, secara nasional
kita lemah di bidang ini," ujar gubernur yang tinggal sebulan lagi menjabat
itu.
Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum kemungkinan besar baru akan
diberlakukan efektif mulai tahun depan.
Kewajiban dan Larangan
Beberapa kewajiban dan larangan Perda Tibum, sebagai berikut:
- Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang ditentukan.
- Setiap orang wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang disediakan.
- Setiap penumpang wajib menunggu di halte atau pemberhentian yang ditetapkan
(pelanggaran atas 3 aturan di atas, dikenai denda Rp 100.000-Rp 20 juta, atau
kurungan 10-60 hari).
- Setiap pengemudi wajib menunggu, menaikkan, dan menurunkan penumpang di
tempat pemberhentian yang ditentukan (pelanggaran didenda Rp 500.000 - Rp 30
juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
- Setiap kendaraan bermotor dilarang memasuki jalur busway (pelanggaran
didenda Rp 5juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari).
- Ketentuan 3 in 1, dan larangan penggunaan joki (pelanggaran didenda Rp
500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
- Larangan menjadi joki 3 in 1 (pelanggaran didenda Rp 100.000-Rp 20 juta,
atau sanksi kurungan 10-60 hari).
- Larangan menjadi penjaja seks atau memakai jasa penjaja seks komersial
(pelanggaran didenda Rp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari)
- Larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang untuk menjadi
penjaja seks komersial (pelanggarannya dianggap sebagai tindak pidana
kejahatan)
- Larangan menyediakan bangunan sebagai tempat berbuat asusila (didenda Rp 5
juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari). (dra)
__.
---------------------------------
Don't let your dream ride pass you by. Make it a reality with Yahoo! Autos.
---------------------------------
Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today!
Eka Zulkarnain
---------------------------------
Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
