Saya baru dengar kabar dari seorang teman di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana para pembuat tempe, tahu, dan juga batik kebanyakan pendatang dari Indonesia, tepatnya dari Pekalongan. Walau berskala UKM (Usaha Kecil Menengah), namun produk mereka ramai dibeli orang Malay, termasuk komunitas Indonesia yang mukim di sana.
Di Malaysia, tiap produk yang dikemas wajib dipatenkan. Dan untuk mendapatkan hak paten tersebut, amatlah mudah dengan birokrasi yang tak berbelit-belit. Semua online. Misal Anda mau mematenkan Tempe Merk "Java", lalu dicek di database ternyata belum ada yang mengklaim, Anda bisa langsung dapat hak paten atas merk tersebut. Tentu saja database tsb tidak bisa me-link data dari Indonesia yang birokrasinya serba tertutup dan amburadul. Mungkin juga data paten belum di-on-line-kan. Begitu juga kalau Anda punya lagu-lagu, karya cipta seni, film, lukisan, buku dan lain sebagainya, wajib dipatenkan. Pendeknya, Malaysia sudah menerapkan birokrasi yang modern, sedangkan Indonesia masih model barbar karena mau KKN terus. Bagaimana dengan Indonesia? Jauh panggang dari api. Kesimpulan: Birokrasi paten mematen harus segera dibenahi. Wajib online, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya tanpa harus mondar-mandir ke kantor Dirjen Paten! Kalau tidak, negeri ini akan terus terpuruk.... mediacare http://www.mediacare.biz
