Atau seperti Tentara Milisi yang ditempatkan di setiap Propinsi, (mungkin
bisa berbentuk satu divisi yang berjumlah sekitar 2000-3000 prajurit dan
dikepalai oleh seorang Mayor Jendral)
dapat berbentuk Air National Guard, Army National Guard...bertanggung
jawab kepada Gubernur dan Pangab.
Selain itu dapat secara cepat di kerahkan untuk mengamankan setiap
pelosok propinsi
Konsekwensinya:
ABRI diperkecil, AD mungkin hanya akan terdiri dari Kostrad dan Koppassus
Kemungkinan bisa terjadi penyalah gunaan kekuasaan oleh Gubernur yang
ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.
Propinsi mungkin harus membantu subsidi dari pembiyayaan Tentara Daerah
ini.
Peran ABRI akan lebih kedaerahan, sehingga ditakutkan akan terjadi
persaingan antar Kepala Kodam yang telah diperbesar kekuasaaanya itu,
mungkin juga persaingan antar daerah, atau bisa jadi perang sipil yang
terjadi diantara para kodam.
Tentu kita masih ingat dengan laskar-laskar yang berbentuk kesatuan
tersendiri...sebelum dibentuknya BKR, TKR dan TNI...mereka bergerak
sendiri-sendiri dan mempunyai tujuan yang sendiri-sendiri pula...
Mungkin ada baiknya, dengan terjadinya pemekaran kodam-kodam ini, selain
lebih cepat tanggap, kodam-kodam dengan tentunya mengerti daerah
lingkungannya sendiri. Namun dilihat dari segi Nasionalnya, bukankah kita
semua menginginkan "diperkecilnya" peran dan besarnya ABRI (Terutama AD)
Para wakil rakyat dan Pangab tentunya harus merembukkan bagaimana peran
ABRI dimasa mendatang.. Apakah dengan memperkecil peran ABRI secara
nasional (terutama peran sospol) dan memperbesar peran ABRI secara
kedaerahan (jangan disamakan dengan sentimen kedaerahan, namun lebih
secara regional teritorial) akan lebih menjawab tuntutan rakyat.
Bagaimana pula dengan POLDA? apakah KAPOLDA seharusnya juga melapor
kepada Gubernur selain kepada Kapolri? Apa peran dan tugas Kapolri?
Mungkinkah peran kapolri ditiadakan, dikarenakan dengan adanya seorang
kapolri, maka POLRI ibarat sebuah kesatuan militer yang dikepalai oleh
seorang jendral berbintang tiga? Apalagi dengan akan diputuskannya tali
hubungan ABRI dengan POLRI. Apakah ada baiknya polisi dipusatkan secara
regional juga?
banyak pertanyaan yang harus kita semua cari dan jawab...dan mungkin juga
bukanlah suatu solusi yang tepat....
Andrew Pattiwael
On Tue, 23 Mar 1999, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
> Justru semestinya TNI-AD melikuidasi semua KODAM, KOREM, KODIM, dan KORAMIL.
> Tidak ada lagi kegiatan pembinaan teritorial yang intinya "memajaki" rakyat.
> Biaya yang digunakan untuk operasi teritorial itu sebenarnya sangat besar
> (termasuk membayari para perwira). Biaya ini dialokasikan untuk meningkatkan
> kesejahteraan prajurit yang saya yakin sedikitnya bisa dua kali lipat.
>
> Satu batalyon ditempatkan di setiap kabupaten. Kabupaten yang tak begitu
> padat penduduknya cukup dijaga satuan setingkat batalyon (SSB). Dengan gaji
> yang lebih daripada cukup maka para serdadu ini tidak bakal pusing mikirin
> kebutuhan keluarga. Lagipula tanpa operasi teritorial mereka tidak sering
> meninggalkan keluarga tercinta.
>
> Wassalam,
> Efron
>
> -----Original Message-----
> From: FNU Brawijaya [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Sent: Monday, 22 March, 1999 21:53 PM
> To: [EMAIL PROTECTED]
> Subject: kodam
>
> Menanggapi keinginan untuk menghidupkan Kodam Iskandarmuda Aceh,
> lebih baik lagi kalau bukan hanya 17 lagi, kalau perlu 170 kodam. Biar
> lowongan kerja para sragam ijo lebih terbuka dan tidak lagi ngrusuhi posisi
> sipil.
>
> --
> \\\|///
> \\ - - //
> ( @ @ )
> ------------oOOo-(_)-oOOo-----------
> FNU Brawijaya
> Dept of Civil Engineering
> Rensselaer Polytechnic Institute
> mailto:[EMAIL PROTECTED]
> --------------------Oooo------------
> oooO ( )
> ( ) ) /
> \ ( (_/
> \_)
>
