Re: kodam (fwd) Tentara Milisia/ Tentara Daerah

[Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)]

Nggak dong. Kodam/Korem/Kodim/Koramil itu 'kan untuk operasi teritorial atau
gamblangnya ikut-ikutan berpolitik praktis di daerahnya. Kalo konsep (lebih
tepat usulan) yang saya tulis itu bukan konsep Kodam, tapi pertahanan daerah
(bukan keamanan, karena keamanan adalah urusan polisi). Pasukan yang ada
adalah pasukan tempur. Jadi "Divisi" yang mengganti Kodam ini benar-benar
pasif dalam artian tidak campur tangan urusan sipil. Tidak ada itu namanya
Babinsa. Biaya yang biasa digunakan untuk operasi teritorial itu tadi
dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan serdadu. Jadi mereka bisa
berkonsentrasi untuk berlatih dan berlatih demi negara.

Pemekaran marinir menurut saya tak bisa ditawar lagi. Ini bukan untuk
menyaingi AD namun untuk mengimbangi dengan menimbang negara kita adalah
maritim bukan daratan. Ingat, kerusuhan yang terjadi banyak meletus di
daerah pantai. Penanganan (termasuk evakuasi) terkesan lambat karena
melibatkan AD yang nggak becus soal laut dan pantai.

Memang kita ini tak ada apa-apanya ketimbang Jenderal Wiranto. Namun yang
jelas fakta membuktikan bahwa Pangab nggak mampu mengatasi kerusuhan dan
mengendalikan ABRI. Ini karena ABRI ikut-ikutan berpolitik sehingga segala
operasinya dipertimbangkan dengan untung-rugi seperti berdagang.

Wassalam,
Efron

-----Original Message-----
From:   Andrew G Pattiwael [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
Sent:   Tuesday, 23 March, 1999 9:10 AM
To:     Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)
Cc:     [EMAIL PROTECTED]
Subject:        Re: kodam (fwd) Tentara Milisia/ Tentara Daerah

samimawon sama sistim sekarang donk....sekarang kan Kodam Trikora juga
membawahi Irja dan Maluku...seperti Kodam Udayana yang memabawahi Bali,
Nusa tenggara dan Tim-tim.
saya tanya nih bung effron, menurut anda bagaimana peran dan posisi
Angkatan Darat yang effektif?

kalau marinir digedeiin, kita udah sama aja dengan Amerika, dimana
US Marine Corps nya juga dikepalai oleh jendral bintang 4 yang bertitle
Commandant namun masih tetap melapor ke KASAL US Navy.
(hati-hati, entar marinir kita bisa gede kepala lagi...entar penyakitan
sama seperti RPKAD/KOSTRAD nih....)
Bahaya lho membesarkan satu kekuatan diatas kekuatan yang lainnya....
sebentar muncul lagi pangkostrad, danjen atau pangkonir yang baru....

saya kadang suka malu nih..nulis-nulis seperti ini padahal masih
ingusan...eh udah mau debat sama para orang tua yang sudah graduate atau
bahkan mungkin dengan jendral berbintang sepuluh :)

Kita ngomong sampai capek gini, apakah akan didengar atau sedikitnya
dilirik sama Pak Wiranto ngga ya? namun saya tetap yakin Beliau itu juga
sedang  berusaha membenahi ABRI secara keseluruhan...semoga...tanpa
berusaha melindungi tradisi-tradisi yang selama ini telah menjelekkan
citra ABRI.



andrew pattiwael


On Tue, 23 Mar 1999, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:

> Bung Andi Pattiwael,
>
> Kalo satu divisi berisi 2000 - 3000 serdadu kayaknya terlalu kecil. Satu
> batalyon saja berisi 800 - 1000 (5 kompi). Satu brigade terdiri atas 3 - 5
> batalyon. Gabungan beberapa brigade bisa membentuk satu divisi.
> Satu divisi ini mencakup beberapa provinsi dengan kekuatan yang
> proporsional. Dikomandani perwira bintang dua. Garis komando tetap di
bawah
> Pangab bukan Gubernur.
>
> KOSTRAD dilikuidasi karena nyatanya pasukan (cadangan) ini beralih fungsi
> sebagai pasukan perusak. PUSCADNAS (kalo di AS namanya National Guards)
> lebih diaktifkan. Yang tetap dipertahankan ialah Kopassus. Hanya saja
> diciutkan dan dikembalikan ke bintang satu. Kalo tetap bintang dua namanya
> bukan spesial lagi. Sekali lagi pasukan ABRI (TNI-AD) ini hanya untuk
> pertahanan negara.
>
> Marinir dimekarkan dengan menimbang Indonesia adalah negara maritim. Kalo
> perlu dikomandani oleh perwira bintang tiga atau bahkan empat untuk
> mengimbangi AD.
>
> Untuk menjaga ketertiban, keamanan,dan penegakan hukum adalah tugas
Polisi.
> Nah, yang ini bisa saja bertanggungjawab kepada kepala daerah
> (Bupati/Walkot). Pembinaannya juga oleh KDH. Setiap polisi daerah juga
> dilengkapi pasukan pemukul (seperti SWAT di AS), tapi namanya bukan brimob
> (karena saat ini pun nama brimob sudah tak relevan lagi. Brimob mestinya
> dikepalai kolonel bukan brigjen). Mabes POLRI (atau entah bakal dinamai
apa)
> bertugas seperti FBI. Pelanggaran hukum yang menyangkut tingkat nasional
> (bisa saja karena menyangkut antardaerah) ditindaki oleh Mabes POLRI.
Badan
> ini langsung di bawah Presiden.
>
> Untuk AL dan AU saya nggak ngributin dulu karena ini menyangkut duit.
Mereka
> bukanlah awak yang dipersenjati tapi senjata yang diawaki. Jadi agak beda.
>
> Wassalam,
> Efron
>
>
> -----Original Message-----
> From:   Andrew G Pattiwael [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Sent:   Tuesday, 23 March, 1999 7:32 AM
> To:     [EMAIL PROTECTED]
> Subject:        kodam (fwd) Tentara Milisia/ Tentara Daerah
>
> Atau seperti Tentara Milisi yang ditempatkan di setiap Propinsi, (mungkin
> bisa berbentuk satu divisi yang berjumlah sekitar 2000-3000 prajurit dan
> dikepalai oleh seorang Mayor Jendral)
> dapat berbentuk Air National Guard, Army National Guard...bertanggung
> jawab kepada Gubernur dan Pangab.
> Selain itu dapat secara cepat di kerahkan untuk mengamankan setiap
> pelosok propinsi
>
> Konsekwensinya:
> ABRI diperkecil, AD mungkin hanya akan terdiri dari Kostrad dan Koppassus
> Kemungkinan bisa terjadi penyalah gunaan kekuasaan oleh Gubernur yang
> ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.
> Propinsi mungkin harus membantu subsidi dari pembiyayaan Tentara Daerah
> ini.
> Peran ABRI akan lebih kedaerahan, sehingga ditakutkan akan terjadi
> persaingan antar Kepala Kodam yang telah diperbesar kekuasaaanya itu,
> mungkin juga persaingan antar daerah, atau bisa jadi perang sipil yang
> terjadi diantara para kodam.
>
> Tentu kita masih ingat dengan laskar-laskar yang berbentuk kesatuan
> tersendiri...sebelum dibentuknya BKR, TKR dan TNI...mereka bergerak
> sendiri-sendiri dan mempunyai tujuan yang sendiri-sendiri pula...
>
> Mungkin ada baiknya, dengan terjadinya pemekaran kodam-kodam ini, selain
> lebih cepat tanggap, kodam-kodam dengan tentunya mengerti daerah
> lingkungannya sendiri. Namun dilihat dari segi Nasionalnya, bukankah kita
> semua menginginkan "diperkecilnya" peran dan besarnya ABRI (Terutama AD)
>
> Para wakil rakyat dan Pangab tentunya harus merembukkan bagaimana peran
> ABRI dimasa mendatang.. Apakah dengan memperkecil peran  ABRI secara
> nasional (terutama peran sospol) dan memperbesar peran ABRI secara
> kedaerahan (jangan disamakan dengan sentimen kedaerahan, namun lebih
> secara regional teritorial) akan lebih menjawab tuntutan rakyat.
>
> Bagaimana pula dengan POLDA? apakah KAPOLDA seharusnya juga melapor
> kepada Gubernur selain kepada Kapolri? Apa peran dan tugas Kapolri?
> Mungkinkah peran kapolri ditiadakan, dikarenakan dengan adanya seorang
> kapolri, maka POLRI ibarat sebuah kesatuan militer yang dikepalai oleh
> seorang jendral berbintang tiga? Apalagi dengan akan diputuskannya tali
> hubungan ABRI dengan POLRI. Apakah ada baiknya polisi dipusatkan secara
> regional juga?
> banyak pertanyaan yang harus kita semua cari dan jawab...dan mungkin juga
> bukanlah  suatu solusi yang tepat....
>
>
>
> Andrew Pattiwael
>
>
>
> On Tue, 23 Mar 1999, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
>
> > Justru semestinya TNI-AD melikuidasi semua KODAM, KOREM, KODIM, dan
> KORAMIL.
> > Tidak ada lagi kegiatan pembinaan teritorial yang intinya "memajaki"
> rakyat.
> > Biaya  yang digunakan untuk operasi teritorial itu sebenarnya sangat
besar
> > (termasuk membayari para perwira). Biaya ini dialokasikan untuk
> meningkatkan
> > kesejahteraan prajurit yang saya yakin sedikitnya bisa dua kali lipat.
> >
> > Satu batalyon ditempatkan di setiap kabupaten. Kabupaten yang tak begitu
> > padat penduduknya cukup dijaga satuan setingkat batalyon (SSB). Dengan
> gaji
> > yang lebih daripada cukup maka para serdadu ini tidak bakal pusing
mikirin
> > kebutuhan keluarga. Lagipula tanpa operasi teritorial mereka tidak
sering
> > meninggalkan keluarga tercinta.
> >
> > Wassalam,
> > Efron
> >
> > -----Original Message-----
> > From:   FNU Brawijaya [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> > Sent:   Monday, 22 March, 1999 21:53 PM
> > To:     [EMAIL PROTECTED]
> > Subject:        kodam
> >
> > Menanggapi keinginan untuk menghidupkan Kodam Iskandarmuda Aceh,
> > lebih baik lagi kalau bukan hanya 17 lagi, kalau perlu 170 kodam. Biar
> > lowongan kerja para sragam ijo lebih terbuka dan tidak lagi ngrusuhi
> posisi
> > sipil.
> >
> > --
> >                \\\|///
> >              \\  - -  //
> >               (  @ @  )
> > ------------oOOo-(_)-oOOo-----------
> > FNU Brawijaya
> > Dept of Civil Engineering
> > Rensselaer Polytechnic Institute
> > mailto:[EMAIL PROTECTED]
> > --------------------Oooo------------
> >            oooO     (   )
> >           (   )      ) /
> >            \ (      (_/
> >             \_)
> >
>