Saya setuju kalau peran POLRI hanya sebatas regional. Ini kelihatannya
sangat penting karena akan sangat efisien. Bayangkan, sekarang ini
berapa ratus juta setiap bulannya uang yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah untuk menggaji ratusan mayor, letkol, kolonel, brigjen,
mayjen, letjen, dan Kapolrinya yang jenderal yang bisa dikatakan nggak
punya pekerjaan berarti. Kelihatannya pekerjaan mereka sekarang ini
hanya mengada-ada saja.

Coba kalau di tingkat propinsi Polri dipimpin oleh satu orang kolonel,
dan di tingkat II hanya dipimpin oleh satu orang Kapten atau Mayor,
tentu sangat effisien tugas dan kewenangannya. Polri bertanggung jawab
hanya kepada gubernur saja, dan dibayar oleh pemda. Saya kira ini akan
menyederhanakan struktur dan memudahkan mempertanggungjawabkan
pekerjaannya dan sangat efisien.

Salam,
Budi

Andrew G Pattiwael wrote:
>
> Atau seperti Tentara Milisi yang ditempatkan di setiap Propinsi, (mungkin
> bisa berbentuk satu divisi yang berjumlah sekitar 2000-3000 prajurit dan
> dikepalai oleh seorang Mayor Jendral)
> dapat berbentuk Air National Guard, Army National Guard...bertanggung
> jawab kepada Gubernur dan Pangab.
> Selain itu dapat secara cepat di kerahkan untuk mengamankan setiap
> pelosok propinsi
>
> Konsekwensinya:
> ABRI diperkecil, AD mungkin hanya akan terdiri dari Kostrad dan Koppassus
> Kemungkinan bisa terjadi penyalah gunaan kekuasaan oleh Gubernur yang
> ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.
> Propinsi mungkin harus membantu subsidi dari pembiyayaan Tentara Daerah
> ini.
> Peran ABRI akan lebih kedaerahan, sehingga ditakutkan akan terjadi
> persaingan antar Kepala Kodam yang telah diperbesar kekuasaaanya itu,
> mungkin juga persaingan antar daerah, atau bisa jadi perang sipil yang
> terjadi diantara para kodam.
>
> Tentu kita masih ingat dengan laskar-laskar yang berbentuk kesatuan
> tersendiri...sebelum dibentuknya BKR, TKR dan TNI...mereka bergerak
> sendiri-sendiri dan mempunyai tujuan yang sendiri-sendiri pula...
>
> Mungkin ada baiknya, dengan terjadinya pemekaran kodam-kodam ini, selain
> lebih cepat tanggap, kodam-kodam dengan tentunya mengerti daerah
> lingkungannya sendiri. Namun dilihat dari segi Nasionalnya, bukankah kita
> semua menginginkan "diperkecilnya" peran dan besarnya ABRI (Terutama AD)
>
> Para wakil rakyat dan Pangab tentunya harus merembukkan bagaimana peran
> ABRI dimasa mendatang.. Apakah dengan memperkecil peran  ABRI secara
> nasional (terutama peran sospol) dan memperbesar peran ABRI secara
> kedaerahan (jangan disamakan dengan sentimen kedaerahan, namun lebih
> secara regional teritorial) akan lebih menjawab tuntutan rakyat.
>
> Bagaimana pula dengan POLDA? apakah KAPOLDA seharusnya juga melapor
> kepada Gubernur selain kepada Kapolri? Apa peran dan tugas Kapolri?
> Mungkinkah peran kapolri ditiadakan, dikarenakan dengan adanya seorang
> kapolri, maka POLRI ibarat sebuah kesatuan militer yang dikepalai oleh
> seorang jendral berbintang tiga? Apalagi dengan akan diputuskannya tali
> hubungan ABRI dengan POLRI. Apakah ada baiknya polisi dipusatkan secara
> regional juga?
> banyak pertanyaan yang harus kita semua cari dan jawab...dan mungkin juga
> bukanlah  suatu solusi yang tepat....
>
> Andrew Pattiwael
>
> On Tue, 23 Mar 1999, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
>
> > Justru semestinya TNI-AD melikuidasi semua KODAM, KOREM, KODIM, dan KORAMIL.
> > Tidak ada lagi kegiatan pembinaan teritorial yang intinya "memajaki" rakyat.
> > Biaya  yang digunakan untuk operasi teritorial itu sebenarnya sangat besar
> > (termasuk membayari para perwira). Biaya ini dialokasikan untuk meningkatkan
> > kesejahteraan prajurit yang saya yakin sedikitnya bisa dua kali lipat.
> >
> > Satu batalyon ditempatkan di setiap kabupaten. Kabupaten yang tak begitu
> > padat penduduknya cukup dijaga satuan setingkat batalyon (SSB). Dengan gaji
> > yang lebih daripada cukup maka para serdadu ini tidak bakal pusing mikirin
> > kebutuhan keluarga. Lagipula tanpa operasi teritorial mereka tidak sering
> > meninggalkan keluarga tercinta.
> >
> > Wassalam,
> > Efron
> >
> > -----Original Message-----
> > From:   FNU Brawijaya [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> > Sent:   Monday, 22 March, 1999 21:53 PM
> > To:     [EMAIL PROTECTED]
> > Subject:        kodam
> >
> > Menanggapi keinginan untuk menghidupkan Kodam Iskandarmuda Aceh,
> > lebih baik lagi kalau bukan hanya 17 lagi, kalau perlu 170 kodam. Biar
> > lowongan kerja para sragam ijo lebih terbuka dan tidak lagi ngrusuhi posisi
> > sipil.
> >
> > --
> >                \\\|///
> >              \\  - -  //
> >               (  @ @  )
> > ------------oOOo-(_)-oOOo-----------
> > FNU Brawijaya
> > Dept of Civil Engineering
> > Rensselaer Polytechnic Institute
> > mailto:[EMAIL PROTECTED]
> > --------------------Oooo------------
> >            oooO     (   )
> >           (   )      ) /
> >            \ (      (_/
> >             \_)
> >

Kirim email ke