Kalau soal pemerataan kesempatan yang didasarkan kepada alasan kemampuan
ekonomis, saya sih setuju-setuju saja. Ayah saya sekedar pensiunan pegawai
negeri, jadi pasti dia tidak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya di
universitas swasta, apalagi ke luar negeri. Tapi tentu saja saya menyetujui
hal ini bukan karena saya merasa diuntungkan dengan pembatasan berdasarkan
alasan ekonomis ini. Jika Anda membaca dengan teliti, saya merasakan ada
sesuatu yang mengganjal dengan pertanyaan-pertanyaan lain di lembar
pendaftaran Sipenmaru itu (selain pertanyaan mengenai keadaan perekonomian
keluarga sang calon mahasiswa itu, lho).
Saya kira pertanyaan-pertanyaan "lain" itulah yang mengusik saya. Setelah
saya pelajari, ternyata pertanyaan-pertanyaan lain itu juga muncul di
tahun-tahun sebelumnya (sewaktu kakak-kakak saya juga mengikuti Sipenmaru
sebelum mereka kuliah di PTN yang sama dengan saya). Pertanyaan serupa itu
juga muncul ketika adik bungsu saya mengikuti Sipenmaru sebelum ia kuliah di
PTN yang lain.
Keheranan saya juga bertambah ketika saya, sebagai alumni, mengobrol santai
dengan Sekretaris Pembantu Rektor III di PTN tempat saya kuliah dulu. Sambil
mengobrol di lantai 2 Gedung Rektorat yang berpendingin itu, saya sempat
melihat tumpukan surat. Surat-surat ini mempunyai kepala surat dari berbagai
PTN lain atau dari instansi departemen dan kantor kementrian. Saya tanyakan
perihal ini kepada Sekretaris Purek III. Ternyata itu adalah surat-surat
sakti yang sering dikirim kepada pihak PTN itu sehubungan dengan Sipenmaru
(waktu itu sudah bernama UMPTN). Secara tidak sengaja, saya sempat membaca
surat dari Pembantu Rektor III Universitas Palangka Raya, yang berisi minta
"kebijaksanaan". Sang sektretaris hanya tertawa saja, ketika saya menanyakan
hal itu. "Sudahlah, Lex. Yang begini-begini tidak diterima, kok, kalau mereka
memang tidak mampu memenuhi persyaratan akademik kita."
Kemudian obrolan berlanjut kepada penjatahan (agama, keturunan, asal sekolah)
untuk kuliah di PTN. Nah, hasil pembicaraan beberpa tahun itulah yang saya
pernah ungkapkan dalam mailing list ini.
Mengenai penjatahan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, tentu saja saya
setuju. Kurang "pas" rasanya kalau calon mahasiswa yang berasal dari golongan
amat-kaya-raya-sekali ikut disubsidi lagi. Kuliah saya sendiri kelabakan
(secara finansial). Untung beberapa teman sempat mengajak saya mengamen. Lalu
kemudian ada beasiswa dari dua yayasan (satu BUMN dan satu dari kelompok
usaha swasta). Jadi agak lega....
Warm regards,
Alex
