Tidak ada komentar memarahi. Makanya jangan terlalu sering bikin puisi,
jadinya kan terlalu sensitif.
Bagus lah kalau anda sudah mulai bicara identifikasi propinsi ber-PDB minus
atau nol. Saya sudah terlalu kenyang membaca komentar tentang federalisme
oleh orang-orang yg tak mampu membuat korelasi dengan fakta di lapangan.
Kalau menurut saya sih jumlah propinsi yg punya PDB cukup signifikan cuman
5, atau bolehlah ditambah menjadi 9 propinsi. Selebihnya ya resipien akut
semua. Entahlah kalau pakar yg anda sebut punya data sim salabim.
Hehehe....:). Nah, dengan cara demikian, maka substitusi dari potongan 50%
PDB propinsi yang surplus masih akan tekor.
Untuk propinsi dengan PDB mendingan, dengan PDB segitu-segitunyapun kegiatan
ekonomi yang anda harapkan masih sulit untuk terjadi. Kenapa? Lha prasyarat
untuk kegiatan perekonomian daerah yg sehat sudah terpenuhi belum? Sudah ada
outlet yg memadai belum? Yang sudah pantas dibilang memenuhi prasyarat
paling baru 6 propinsi. Sisanya ke laut.
Masalah visi dan misi.... hehehe.... sudah tinggal implementasi saja masih
belepotan kok mau bikin visi dan misi baru. Tak usah lah muluk-muluk dulu.
Kerjakan dulu yang sudah ada dengan baik, nanti kan ada hasilnya. Saya tanya
deh, apakah masih ada potensi daerah yang lewat dari identifikasi? Tidak ada
mas. Saya tahu kelanjutan dari ide anda ini. Nanti bakalan ada identifikasi
baru oleh daerah-daerah. Karena saling gengsi antar daerah, ujung-ujungnya
konsultan asing yg akan disewa. Hasilnya? Ya sama saja. Barangnya sama mau
diidentifikasi ratusan kali ya hasilnya sama. Paling jadi kegiatan ladang
korupsi baru. Kali ini pejabat daerah yg belepotan, dan rakyat tetap
kelaparan.
Balik lagi ke angka 50% tadi. Saya baru bicara masalah saling substitusi,
belum bicara utang. Kita ini sudah mirip pedagang kaki lima. Mau menjadi
pedagang di dalam pasar ya harus ngutang. Kalau mau jadi pedagang kelas
pasar swalayan ya harus ikut lotre. Sekarang begini deh, apa ada daya untuk
nge-boost perekonomian tanpa utang? Nonsense. Tuh, KKG yang katanya super
hebat bisa enggak bekoar lagi dengan impian-impiannya di jaman dulu lewat
harian Kompas?
Sudahlah, hati-hati dulu bikin 50% segala macam. Saya yakin pakar yg berani
komentar 50% pasti belum memasukkan semua konsiderasi atau over yakin. Yang
bilang 75% atau lebih sih pasti politisi gemblung, kalau yg ini emang nggak
perlu didengerin. Nah, kalau yg punya usul federasi lebih cilaka lagi. Yang
ini pasti buta huruf, atau bisa jadi sarjana sastra lulusan Hawaii.
Hehehe....:)
Jeffrey Anjasmara
'---------------------------------------
>From: Budi Haryanto <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: Indonesian Students in the US <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: gimana caranya...(sibukkan dengan hal lain)
>Date: Wed, 5 Jan 2000 07:22:39 -0800
>
>Good comment!
>Anda cukup jeli.
>Inilah yang akan saya tulis sebagai lanjutan tulisan saya.
>
>Bagi daerah yang punya PDB rendah atau tidak punya sama sekali (para pakar
>sudah mengidentifikasi ini kemungkinan akan sebanyak 11 propinsi) tentu
>saja harus disubsidi oleh pusat dalam jumlah yang significant, yang dapat
>menggerakkan dinamika daerah. Soal berapa besarnya, silahkan para ekonom
>yang menghitungnya. Ilmu saya nggak nyampai ke detil ini.
>
>Hal ini masih sangat dimungkinkan, mengingat daerah-daerah yang
>berpenghasilan besar hanya diambil 50% saja PDB-nya oleh pusat, sehingga
>sebagian dari dana yang masih terkumpul di pusat ini bisa dialokasikan atau
>disubsidikan ke daerah-daerah ber PDB rendah atau nol.
>
>Ngomong-ngomong, komentar anda kok rada bernada memarahin. Apa saya yang
>over peka ya...? Mudah-mudahan saya salah.
>
>Salam,
>Budi
>
>At 02:23 AM 1/5/00 -0500, you wrote:
> >Yang di bawah ini sih bukan untuk menyelesaikan masalah Ambon. Yang anda
> >perlu jawab, berapa PDB Ambon? Jangan-jangan anggaran yang ada saat ini
> >sudah tekor? Makin minus dong. Makin banyak bunuh-bunuhan dong. Makanya
> >jangan melihat suatu masalah di suatu tempat dengan berpatokan pada
> >keglamoran SDA di tempat lain. Bila anda sudah dapat melakukannya dan
> >menemukan fakta di lapangan, nah, welcome to the real world.
> >
> >
> >Jeffrey Anjasmara
> >
> >'--------------------------------------
> >>From: Budi Haryanto <[EMAIL PROTECTED]>
> >>Reply-To: Indonesian Students in the US <[EMAIL PROTECTED]>
> >>To: [EMAIL PROTECTED]
> >>Subject: Re: gimana caranya...(sibukkan dengan hal lain)
> >>Date: Tue, 4 Jan 2000 12:06:53 -0800
> >>
> >>Kedua (untuk seluruh daerah di Indonesia), terapkan modifikasi UU No.25
> >>tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU No.22 tentang
> >>Pemerintah Daerah (otonomi) segera. Maksud saya modifikasi di sini
> >>adalah, kalau di UU 25 hanya sebesar sekitar 18% pendapatan daerah yang
> >>akan dikembalikan ke daerah tsb, ubah menjadi 50%. Ini akan bikin pening
> >>daerah karena datangnya duit yang sedemikian banyaknya. Modifikasi UU 22
> >>adalah beri peluang luas bagi daerah untuk membuat sendiri visi dan misi
> >>(arah) pembangunan daerah yang diinginkannya. Dengan dua hal tsb, akan
> >>terjadi guliran dinamisasi pembelanjaan dana dan pembangunan di daerah.
> >>Misalnya saja, gaji pegawai akan ditingkatkan (dengan konsekuensi harus
> >>profesional dan tidak boleh mangkir). Karena banyak duit, maka peluang
> >>terbukanya pasar kebutuhan berbagai keperluan akan marak. Sudah barang
> >>tentu hal ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para swasta. Di sisi
> >>SDM, karena duit sekarang ada di daerah, maka banyak orang berkualitas
> >>di pusat akan hijrah ke daerah (karena kemungkinan bisa digaji lebih
> >>atau gaji sama dengan tingkat pengeluaran yang lebih murah) yang pada
> >>gilirannya akan menjadikan lebih dinamisnya segala kegiatan di daerah.
> >>Nah kalau secara natural hal ini terus bergulir, jadi sibuklah setiap
> >>orang dan bergairah untuk bekerja. Lupalah orang akan pekerjaan tambahan
> >>banta-membantai seperti selama ini.
> >>
> >>Mungkin nggak sih?
> >>Nunggu komentar untuk tulisan berikutnya.
> >>
> >>Salam,
> >>Budi
> >>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
