He.. he... he...., tahu saja ya kalau saya sering nggak bikin puisi.
Sebenarnya angka 50% tsb sengaja saya datangkan dari langit. Saya nggak
tahu persis berapa persen yang ideal. Namun idenya adalah, berikan
kepada daerah persentase yang cukup significant jumlahnya (mau 20%, 30%,
40%, atau berapapun) yang dapat merangsang tidak saja gairah kerja dan
dinamika perekonomian di daerah, namun juga membikin ngiler SDM
potensial yang ada di pusat yang pada gilirannya pada berpaling ke dan
berkiprah di daerah.
Sebagai ilustrasi, DI Aceh setiap tahunnya hanya menerima sekitar 1%
dari PDB-nya. Propinsi-propinsi kuat di Jawa hanya menerima sekitar 10%.
Dan berita paling akhir, Jawa Barat mengharapkan bisa mendapatkan 16%
dari PDB-nya. Kita bisa lihat, dengan jumlah yang sedemikian saja
propinsi-propinsi bisa hidup seperti apa yang kita lihat selama ini.
Walaupun dengan berbagai kekurangan yang justru semakin kronis
akhir-akhir ini. Lihat saja KKN di hampir seluruh sektor yang antara
lain karena kurang ketatnya pelaksanaan peraturan dan sanksi hukumnya,
lemahnya pengawasan karena jaraknya memang jauh dari pusat (rentang
kendali yang tidak optimal), ketidakpuasan daerah-daerah berpenghasilan
potensial, dll...., dll...., yang semuanya bermuara kepada berbagai
kejadian buruk di Indonesia beberapa tahun terakhir hingga hari dan
detik ini.
Makanya, ide perimbangan keuangan pusat dan daerah yang significant
jumlahnya dan pendelegasian kewenangan ke tingkat daerah tsb selain
untuk menyibukkan masyarakat dengan gairah kerja dan imbalan yang
memadai, juga memperkuat penegakan peraturan/tatanan hukum, pengawasan,
dan membatasi peluang KKN.
Untuk membuat visi dan misi pembangunan daerah, saat ini, daerah bisa
memanfaatkan SDM potensial pusat sebagai konsultan domestik (kondom),
mengingat kedekatan dan cukup familiernya para kondom tsb dengan
daerah-daerah di Indonesia, tidak seperti konsultan asing yang mungkin
banyak kurangnya selain rate honornya yang selangit. Daerah khan juga
pingin ngirit kalau diberi dana besar dan dilepas seperti ini.
Satu lagi yang kemungkinan besar secara natural bisa terjadi kalau ide
ini bisa diterapkan, yaitu 're-urbanisasi' para SDM potensial di pusat
ke daerah (karena 'kue'nya sekarang khan ada di daerah). Interaksi aktif
antara pakar pusat dan daerah ditunjang oleh semakin demokratis dan
kritisnya hampir semua lapisan masyarakat akan menumbuhkan suatu
dinamika dan ide-ide brilian untuk pembangunan dan perekonomian daerah.
Kita bisa lihat nantinya, supervisi dan bimbingan teknis dari pusat
semakin tidak diperlukan lagi. Konsekuensinya, departemen-departemen
akan semakin ramping dan akan banyak yang dibubarkan. Hal ini jelas akan
lebih merampingkan anggaran pusat. Selama mekanisme natural ini
bergulir, semakin banyak SDM potensial pusat ber're-urbanisasi', yang
pada gilirannya, daerah akan semakin kuat dan mandiri. Nggak akan
kepikir lagi untuk memerdekakan diri atau berpisah dengan Indonesia.
Bisa 'kali ya...?
Salam,
Budi
Jeffrey Anjasmara wrote:
>
> Tidak ada komentar memarahi. Makanya jangan terlalu sering bikin puisi,
> jadinya kan terlalu sensitif.
>
> Bagus lah kalau anda sudah mulai bicara identifikasi propinsi ber-PDB minus
> atau nol. Saya sudah terlalu kenyang membaca komentar tentang federalisme
> oleh orang-orang yg tak mampu membuat korelasi dengan fakta di lapangan.
>
> Kalau menurut saya sih jumlah propinsi yg punya PDB cukup signifikan cuman
> 5, atau bolehlah ditambah menjadi 9 propinsi. Selebihnya ya resipien akut
> semua. Entahlah kalau pakar yg anda sebut punya data sim salabim.
> Hehehe....:). Nah, dengan cara demikian, maka substitusi dari potongan 50%
> PDB propinsi yang surplus masih akan tekor.
>
> Untuk propinsi dengan PDB mendingan, dengan PDB segitu-segitunyapun kegiatan
> ekonomi yang anda harapkan masih sulit untuk terjadi. Kenapa? Lha prasyarat
> untuk kegiatan perekonomian daerah yg sehat sudah terpenuhi belum? Sudah ada
> outlet yg memadai belum? Yang sudah pantas dibilang memenuhi prasyarat
> paling baru 6 propinsi. Sisanya ke laut.
>
> Masalah visi dan misi.... hehehe.... sudah tinggal implementasi saja masih
> belepotan kok mau bikin visi dan misi baru. Tak usah lah muluk-muluk dulu.
> Kerjakan dulu yang sudah ada dengan baik, nanti kan ada hasilnya. Saya tanya
> deh, apakah masih ada potensi daerah yang lewat dari identifikasi? Tidak ada
> mas. Saya tahu kelanjutan dari ide anda ini. Nanti bakalan ada identifikasi
> baru oleh daerah-daerah. Karena saling gengsi antar daerah, ujung-ujungnya
> konsultan asing yg akan disewa. Hasilnya? Ya sama saja. Barangnya sama mau
> diidentifikasi ratusan kali ya hasilnya sama. Paling jadi kegiatan ladang
> korupsi baru. Kali ini pejabat daerah yg belepotan, dan rakyat tetap
> kelaparan.
>
> Balik lagi ke angka 50% tadi. Saya baru bicara masalah saling substitusi,
> belum bicara utang. Kita ini sudah mirip pedagang kaki lima. Mau menjadi
> pedagang di dalam pasar ya harus ngutang. Kalau mau jadi pedagang kelas
> pasar swalayan ya harus ikut lotre. Sekarang begini deh, apa ada daya untuk
> nge-boost perekonomian tanpa utang? Nonsense. Tuh, KKG yang katanya super
> hebat bisa enggak bekoar lagi dengan impian-impiannya di jaman dulu lewat
> harian Kompas?
>
> Sudahlah, hati-hati dulu bikin 50% segala macam. Saya yakin pakar yg berani
> komentar 50% pasti belum memasukkan semua konsiderasi atau over yakin. Yang
> bilang 75% atau lebih sih pasti politisi gemblung, kalau yg ini emang nggak
> perlu didengerin. Nah, kalau yg punya usul federasi lebih cilaka lagi. Yang
> ini pasti buta huruf, atau bisa jadi sarjana sastra lulusan Hawaii.
> Hehehe....:)
>
> Jeffrey Anjasmara
>
