Clear DayPenghapusan (lagi) Subsidi Minyak Farid Gaban | Pena Indonesia
(Note: Artikel ini boleh dimuat di mana saja, online atau offline, secara cuma-cuma] Melalui Menteri Negara Pembangunan dan Kepala Bappenas Sri Mulyani, pemerintah mengatakan sedang menimbang penghapusan lagi subsidi bahan bakar minyak. Salah satu argumennya adalah naiknya harga minyak di pasaran internasional, yang membuat nilai subsidi membengkak. Sekilas nampak logis menghapus subsidi dengan dalih naiknya harga minyak di pasaran internasional. Padahal, ini argumen absurd. Bahan bakar adalah komoditas strategis. Bahan bakar merupakan komponen hampir setiap barang yang kita konsumsi dan setiap jasa yang kita nikmati. Layanan pendidikan atau kesehatan dasar, misalnya, mengandung unsur guru atau dokter, yang membutuhkan makan dan transportasi untuk berangkat kerja. Makanan harus dimasak. Pabrik mie instan pun perlu bahan bakar untuk memprosesnya, bahkan ubi pun harus dimasak. Mendasarkan penghapusan subsidi kepada harga minyak di pasaran internasional sama saja dengan menyandarkan pola konsumsi kita pada standar internasional. Pemerintah memaksa rakyat Indonesia, yang rata-rata miskin, menjangkau harga produk dan jasa yang setara dengan orang di Amerika atau Eropa. Dan jelas mereka takkan mampu. Penghapusan subsidi memangkas daya beli rakyat terhadap produk dan jasa. Makin tinggi harga minyak pasaran internasional, dan makin sedikit subsidi, makin rendah daya beli masyarakat. Makin sulit mereka memperoleh produk dan layanan, bahkan yang kualitasnya sangat rendah pun, jauh lebih rendah dari standar internasional. Dan coba bayangkan jika harga minyak di pasaran internasional mencapai US$ 100 per barel seperti diramalkan oleh sejumlah pakar. Haruskah rakyat miskin Indonesia membeli semua produk dan jasa yang terikat pada minyak tanpa subsidi? Subsidi adalah keharusan. Dan salah satu tugas pemerintah yang hakiki memang memberi kemudahan kepada rakyatnya, yang salah satunya mengambil bentuk pemberian subsidi. Dalam kebijakan publik kita mengenal ada dua bentuk subsidi: subsidi langsung dan subsidi tidak langsung. Subsidi bahan bakar minyak selama ini adalah subsidi tidak langsung, pemerintah tidak membagi-bagikan minyak secara langsung kepada rakyat, tapi menopang harga minyak agar tetap murah. Dan dengan harga minyak yang relatif murah, rakyat bisa mendapatkan produk dan layanan yang murah pula. Subsidi tak langsung seperti itu memang ada kelemahannya, karena bisa secara tidak proporsional dinikmati orang kaya, pemilik mobil pribadi, pemakai barang-bawang mewah yang boros energi. Ini memang tidak adil. Pemerintah selama ini mencoba membuat koreksi terhadap kemungkinan ketidakadilan tadi, yakni dengan menyisihkan dana kompensasi. Dana ini, dalam teori, diberikan secara langsung: beras, beasiswa, dan obat untuk orang miskin. Tapi, kompensasi seperti itu tidak mungkin efektif, seperti sudah dikeluhkan selama ini. Dana kompensasi pada dasarnya merupakan bentuk subsidi langsung, yakni langsung kepada orang miskin. Ini membutuhkan data yang akurat tentang siapa orang miskin dan bagaimana subsidi itu bisa disalurkan kepada mereka secara "door to door". Distribusi dari pintu ke pintu adalah esensi subsidi langsung. Ada 100 juta lebih orang miskin di Indonesia dengan standar pendapatan di bawah US$ 2 per hari. Ada problem untuk mendistribusikan kompensasi kepada seratus juta orang tadi. Pekerjaan raksasa yang muskil, belum lagi memperhitungkan kebocoran dan korupsi di sepanjang jalur distribusi. Namun, ada problem yang lebih serius. Pemerintah sendiri, seperti diakui Kepala Bappenas Sri Mulyani, tak punya data akurat tentang orang miskin di Indonesia. Sandard yang dipakai Biro Pusat Statistik, berbeda dengan standar badan pemerintah lain, seperti BKKBN, misalnya. Pemerintah sendiri bingung mana data yang mau dipakai. Lebih dari itu, data perkiraan orang miskin didapat lewat metode random sampling, bukan lewat sensus dari pintu ke pintu. Pemerintah tak punya alamat orang miskin yang mau diberi kompensasi. Subsidi tidak langsung, seperti subsidi bahan bakar yang diterapkan pemerintah di masa lalu, sudah benar dan tak terhindarkan. Memang harus ada mekanisme koreksi agar subsidi tidak dilahap sebagian besar oleh orang kaya. Ada banyak mekanisme koreksi sebenarnya. Salah satunya dengan pajak progresif untuk barang mewah. Penghapusan subsidi minyak bukanlah keputusan bijaksana, bahkan jika harga minyak di pasar internasional mencapai US$ 100 per barel, karena dampaknya sangat luas dan mendalam bagi rakyat miskin. Mekanisme penerapan pajak progresif lebih bijaksana, karena dampaknya cenderung hanya dirasakan orang kaya. Dengan cara ini, pemerintah juga tak perlu berteriak-teriak menghimbau agar rakyat menghemat energi. Dengan penerapan pajak progresif, orang kaya yang selama ini melahap konsumsi energi lebih banyak, akan berpikir sendiri untuk berhemat. Dan jika mereka merasa terlalu kaya untuk tidak berhemat, pemerintah akan memperoleh pendapatan lebih besar dari pajak.* Best Regards Jopi Peranginangin [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
