http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/8/18/o2.htm
Ancaman Federasi bagi Indonesia NOTA Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang lewat. Banyak pihak menyambut gembira kesepakatan ini sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik antara pihak Indonesia dan GAM. Konflik yang telah menelan korban 15.000 meninggal itu dimulai sejak tahun 1976 ketika Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Salah satu alasan yang memunculkan pemberontakan ini adalah ketidakpuasannya terhadap pembagian kekayaan alam Aceh. Rakyat Aceh tetap miskin di tengah begitu kaya rayanya alam yang dimiliki. Penandatanganan kesepahaman diharapkan akan menjadi tonggak awal untuk mengakhiri konflik di tanah rencong tersebut. Dilihat dari perjanjian Helsinki itu, apa yang diberikan kepada Aceh amat mirip dengan apa yang disebut sebagai negara federal. Secara garis besar boleh dikatakan bahwa Aceh hanya akan menggantungkan kebijakannya kepada pusat (Jakarta) pada empat hal, yakni masalah politik luar negeri, keuangan, pertahanan nasional, serta kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Di luar hal tersebut, Aceh mendapat dominasi dalam kebijakan. Aceh bebas mengelola pelabuhan dan boleh menentukan tingkat bunga bank tersendiri, berbeda dengan apa yang berlaku secara umum di Indonesia. Jika ada perjanjian internasional yang dibuat Indonesia yang menyangkut Aceh, perjanjian tersebut harus melakukan konsultasi dan persetujuan dari legislatif Aceh. Sebanyak 70 persen dari kekayaan alam akan dinikmati oleh masyarakat Aceh. Seperti yang telah ramai dibicarakan, bahwa partai politik lokal akan diberikan izin di daerah ini, meski harus melakukan revisi terlebih dulu terhadap undang-undang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Dengan melihat rincian nota kesepahaman itu, masuk akal jika sebelumnya tokoh-tokoh nasionalis dari PDI Perjuangan dan Gus Dur menuntut agar isi nota kesepahaman itu dibuka kepada publik. Maksudnya tentu agar isi perjanjian bisa diperdebatkan umum sebelum ditandatangani demi tidak meninggalkan perdebatan sisa kelak. Tetapi, apa yang dikhawatirkan oleh kelompok nasionalis itu justru akan menjadi kekhawatiran Indonesia di masa mendatang. Dari sudut komunikasi politik, tema kontroversial "negara federal dalam negara kesatuan" kemungkinan besar akan berembus di masa depan. Komunikasi politik mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kancah politik Indonesia karena isu politik masa kini bukan saja menjadi santapan para pembicara, tetapi sudah menjadi santapan warung dengan perantara media televisi (Contohnya: kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak lepas dari fenomena ini). Dalam kasus Aceh, komunikasi politik itu akan berpusat pada pemberian status yang mirip negara federasi tersebut. Dengan memakai metode propaganda, relatif mudah mengembuskan isu ketidakadilan ini demi mengganggu stabilitas nasional. Pada titik inilah bahaya besar akan menghadang Negara Kesatuan Indonesia di masa depan. Dari sudut ketatanegaraan, munculnya model negara federasi sebenarnya disebabkan oleh rasa kepercayaan diri kelompok bangsa (sebuah entitas yang mempunyai rakyat dengan ciri-ciri tersendiri dan kesepakatan bersama) untuk mengelola diri berdasarkan aset politik, sosial, budaya dan ekonomi yang dimiliki. Tentu saja aset yang dimiliki itu dipandang cukup untuk menopang administrasi kelompok bangsa tersebut. Mereka, berdasarkan perjanjian tertentu, hanya bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah pusat pada bidang keuangan, politik luar negeri dan pertahanan. Aceh berani menuntut kemerdekaan (dan kemudian mendapat model yang mirip federasi melalui Perjanjian Helsinki), tidak lain karena mereka mempunyai aset yang kuat dan kaya. Dilihat dari sudut ini cukup banyak kelompok bangsa di Indonesia yang mampu mengelola diri sendiri berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi bukan Aceh saja. Masyarakat Papua, Kalimatan Timur, Manado, Yogyakarta, Bali, Riau, Maluku dan sebagainya memiliki kemampuan demikian dan tentunya tidak keliru jika misalnya kelak menunut perlakuaan yang sama dengan apa yang didapatkan Aceh. Pemerintah Indonesia memang harus secara bijaksana memikirkan masa depan Negara Kesatuan Indonesia pascapenandatanganan nota kesepahaman dengan GAM ini. * GPB Suka Arjawa [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h2b0g0u/M=323294.6903899.7846637.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1124319853/A=2896129/R=0/SIG=11llkm9tk/*http://www.donorschoose.org/index.php?lc=yahooemail";>DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today</a>!</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
