Bung Asnawi,
Terimakasih utk postingannya.
Tulisan bung Amran Nasution ini nampaknya ada tulisan lanjutannya
ya? Karena diatas itu [saya jadikan huruf besar semua]tertulis
BERLANJUT KE TULISAN KEDUA.
Dimana ya tulisan keduanya?
wassalam,
================================
Mbak LD, berikut tulisan kedua dari amran...
kalo yang dengan subyek "pelemik" itu tulisan selanjutnya sebagai tanggapan
balik amran atas tanggapan ulil..
Salam,
Asnawi Ihsan
http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5844&Itemi
d=84
Dari Moshaddeq Sampai Mount Carmel [2]
Sabtu, 24 November 2007
Sanksi penistaan agama bukan monopoli Indonesia. Itu juga terjadi di Eropa.
Amerika jauh lebih kejam dan lebih sectarian. Bagian Kedua-habis
Oleh: Amran Nasution
Hidayatullah.com--Orang Barat itu selalu menganut standar ganda, tapi tak
malu-malunya mengajari kita tentang hak persamaan dan kebebasan, terutama
melalui agennya yang sawo matang, yang berkeliaran di sini.
Namun yang pasti undang-undang itu masih tetap berlaku di sana, sekali pun
berbagai usaha untuk menghapuskannya terus dilakukan oleh para seniman atau
aktivis HAM. Bahkan ia tetap awet bertahan, walau pun pada 1998, muncul
Human Rights Act, undang-undang tentang HAM. Memang penggunaannya sangat
selektif, atau bahkan suatu saat seakan sudah dipingsankan.
Tapi nyatanya pada 1977, pengadilan Inggris mengadili majalah Gay News,
karena memuat puisi James Kirkup. Puisi itu dituduh menempatkan Jesus
sebagai objek cinta.
Undang-undang Blasphemy bukan satu-satunya cara. Pada 1976, sutradara
Denmark, Jens Jorgen Thorsen, hendak membuat film The Many Faces of Jesus,
di Inggris. Film itu bercerita tentang kehidupan seks Jesus.
Reaksi keras bermunculan. Bukan cuma dari para aktivis Gereja, tapi dari
Ratu Inggris, Perdana Menteri James Callagan, dan Uskup Agung Canterbury,
Donald Coggan. Akhirnya, rencana itu pun hilang begitu saja.
Ada lagi sejumlah peristiwa yang mirip. Salah satu, adalah kasus the
Penguin, penerbit terkenal itu. Pada 1967, penerbit itu siap meluncurkan
buku Massacre, ditulis Malcolm Muggeridge. Tiba-tiba, suatu malam, Allen
Lane, sang pemilik, muncul ke gudang: seluruh buku yang sudah siap cetak ia
bakar habis.
Lane sebenarnya bukan aktivis Gereja. Tapi dia pusing karena mendapat protes
dari kawan, langganan, dan kerabatnya, yang menuduh buku itu menghina
Kristen, blasphemy.
Yang menarik, the Penguin adalah juga penerbit the Satanic Verses. Inilah
sikap sektarian dan standar ganda yang amat nyata dari orang Inggris itu.
Massacre dibakarnya karena menghina Kristen, tapi the Satanic Verses yang
menghina Islam tidak. Malah novel itu dan penulisnya dipromosikan
besar-besaran dengan dalih kebebasan berkreasi, kebebasan berbicara, dan
bla... bla... bla lainnya.
Bagaimana Amerika, negara eksportir demokrasi itu? Di sini lebih seru, tapi
caranya lebih canggih. Meski undang-undang blasphemy masih ada, dilihat dari
beberapa kasus sempalan agama, ia tak digunakan. Tapi dicarikan delik pidana
yang ancaman hukumannya lebih berat, semisal penggelapan pajak dan pemakaian
senjata api. Di sini peran intelijen diperlukan.
Sebutlah kasus bunuh diri massal aliran the Peoples Temple (Kuil Rakyat)
yang dipimpin Pendeta Jim Jones, tamatan Indiana University di Bloomington,
Indiana.
Pada 1964, Jones membangun gereja sendiri di Indianapolis, dan mulai
menyebarkan ajaran yang menekankan persamaan hak pada kulit hitam, dan
keadilan sosial. Tak aneh bila jemaahnya kebanyakan orang hitam.
Ia dan kelompoknya kemudian pindah ke Redwood Valley, California. Alasannya,
untuk mencari daerah aman dari perang nuklir yang segera meletus. Pada waktu
itu, memang perang dingin antara blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan
blok Timur pimpinan Uni Soviet, sedang menghangat. Perang nuklir menjadi
ancaman.
Ternyata pengikutnya tambah banyak, dan lama kelamaan meresahkan rezim,
selain Gereja. Apalagi pendeta itu menggaku titisan Jesus. Pengusutan
dilakukan. Ditemukanlah kasus pengelakan pajak.
Karena pengusutan itu, Jim Jones dan ratusan pengikutnya - 70% orang hitam -
pada 1977, pindah ke Guyana, negara yang terletak di tepi Samudera Atlantik,
Amerika Latin. Itulah satu-satunya negeri berbahasa Inggris di kawasan
berbahasa Spanyol itu.
Di sana, di sebuah daerah terpencil, mereka membangun gereja dan pemukiman
sendiri, yang dinamakan Jonestown, kota Jones. Mereka mengembangkan
pertanian, menjalani kehidupan sesuai prinsip sosialisme ajaran Pendeta Jim
Jones.
Ternyata mereka tetap tak dibiarkan. Pada 15 November 1978, perkampungan
terpencil itu didatangi anggota Kongres Leo Ryan, didampingi sejumlah
wartawan dan anggota CIA. Mereka diutus Kongres sebagai misi pencari fakta
dan sebenarnya diterima dengan baik oleh Pendeta Jones.
Selama tiga hari di sana, Leo Ryan dan rombongan ternyata melakukan dakwah
untuk menyadarkan anggota komunitas. Mereka berhasil mempengaruhi beberapa
jemaah, tapi menimbulkan kemarahan jemaah lainnya.
Rombongan melarikan diri ke lapangan terbang kecil, tempat pesawat terbang
mereka diparkir. Namun mereka ditemukan kelompok jemaah yang marah,
terjadilah tembak-menembak. Leo Ryan, beberapa anggota rombongannya, serta
jemaah, tewas.
Sementara itu, di tengah ketegangan suasana, Pendeta Jones memerintahkan
seluruh komunitasnya melakukan bunuh diri dengan meminum racun sianida yang
telah disiapkan. Selama ini, sang pendeta mengajarkan, hanya dengan bunuh
diri mereka mencapai surga, selamat dari ancaman perang nuklir.
Sungguh amat mengerikan. Hari itu, 908 jemaah Peoples Temple - 276 di
antaranya anak-anak - mati bergeletakan di perkampungan, termasuk Pendeta
Jim Jones.
Peristiwa lain yang tak kurang mengerikan, kasus Pendeta David Koresh,
pemimpin the Branch Davidian alias Sekte Cabang David di Mount Carmel, Waco,
Texas.
Pada 19 April 1993, pengepungan selama 51 hari oleh sekitar 75 anggota FBI -
polisi federal Amerika - berakhir dengan hujan peluru di kompleks seluas 30
ha itu. Perumahan itu meledak dan terbakar habis, diduga karena sejenis
tabung gas yang dilemparkan ke dalam rumah untuk mengusir penghuni ke luar.
Pendeta David Koresh dan 80-an pengikutnya - termasuk wanita dan 27
anak-anak -- hangus terbakar. Mayat pendeta itu baru bisa dikenali melalui
pemeriksaan laboratorium.
Mirip kasus Jim Jones, Pendeta Koresh dianggap mengajarkan Kristen
menyimpang. Dia menggaku nabi yang mendapat wahyu dan bisa berbicara dengan
Tuhan.
Mirip pula dengan kelompok Jim Jones, FBI mengusut mereka karena kasus
pidana, tentang senjata api gelap. Ketika itu sejumlah polisi mendatangi
kompleks terpencil itu mengantarkan surat panggilan untuk sang nabi.
Pengikutnya marah, merasa nabi mereka direndahkan polisi. Terjadi
tembak-menembak, yang menggakibatkan beberapa jemaah dan polisi tewas. Sejak
itulah kompleks Mount Carmel dikepung FBI.
Peristiwa ini sempat lama menjadi perdebatan. FBI dianggap berlebihan,
istilah krennya sekarang, melanggar HAM. Sejumlah buku, film dokumenter, dan
tulisan koran diterbitkan. Pengadilan digelar. Tapi sampai sekarang tak satu
polisi pun yang ditindak. Orang Amerika tampaknya tahu sama tahulah kenapa
peristiwa itu terjadi.
Tapi persis dua tahun kemudian, 19 April 1995, sebuah bom meledakkan gedung
federal di Oklahoma City, merampas nyawa 168 orang tak bersalah - termasuk
perempuan dan anak-anak. Pelakunya, belakangan diketahui adalah Timothy
McVeigh, orang kulit putih warga Amerika. Sebelumnya, karena prasangka
rasial, polisi menangkap sejumlah orang Arab.
Dari dalam sel tahanan, McVeigh menulis surat bahwa tindakan itu adalah
pembalasan atas apa yang telah dilakukan pemerintah di Mount Carmel, Waco.
Karena itu aksinya dilakukan 19 April, tepat pada hari Waco dibakar FBI.
Di depan pengadilan, dia bungkem seribu bahasa. Hakim memintanya bicara
sebelum dijatuhi hukuman mati. Dia menulis kutipan ini, ''Pemerintah punya
pengaruh yang sangat besar, menjadi guru di mana-mana. Untuk baik dan jahat,
ia mengajari semua orang dengan contoh perbuatannya'' (lihat Mahmood
Mamdani, ''Good Muslim, Bad Muslim'', Three Leaves Press, 2005). Ia mau
mengatakan, peristiwa Oklahoma hanya mencontoh perbuatan polisi di Mount
Carmel.
Syukurlah, berbagai peristiwa mengerikan di Amerika dalam kasus penyimpangan
agama, belum pernah tejadi di sini. Seringkali malah aparat Pemerintah
ragu-ragu bertindak karena pers arus utama selalu mendukung suara kaum
Liberal. Padahal undang-undang sudah cukup jelas.
Ujungnya, ummat yang marah terjebak main hakim sendiri. Mereka pun jadi
korban kecaman kaum Liberal, disebar-luaskan pers yang senantiasa berpihak.
[habis]
* Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan
IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta
