Kebanyakan warga sibuk mengurusi debat ayat ayat, mengandai-andai surga dan 
neraka, mulut berbusa meneriakkan betapa unggulnya agamanya, betapa konyolnya 
agama lain, menyatakan sesat faham yang berbeda. At the same time, penderitaan 
umat kian bertambah..
   
   
  Wajah Buram Ketahanan Pangan        Posman Sibuea      Banjir yang menghantam 
sentra-sentra utama produksi beras di Pulau Jawa mengancam ketahanan pangan. 
Gagal panen tak terhindarkan.   Wajah buram ketahanan pangan akan mewarnai 
bangsa ini. Kegagalan pemerintah melindungi petani dari bencana ekologis telah 
menempatkan petani kian miskin.   Jumlah warga miskin hampir 109 juta—dengan 
pendapatan di bawah 2 dollar AS per hari—dan sekitar 70 persen di antaranya 
petani di pedesaan (Bank Dunia, 2006). Patut diduga, jumlah penduduk yang 
mengalami kelaparan dan busung lapar akan bertambah. Dampaknya, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di masa datang kian merosot. UNDP menyebut, 
IPM Indonesia tahun 2007 di urutan ke-107 dari 177 negara, lebih rendah dari 
Vietnam (posisi 105).      Konflik sosial   Ketahanan pangan adalah salah satu 
pilar kekuatan pemerintah. Wajah buram ketahanan sumber gizi ini bisa menjadi 
amunisi merebaknya konflik sosial. Krisis pangan 1998 menjadi
 penyebab jatuhnya Orde Baru.   UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan, 
ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang cukup, bermutu, beragam, 
bergizi, dan terjangkau daya beli masyarakat. Ketersediaan pangan yang secara 
makro cukup belum menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga dan 
individu. Kelancaran distribusi dan daya beli masyarakat merupakan dua unsur 
amat penting dalam ketahanan pangan.   Bagi 60 persen penduduk Indonesia di 
pedesaan, kebutuhan pangannya berbasis sumber daya lokal. Kearifan lokal ini 
berperan sebagai mitigasi kerawanan pangan (Food Insecurity). Namun, 
belakangan, kearifan lokal acap dilupakan karena pemerintah secara tidak 
langsung menggiring pola konsumsi penduduk berbasis beras (nasi). Muaranya, 
muncul persepsi bias pangan menjadi identik beras saja karena dianggap makanan 
pokok.   Tak perlu heran saat pemerintah mengekspos Peta Kerawanan Pangan (Food 
Insecurity Atlas/FIA) Nasional 2005, dari sekitar 265 kabupaten di Indonesia,
 100 di antaranya masuk kategori rawan pangan utama. Wajar jika banyak orang 
terperangah mendengar terjadi rawan pangan di beberapa kabupaten surplus 
pangan. Mereka lupa, salah satu indikator daerah rawan pangan adalah tingkat 
pendidikan masyarakat yang rendah sehingga dapat memunculkan masalah pada 
pemanfaatan pangan berbasis sumber daya lokal.   Berdasar analisis FIA, masalah 
utama pada tiap kabupaten yang dikategorikan rawan pangan antara lain: 1) aspek 
ketersediaan pangan, meliputi: konsumsi normatif per kapita terhadap rasio 
ketersediaan padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; (2) akses terhadap pangan, 
meliputi: persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; (3) aspek kesehatan 
dan gizi, meliputi: angka harapan hidup bayi saat lahir, berat badan balita di 
bawah standar, persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5,0 km dari 
puskesmas; (4) soal sarana, meliputi: persentase desa yang tidak memiliki akses 
penghubung memadai seperti ketiadaan akses jalan, listrik, air
 bersih; dan (5) masalah pendidikan: perempuan buta huruf.      Berbasis pangan 
lokal   Tingkat kerentanan daerah yang miskin pengembangan pangan nonberas 
berbasis sumber daya lokal, masuk kategori rawan pangan kian tinggi. Juga iklim 
yang mengakibatkan banjir, kekeringan, dan bencana ekologis menjadi faktor 
penting terjadinya rawan pangan.   Kemiskinan selalu menjadi mesin penghela 
terjadinya rawan pangan. Masyarakat miskin amat rentan terhadap kelaparan saat 
terjadi bencana banjir dan kekeringan karena mereka umumnya bermukim di daerah 
pedesaan yang tanahnya relatif kurang subur. Untuk sumber karbohidrat, 
masyarakat ini umumnya mengatasi krisis pangan dengan memakan umbi-umbian 
seperti ubi jalar, ubi kayu, talas dan lainnya, dalam pola konsumsi makanan 
sehari-harinya.   Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia rentan terkena 
bencana banjir, masyarakat pedesaan perlu diajak mengembangkan potensi pangan 
nonberas berbasis sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan
 pada bantuan pangan saat terjadi bencana. Salah satu potensi makanan berbasis 
sumber daya lokal yang patut dikembangkan adalah bebilar (beras ubi jalar).   
Upaya sosialisasi beras ubi jalar bukan tanpa alasan. Ubi jalar selain sesuai 
agroklimat sebagian besar wilayah Indonesia, juga mempunyai produktivitas yang 
tinggi, dengan masa tanam empat bulan dapat berproduksi lebih dari 30 ton per 
hektar sehingga menguntungkan untuk diusahakan. Alasan lain, mengandung zat 
gizi yang berpengaruh positif pada kesehatan (prebiotik, serat makanan, dan 
antioksidan), serta potensi produk olahannya cukup luas dan cocok untuk program 
diversifikasi pangan.   Mengingat kerap terjadi bencana di Tanah Air dan 
produksi beras yang tak bisa diandalkan untuk mengawal ketahanan pangan akibat 
curah hujan tak menentu, pemerintah patut memetakan kembali potensi pangan 
nonberas berbasis sumber daya lokal guna pencapaian diversifikasi konsumsi 
pangan di masing-masing daerah.         Posman Sibuea Dosen di
 Unika St Thomas SU; Direktur Center for National Food Security Research 
(Tenfoser) Medan, Sumatera Utara 


       
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke