KOMENTAR: Assalammu'alaikum wr wb,
Semenjak RI memiliki aparat eksekutif yang mengelola negara secara administratif, memang gejala korupsi dan tindak korupsi sudah terjadi. Pada permulaan berdirrinya RI mewarisi aparat administrasi dari kekuasaan kolonial kaum milter Jepang di mana korupsi lumrah. Bentuknya macam-macam, apalagi pada zaman kolonialisasi Jepang pemerintah kolonial merampas semua bahan kebutuhan hidup utama Bangsa Indonesia demi logistik perang Jepang. Usaha pemberantasan korupsi dengan segala undang-undang dan peraturan pemerintah yang pernah ada sesungguhnya hanyalah ekspresi moral dan etika hidup para elite penguasa dan kroninya yang tidak pernah dilaksanakan secara konskwen. Jadi jika SBY bersuara dan bertindak bertentangan dengan janji-janji yang pernah disumpahkan adalah suatu kewajaran seorang Jendral Purnawirawan yang masih terikat sapta marganya dan kesetiaan korps. Yang menjadi pertanyaan Rakyat awam adalah bagaimana dapat mengatasi kelaparan, kenggombalan sandang, kebutahurufan dan sekedar teempat berteduh diwaktu musim hujan. Dengan cara bagaimana 230 juta penduduk Indonesia harus disediakan makanan, pakaian, tempat berteduh cukup. Apakah dengan cara membangun suatu sistim kapitalis modern model USA, sosialisme a'la RRT, kesejahteraan sosial Eropa Barat dan Skandinavia atau sistim "Islam" negara-negara Arab atau bahkan semacam sistim "demokrasi" India? Siapapun yang menjadi presiden harus mengerti dengan jelas persoalan hidup-mati bagi mayoritas penduduk Indonesia ini, jika tidak ya Allah swt sajalah yang Mahatahu apa bakal jadinya NKRI Wassalam, A.M ----- Original Message ----- From: andre andreas To: [email protected] Sent: Friday, October 30, 2009 8:44 AM Subject: [ppiindia] Bubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Bentuk Komisi Pencegahan Korupsi Saja (KPKS) Ya Pak SBY? VIVAnews menurunkan berita ”SBY : Berantas Korupsi Jangan Jebak Orang” dengan subjudul "Negara rugi. Belum tentu yang dikorupsi bisa kembali," kata SBY pada tanggal 29 Oktober kemarin. Seperti dikutip VIVAnews SBY mengatakan pula” "(Jalan) masih panjang. Tapi tidakkah makin efektif. Dan bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang,". VIVAnews juga menuliskan ”Cara pemberantasan korupsi dengan penjebakan, kata SBY, merupakan upaya yang kurang untuk mencegah terjadinya korupsi”. Pertanyaan semacam ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali, tapi sudah yang kesekian kalinya. Saya spontan bertanya apakah pernyataan SBY bisa dikategorikan sebagai tindakan pelemahan atau pembusukan KPK? Saya juga bertanya-tanya dengan gelisah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai indikasi bahwa SBY punya kepentingan melindungi para koruptor (impunitas)? Seperti disampaikan Tenten kepada pers (Media Indonesia.Com 15 Juli 2009) sebenarnya masyarakat berharap Presiden bisa memperkuat fungsi dan peran KPK untuk memproses kasus korupsi yang terjadi di institusi mana pun. Sayangnya kesan yang muncul ke publik justru sebaliknya. Penggunaan frase seperti KPK jangan jebak koruptor, sebaiknya prioritaskan pada pencegahan korupsi, dan jangan sampai ada rivalitas antarpenegak hukum menimbulkan kekhawatiran baru. Kedua, saya berpikir rupanya ada yang tidak cermat memahami (atau bahkan mengabaikan) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pada bab yang mengatur tugas,wewenang kewajiban. Sebagai catatan UU No. 30 2002 tegas-tegas menyatakan bahwa ini adalah Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Komisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Saja) Selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/kajian-pidato-presiden-kekuasaan-minus.html simak juga link-link kabar hangat ini ”Berantas Korupsi atau KPK?” Menggugat Komitmen Presiden Soal Pemberantasan Korupsi ! http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/berantas-korupsi-atau-kpk-menggugat.html Kritik Pedas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden : National Summit Cuma Asap http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/kritik-pedas-anggota-dewan-pertimbangan.html Boediono, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu : Trio Ekonom Selera Amerika di Kabinet Indonesia Bersatu http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/boediono-sri-mulyani-mari-elka-pangestu.html Kajian Pidato Presiden : Kekuasaan Minus Nilai-nilai Kebangsaan? http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/kajian-pidato-presiden-kekuasaan-minus.html [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
