--- In [email protected], "A. Marconi" <a.marc...@...> wrote: > > KOMENTAR: > > Assalammu'alaikum wr wb, > > Semenjak RI memiliki aparat eksekutif yang mengelola negara secara > administratif, memang gejala korupsi dan tindak korupsi sudah terjadi. Pada > permulaan berdirrinya RI mewarisi aparat administrasi dari kekuasaan kolonial > kaum milter Jepang di mana korupsi lumrah. Bentuknya macam-macam, apalagi > pada zaman kolonialisasi Jepang pemerintah kolonial merampas semua bahan > kebutuhan hidup utama Bangsa Indonesia demi logistik perang Jepang. > > Usaha pemberantasan korupsi dengan segala undang-undang dan peraturan > pemerintah yang pernah ada sesungguhnya hanyalah ekspresi moral dan etika > hidup para elite penguasa dan kroninya yang tidak pernah dilaksanakan secara > konskwen. Jadi jika SBY bersuara dan bertindak bertentangan dengan > janji-janji yang pernah disumpahkan adalah suatu kewajaran seorang Jendral > Purnawirawan yang masih terikat sapta marganya dan kesetiaan korps. > > Yang menjadi pertanyaan Rakyat awam adalah bagaimana dapat mengatasi > kelaparan, kenggombalan sandang, kebutahurufan dan sekedar teempat berteduh > diwaktu musim hujan. Dengan cara bagaimana 230 juta penduduk Indonesia harus > disediakan makanan, pakaian, tempat berteduh cukup. Apakah dengan cara > membangun suatu sistim kapitalis modern model USA, sosialisme a'la RRT, > kesejahteraan sosial Eropa Barat dan Skandinavia atau sistim "Islam" > negara-negara Arab atau bahkan semacam sistim "demokrasi" India? >---------
Yang menjadi pertanyaan juga, adalah, mengapa pelaku korupsi dan yang tak mampu mengelola pemerintahan adalah dari kelompok agama mayoritas, yang menimbulkan pertanyaan baru, dampak dampak agama bagi nation buliding?
