Salam Kemerdekaan, Tanggal 20an Februari Kwarda bertemu dengan Kwarcab-kwarcab se-Jawa Barat. Saat itu secara premature, dibicarakan soal perlu tidaknya Musyawarah Daerah Luarbiasa. Premature karena Masduki saat itu belum mengundurkan diri dari jabatan Ketua Kwartir Daerah.
Setelah mengambang cukup lama, setelah resmi dilantik, maka persiapan MUSDALUB tiba-tiba digelar. Rapat Pleno Andalan Daerah kemudian digelar. Saat itu, pendapat awal yang didominasi perlunya ada Musdalub berbalik dengan adanya pandangan sejumlah Andalan yang berpendapat penggantian Ketua Kwartir Daerah cukuip melalui Rapat Pleno PAW. Pendapat terakhir ini menguat di akhir Rapat. Tentu saja hal ini di luar dugaan pimpinan Kwarda yang memang dari awal sudah mengambil sikap sendiri bahwa harus ada Musdalub. Dengan alasan rapat tidak kuorum (kalau tidak kuorum, kenapa diteruskan rapatnya ? Betul-betul alasan yang dicari-cari), maka keputusan tidak diambil. Padahal jika dilakukan voting, maka musdalub kemungkinan besar tidak akan jadi. Saat itu disepakati bahwa kedua pilihan itu akan dibahas lagi. Ketidakhadiran Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pak Rusna dijadikan alasan tambahan bahwa beliau lah yang pas buat mengurus masalah ini. Kedua pendapat ini akan dibawa kepada Ketua Mabida untuk dikonsultasikan. Demikian rapat yang dipimpin Ketua Harian Kwarda, Muh Muhtar (yang kemudian "terpilih" jadi Ketua Kwarda). Kemudian beredar edaran Musdalub ke Kwarcab-kwarcab. Keputusan menyelenggarakan Musdalub ini dibuat mendahului pertemuan Kwarda dengan Ketua Mabida Jawa Barat. Pertemuan baru terjadi kalau tak salah 3 April 2007, padahal undangan menghadiri Musdalub sudah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan Musdalub memang mengejar libur nasional sehingga Masduki berkesempatan buat ke Bandung. Dengan demikian, tindakan pimpinan Kwarda jelas mengkhianati apa yang disepakati dalam rapat pleno sebelumnya. Konsultasi dulu, baru kalau disetujui pilihan musdalub oleh Ketua Mabida, maka musdalub dilaksanakan. Pimpinan puncak di kwarda saat itu adalah Muhammad Muhtar. Dengan langkah yang dibuatnya, jelas tergambar moralitas dari Ketua Kwarda terpilih dalam musdalub yang dipaksakannya ini. Legal ? Legal. Legal dengan menginjak posisi rapat pleno andalan, yang katanya adalah forum tertinggi di Kwartir setelah Musda dan rakerda. Beretika ? Menurut kami, tidak. Maaf, fakta-fakta ini terlambat diungkap, karena kami sulit berkumpul lengkap dan baru bersepakat untuk membuka semua kebobrokan ini ke publik. Maaf jika ada yang tak berkenan. Bagaimana pun kebenaran harus diungkap. Masdukijabar Koalisi Peduli Pramuka Jawa Barat
