"It’s More than Enough" IPTN!
Oleh Padang Wicaksono
MUNGKIN kalimat di atas tepat diucapkan pada industri pesawat terbang
kita kini. Seperti diberitakan media massa, IPTN (kini PT Dirgantara
Indonesia) ada dalam kondisi technically collapse akibat terus merugi dan
ketidakmampuan bertahan di tengah lingkungan bisnis yang terus dinamis dan
kompetitif.
Bila membuka lembaran lama beberapa waktu silam, kita akan menjumpai
perdebatan sengit antara kubu ekonom versus para insinyur tentang perlu
tidaknya pengembangan industri dirgantara. Kasus "perumahan massal"
pegawai PT DI baru-baru ini seolah telah membuka kembali "pertarungan
abadi" antara kedua kubu itu. Penulis (kebetulan berlatar belakang
Ekonomi) tetap pada kesimpulan semula, PT DI adalah sebuah industri high
cost dan highly inefficient! Dengan demikian, kali ini pemerintah tidak
perlu lagi mem-bail out industri ini. Mengapa? Artikel ini mengulas
argumentasi penulis mengenai persoalan ini.
Bila dihitung sejak berdirinya, PT DI (sejak bernama Nurtanio) hampir
berusia 30 tahun. Sebuah rentang waktu yang lebih dari cukup bagi sebuah
unit usaha untuk berkembang, mandiri, dan eksis dalam persaingan pasar.
Namun, asumsi di atas ternyata tidak berlaku buat industri dirgantara kita
ini.
SAAT masih dalam lingkaran elite kekuasaan, Habibie mengatakan, IPTN
perlu di-back up oleh negara, mengingat perannya amat strategis sebagai
industri sarat high tech dengan dukungan SDM yang tidak tanggung-tanggung,
yakni para doktor lulusan universitas Jepang, Eropa, dan AS. Sampai di
sini mungkin argumen Habibie logis. Namun, timbul pertanyaan, sampai kapan
dan untuk berapa lama dukungan keuangan dari pemerintah diperlukan?
Pertanyaan itu perlu ditujukan kepada Habibie mengingat industri
dirgantara merupakan industri padat modal dan berisiko tinggi.
Di sinilah awal perdebatan panjang antara ekonom versus insinyur.
Mungkin banyak rekan insinyur menganggap, para ekonom tidak peduli soal
lompatan teknologi. Anggapan ini salah. Dalam karya panjang ekonom mulai
dari Adam Smith, Karl Marx, Schumpeter, hingga generasi Samuelson atau
kelompok neoklasik (seperti Milton Friedman dan kawan-kawan) hingga
kelompok strukturalis/Marxian (seperti Raul Prebisch dan kawan-kawan)
tidak ada yang mengabaikan peran teknologi dalam mempercepat akselerasi
pembangunan ekonomi. Kemajuan teknologi amat diperlukan dalam menjamin
kesinambungan proses reproduksi dalam ekonomi sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi lebih kencang, yang pada gilirannya akan memperluas
kesempatan kerja.
Masalahnya, teknologi apakah yang hendak kita pilih? Apakah teknologi
yang kita terapkan bermanfaat bagi partisipasi masyarakat luas? Apakah
teknologi yang kita aplikasikan mempunyai dampak pengganda (multiplier
effect) bagi perekonomian nasional? Apakah teknologi yang kita pilih sudah
sesuai dengan keadaan negeri kita yang berkelimpahan tenaga kerja? Apakah
teknologi yang dipilih mampu menyerap tenaga kerja luas? Aneka pertanyaan
itu harus diperhitungkan secara matang dalam membuat kerangka kebijakan
ekonomi. Kebijakan ekonomi tentu bukan untuk menguntungkan segelintir
kelompok, tetapi menaruh prioritas utama pada kebutuhan masyarakat
luas.
Bagaimana dengan IPTN? Pengembangan industri dirgantara merupakan
proyek ambisius yang tanpa memperhatikan kesiapan industri penunjangnya
(seperti industri logam, mesin, dan suku cadang) serta tenaga ahli untuk
pemasaran atau strategi bisnis. Padahal, kalau ditilik lebih saksama,
industri padat karya, seperti tekstil-Aparel, agrobisnis, perikanan, dan
pariwisata ternyata belum menunjukkan tanda-tanda jenuh sehingga masih
memerlukan penggarapan optimal agar bisa berlari kencang. Justru industri
seperti inilah yang perlu perhatian serius dari pemerintah mengingat
jutaan manusia bergantung di dalamnya.
ARGUMEN yang mengatakan, pengembangan industri dirgantara nasional akan
bermanfaat bagi penerimaan devisa, merupakan ilusi! Mungkin pendapat itu
benar jika negeri kita sudah sejajar negara-negara maju, seperti AS,
Jepang, maupun Eropa. Kita bisa memetik pelajaran berharga dari pesatnya
industrialisasi NIES (Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong).
Penulis ingin menggarisbawahi kemajuan negara-negara itu terletak pada
penentuan skala prioritas, core-competent dan resource-based
industrialization.
Negara-negara itu bukannya tidak mampu membuat pesawat. Mereka jauh
memiliki tenaga ahli lebih banyak dari kita. Tetapi, mereka sadar, pasar
industri pesawat terbang itu amat terbatas. Terlebih, industri pesawat
terbang dunia praktis dikuasai segelintir pemain seperti Boeing dan
Airbus. Seperti diuraikan di atas, industri pesawat terbang bukanlah
industri yang memproduksi barang-barang konsumsi masyarakat luas. Ia
terbatas pada maskapai penerbangan, sejumlah institusi, dan segelintir
orang kaya. Karena itu, membuat pesawat terbang bukan tindakan ekonomis,
apalagi profitable bagi perusahaan yang notabene bukan pemain utama dalam
pasar dunia.
Selain itu, IPTN ikut dalam menghamburkan uang negara. Padahal, kita
tahu, kemampuan keuangan Indonesia amat terbatas. Beberapa tahun lalu,
Habibie menggunakan dana reboisasi Rp 800 miliar guna mengguyur aliran kas
IPTN. Masalah ini sempat menjadi besar. Tidak hanya itu saja, IPTN juga
mengelak membayar pajak pada masa itu. Kasus ini akhirnya diambil alih
Presiden Soeharto dan rupanya dipetieskan.
Apa implikasi dari tindakan itu? Terbengkalainya proyek reboisasi tidak
saja telah menghancurkan ekosistem hutan kita, namun juga menyebabkan
komunitas lokal menjadi kian terpinggirkan. Pajak yang dikemplang IPTN
mengakibatkan penurunan penerimaan negara yang ujung-ujungnya menyebabkan
turunnya pengeluaran yang ditujukan bagi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas.
Dari uraian itu penulis berkesimpulan, kegagalan utama PT DI lebih
disebabkan tiga hal. Pertama, ketidakmampuan membaca market needs dan
menentukan pemetaan pasar. Kedua, kegagalan membangun costumer intimate
yang berkaitan hubungan industri antara supplier-distributor-konsumen.
Ketiga, kelemahan dalam penentuan core-competent. Penulis yakin tidak
semua unit usaha PT DI merugi. Ada beberapa unit yang masih layak
dipertahankan, seperti ACS, helikopter Hankam, TES, Teknologi Informasi
dan Interior (Kompas, 16/7/2003).
Bagaimanapun PT DI adalah sebuah korporasi bisnis yang tentu
berorientasi profit dan efisien. Jika ingin terus bertahan dalam bisnis
yang kian ketat, mau tidak mau PT DI harus merestrukturisasi perusahaan.
Unit yang merugi dijual atau diprivatisasi, sementara unit yang
menguntungkan tetap dipertahankan dan fokus pada core-competent.
Strategi lain yang bisa dikembangkan manajemen PT DI, melakukan aliansi
strategis dengan para pemain utama industri pesawat terbang dunia.
Strategi aliansi telah dilakukan dengan jitu oleh perusahaan otomotif
dunia. Misalnya, Toyota beraliansi dengan Daihatsu dan Hino, sementara
Daimler Benz beraliansi dengan Chrysler, Nissan beraliansi dengan Renault.
Strategi ini cukup jitu untuk menghadapi pasar yang kian kompetitif dan
dinamis.
Padang Wicaksono Studies of Contemporary Economy Graduate School of
Economics The University of
Tokyo
