Server mailing list RantauNet berjalan atas sumbangan para anggota, simpatisan dan semua pihak yang bersedia membantu. Ingin menyumbang silahkan klik: http://www.rantaunet.com/sumbangan.php ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--- In [EMAIL PROTECTED], Rahima <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Server mailing list RantauNet berjalan atas sumbangan para anggota, simpatisan dan semua pihak yang bersedia membantu. Ingin menyumbang silahkan klik: http://www.rantaunet.com/sumbangan.php > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > Waalaikumsalam.Wr.Wb. > > Da Zul,..apapun namanya,kalau duit di pungut melebihi > kadar biaya " Administrasi ",saat itu,sama saja > dengan menyogok.Dan ini hitung-hitungan kata kita,tapi > realitanya berbicara lain kan..? Bukankah DPRD,DPR > selama ini justru yang terbanyak KKN nya..??. > > Dampak negatif dari pungutan melebihi kadar biaya > administratif ini jauh lebih besar ketimbang > positifnya. > > lantas partai yang tidak bersedia membayar duit > administrasi itu kalau saya tidak salah PKS ,tidak > bisa masuk anggota Legislatif ..? Dinda Rahima yth ; Assalamualaikum wr.wb : Dalam artikel yang di FW oleh sanak Ronald Putra , tak satupun ada kata sogok menyogok . Cuma didalam tanggapan Dinda Rahima muncul istilah sogok menyogok . Ini yang perlu diluruskan dulu , biar topik dan diskusi tidak berubah arah . Yang ada adalah pungutan (iuran) bagi anggota intern partai yang bakal menjadi calon legislaif ( calon yang diperkirakan jadi ) demi kemaslahatan partai tersebut , agar dapat bersaing dalam pemilu nanti . Apakah PKS tidak melakukan pungutan buat calon partainya yang akan duduk dilembaga legislative tersebut itu masalah lain , justru ini akan menimbulkan pertanyaan dari mana PKS akan mendapat dana untuk kegiatannya , apakah hanya dari dana sumbangan pemerintah yang relatif kecil itu ?? Moment ini telah dimanfaatkan secara manis oleh PKS sebagai kampanye terselubung , bahwa PKS adalah partai terbersih . Kalau suatu Partai membayar senilai uang kepada KPU untuk bisa lolos klarifikasi dan dapat mengikuti Pemilu , ini baru namanya sogok . Seharusnya tidak memenuhi syarat tapi karena membayar akhirnya diloloskan . Ini sangat berbeda kalau partai memungut sejumlah uang dari anggotanya untuk kemajuan partai . Jadi biar focus sebaiknya kita membatasi masalah ini saja . Dan itu menurut saya sah sah saja , asal telah ada kesepakatan didalam intern partai dan tidak menyalahi Undang Undang Pemilu mengenai batas sumbangan . Dan kenyataanya memang demikian , dan setiap partai menetapkan jumlah nominal yang berbeda untuk pungutan ini . Dalam suatu organisasi setiap kegiatannya tentu perlu biaya , apalagi sebuah partai yang akan berkampanye , dari mana biaya tersebut akan dicabutkan , kalau tidak dari anggota dan simpatisan . Wassalam : zul amry ( 55 + ) di kuta bali ( bukan anggota partai , tapi senang mengamati perilaku orang Fulitik ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ingin memasarkan produk anda di web RantauNet http://www.rantaunet.com Hubungi [EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php ---------------------------------------------------- Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php ========================================
