Padang Ekspres • Kamis, 20/12/2012 11:15 WIB
*Limapuluh Kota, Padek*—*Masterplan* atau rencana induk pembangunan Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (Monas PDRI) di Jorong Sungaisiriah, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuangomeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dikritik mantan Wakil Ketua MPR-RI, Andi Mapetahang Fatwa. Politisi yang dikenal dengan nama AM Fatwa itu menilai, *masterplan* Monas PDRI, belum mencerminkan ’roh’ perjuangan PDRI. Ini terjadi karena dalam*masterplan* tersebut, diorama (sejenis gambar tiga dimensi untuk menggambarkan sebuah pemandangan atau adegan) Ketua PDRI Mr Syafruddin Prawiranegara, dibuat lebih kecil dari diorama Presiden Soekarno. ”Monas PDRI itu memang cantik, kalau diberi diorama atau gambar. Hanya saja, gambar Pak Syafruddin kok dibuat lebih kecil dari gambar Bung Karno. Sudahlah lebih kecil, gambar Pak Syafruddin diletakkan di samping, bukan di tengah,” kata AM Fatwa saat berorasi dalam acara penganugerahan PDRI Award dari YPP PDRI 1948-1949, di Kota Payakumbuh, Rabu (19/12) sore. Pria yang pernah dipenjara rezim Soeharto selama 18 tahun karena dituduh terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok itu mengaku, pada awalnya dia tidak terlalu ambil pusing dengan persoalan *masterplan*PDRI. Tapi, ketika Rasyid Prawiranegara, putra Ketua PDRI Mr Syafruddin Prawiranegara bercerita kepadanya, AM Fatwa menjadi penasaran. “Semalam, Rasyid memperlihatkan *masterplan* Monas PDRI dari *handphone*-nya. Saya lihat, gambar Mr Syafruddin dalam *masterplan* itu memang kecil dari gambar Bung Karno dan diletakkan di samping. Karena penasaran, tadi, saat menghadiri peletakan batu pertama Monas PDRI di Kototinggi, saya sengaja melihat *masterplan* yang dicetak dengan baliho besar,” kata AM Fatwa. Setelah melihat *masterplan* tersebut, Fatwa mengaku kaget. “Ternyata benar, gambar Pak Syaf dibuat lebih kecil dari gambar Bung Karno. Sebenarnya, tidak ada masalah, kalau gambar Bung Karno dirancang lebih besar. Namun, karena yang dibangun Monas PDRI dalam rangka Hari Bela Negara, seharusnya yang ditonjolkan Pak Syaf, bukan Bung Karno-nya,” tukuk Fatwa. Dia menyebut, permintaan agar diorama Bung Karno pada Museum Bela Negara dibuat lebih kecil atau sama besar dengan diorama Mr Syafruddin Prawiranegara, bukan karena dirinya tidak respek dengan Soekarno. Bukan pula karena dia merupakan bekas ketua panitia pengusulan Syafruddin sebagai pahlawan nasional. Tetapi semata-mata didasari keinginan menempatkan sejarah sesuai faktanya. *Masterplan* Monas PDRI merupakan hasil karya pemenang sayembara Arsitektur Masterplan dan Monas PDRI yang digelar Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI). Dalam pengumuman Rabu (17/10) lalu, 7 dewan juri yang ditunjuk IAI, menetapkan 3 pemenang. Yakni Toha Assegaf, Rahadian P Herwindo dan Nazaruddin Arief. Salah satu karya pemenang inilah yang dijadikan sebagai masterplan. Senada dengan AM Fatwa, tokoh masyarakat Sumbar asal Padangjopang, Kabupaten Limapuluh Kota, Brigjen (Purn) Aditiawarman Thaha juga meminta, gambar Mr Syafruddin Prawiranegara dalam Monas PDRI yang akan dibangun, ditempatkan secara profesional dan proporsional. “Jangan dikesampingkan atau dikecilkan,” ucapnya. Cucu Abbas Abdullah, ulama yang pernah ditemui secara khusus oleh Presiden Soekarno itu, juga meminta pemerintah menegaskan nama Monumen PDRI yang akan dibangun di Kototinggi. Menurut Aditiawarman Thaha, kalau namanya sudah Monumen PDRI, jangan disebut lagi Monumen Bela Negara. “Karena kita khawatir, kalau namanya Monumen Bela Negara, 3 atau 4 tahun setelah didirikan, orang akan lebih tahu bela negara ketimbang sejarah PDRI. Padahal, monumen itu dibangun untuk mengenang PDRI. Kalaupun nanti terjadi kompromi, saya usulkan, namanya Monumen PDRI Bela Negara,” ujar Brigjen Aditiawarman Thaha. Terkait penamaan monumen, Wagub Sumbar Muslim Kasim memastikan bahwa monumen yang dibangun di Kototinggi bernama Monas PDRI. Dia juga menyebut bahwa *masterplan* Monas PDRI telah disayembarakan. “Hasil sayembara juga sudah diseminarkan. Kita tinggal memilih, satu di antara 3 karya pemenang sayembara *masterplan* tersebut,” kata Muslim Kasim yang juga merangkap sebagai Ketua Pembangunan Monas PDRI di Nagari Kototinggi. Pembangunan Monas PDRI itu sendiri, ditaksir Wagub menelan dana Rp 268 miliar. Muslim Kasim meyakini, pembangunan Monas PDRI di Nagari Kototinggi akan memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat. Selain bisa meningkatkan rasa nasionalisme, juga berdampak pada perekonomian daerah, karena adanya pusat pertumbuhan baru. Pembangunan Monas PDRI sebagai bukti bahwa di Sumbar pernah berdiri PDRI untuk menyelamatkan Republik dari cengkaraman Agresi II Belanda, akan dilakukan di atas lahan seluas 50 hektare. Namun untuk tahap awal, pembangun akan dilangsungkan di atas lahan seluas 21 hektare yang sertifikatnya sudah diserahkan 3 warga Nagari Kototinggi. Ketiga warga Nagari Kototinggi yang menyerahkan sertifikat tanah itu adalah Zainir, 70, dari suku Melayu, Jalius Dt Minsiang, 56, dari suku Piliang, dan Adrial Efendi Dt Bandaro Mudo, 38, dari suku Kutianyia. Sebelum batu pertama pembangunan Monas PDRI diletakkan di lahan yang diserahkan ketiga warga itu, mereka mendapat penghargaan dari Wagub. Sayangnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sebelumnya dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, urung datang karena disebut-sebut ikut menemani lawatan Presiden SBY ke Malaysia dan India. Inspektur Upacara digantikan Kabadiklat Kemenhan Mayjen TNI Suwarno. Dia hadir bersama Dirjen Kesbangpol Mayjen TNI Tanri Bali Lamo, Direktur Bela Negara Laksamana Pertama Ken Chaidiman, Staf Ahli Kemendagri Dr Suhatmansyah, Wagub Sumbar Muslim Kasim, Bupati Alis Marajo, Wabup Asyirwan Yunus, Ketua DPRD Darman Sahladi dan sejumlah pejabat di Sumbar. Mayjen TNI Suwarno saat membacakan amanat Menhan Purnomo Yusgiantoro menyebut, dalam upaya lebih mendorong semangat dan kesadaran membela negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, pada tangal 18 Desember 2006, pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2006 yang menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. “Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari besar nasional, guna mengenang peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita, untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Mayjen TNI Suwarno sambil mengajak masyarakat, menjadikan kesadaran membela negara sebagai gerakan nasional. *PDRI Award “Diungsikan”* Masih terkait dengan peringatan Hari Bela Negara 2012, YPP PDRI 1948-1949 yang mengagendakan pemberian anugerah PDRI Award buat 75 tokoh selepas upacara militer di Kototinggi, terpaksa “mengungsikan” acara mereka ke Hotel Bundo Kanduang, Payakumbuh. Ini terjadi karena penyerahan PDRI Award dan penyerahan hadiah buat pemenang lomba penulisan esai PDRI oleh Komunitas Intro bersama LP3SM, mendadak dibatalkan panitia. “Sebelum upacara peringatan Hari Bela Negara di Kototinggi, kami masih mendapat kepastian bahwa penyerahan PDRI Award dapat dilakukan setelah upacara. Namun, sehari menjelang upacara digelar, kami yang juga bergabung dalam kepanitian peringatan Hari Bela Negara bentukan pemerintah, mendapat kabar bahwa penyerahan PDRI Award tidak dapat dilakukan selepas upacara,” kata pengurus YPP PDRI Ferizal Ridwan. Lantaran itu, pengurus YPP PDRI 1948-1949 menyampaikan permohonaan maaf kepada para penerima PDRI Award dan keluarga Mr Syafruddin Prawiranegara yang sudah datang dari Jakarta. “Kami menyadari, tempat yang kami sediakan saat ini, barangkali tidak memadai untuk sebuah acara penganugerahan. Namun, baru inilah fasilitas yang sanggup kami sediakan, tanpa menggunakan anggaran pemerintah,” kata Ferizal. Sekretaris Umum YPP PDRI Nurberita Ben Yuza membenarkan peristiwa yang disampaikan Ferizal Ridwan. “Walau sekarang sudah dibangun Monas PDRI dengan dana Rp 268 miliar. Walau PDRI sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dan Syafruddin sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tapi kami akan terus berjuang, agar daerah basis PDRI diperhatikan,” ucapnya. Kendati dipindahkan, acara penganugerahan PDRI Award tetap berlangsung semarak. Sejumlah tokoh yang meraih penghargaan itu nampak hadir. Seperti, Mayjen (Purn) Nasrun Syahrun Datuak Soik, Brigjen (Purn) Aditiawarman Thaha, AM Fatwa, H Sutan Zaili Asril, Prof Andi Mustari Pide, Amri Darwis, dan keluarga mendiang Thamrin Manan yang diwakili Len Thamrin. Selain mereka, hadir pula keluarga H Anwar ZA yang diwakili putranya Joserizal Anwar, Wendra Yunaldi, Yulfian Azrial, keluarga Mayor Junahar, Febby Datuak Bangso Nan Putiah, keluarga Ilson Cong, Nusyirwan Abbas Kamil, keluarga Kamardi Rais Dt Panjang Simulie yang diwakili putranya Rendra Trisnadi. Penghargaan PDRI Award diserahkan oleh Aisyah Prawiranegara, putri sulung Mr Syafruddin Prawiranegara, bersama adiknya Rasyid Prawiranegara. Penghargaan itu, menurut pengurus YPP PDRI, merupakan amanah dari pendiri YPP PDRI 1948-1948 mendiang H Thamrin Manan. “Sebagai sebuah amanah, tentu menjadi semacam dosa bagi kami yang ditinggal, bila PDRI Award yang sudah dirancang sejak tahun 2010, tidak kunjung diserahkan ataupun diumumkan sampai tahun 2012. Para penerimanya merupakan adalah mereka-mereka yang sudah bersinergi dengan YPP PDRI, dalam memperjuangkan PDRI sebagai Hari Bela Negara, dan memberi perhatian terhadap daerah basis PDRI,” kata Ferizal. Putra-putri Mr Syafruddin Prawiranegara dan AM Fatwa, mengapresiasi PDRI Award dari YPP PDRI 1948-1949. “Jujur, awalnya saya tidak terlalu menangkap dengan jelas maksud penganugerahan PDRI Award. Setelah sampai di sini, saya paham apa maksud YPP PDRI memberikan PDRI Award. Ini memang hak yayasan itu untuk memberi penghargaan, sesuai kategori dan penilaian yang mereka tetapkan. Hanya saja, ini perlu dijelaskan ke luar. Biar yang menolak, juga paham,” kata Fatwa. Profesor Andi Mustari Pide yang didaulat menyampaikan pesan dan kesan, berterima kasih atas penghargaan yang diberikan YPP PDRI 1948-1949. Akademis yang kerap menjadi pembicara PDRI, sebelum PDRI ditetapkan sebagai Hari Bela Negara itu tidak menyangka, akan diberi penghargaan. “Ke depan, barangkali persiapan acara ini lebih dimatangkan,” harapnya. Sedangkan, Sutan Zaili Asril yang ikut menerima PDRI Award, merasa upayanya memperjuangkan PDRI sebagai Hari Bela Negara tidak terlalu banyak. Kecuali, pernah ditunjuk sebagai tim konseptor Hari Bela Negara oleh Presiden SBY bersama Yusril Ihza Mahendra, Gamawan Fauzi, Musliar Kasim dan beberapa tokoh lainnya. “Sekarang Hari Bela Negara seakan menjadi beban Sumbar saja sebagai daerah basis PDRI. Seharusnya, ini menjadi beban nasional. Karena PDRI itu adalah penyelamat negara,” ujar Zaili. *(frv)* [ Red/Administrator ] http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=38431 -- * * *Wassalam * *Nofend St. Mudo 36Th/Cikarang | Asa Nagari Pauah Duo Nan Batigo - Solok Selatan Tweet: @nofend <http://twitter.com/#!/@nofend> | YM: rankmarola * -- -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
