Eari Haluan kita baca artikel ini, informasi yang rarang kita jumpai. Baik kita simpan dalam Mailing List Rantaunet ini untuk dicatat dan diketahui Angkatan Kemudian.
Sqalam, -- MakNgah Sjamsir Sjarif Di Tapi Riak nan Badabua Santa Cruz, California, USA Bukittinggi Kota Juang Jumat,23 Desember 2016 - 01:43:32 WIB [image: Bukittinggi Kota Juang] Drs. Indra Utama. N bersama Prof. Pooze (Pengarang buku tan malaka) di KILV Leiden Belanda. *1. 19 Desember 1948 sampai 15 Januari 1949* Sejak pemboman Bukittinggi pada pagi hari 19 Desember 1948 sampai pendudukan tentara Belanda 22 Desember 1948 hingga pertengahan Januari 1949, terdapat kekosong an pemerintahan di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi kenagariannya terdiri dari 5 jorong yang masin-masingnya mempunyai Wali Jorong, yang dinamakan juga Nagari Kurai Limo Jorong yang walinya H. Mohammad Hadrajat mantan sekretaris kolonial tuan Spitt gubernur Sumatera di Medan; ke 5 jorongnya : 1. Jorong Tigo Baleh, 2. Jorong Koto Salayan, 3. Jorong Aua Birugo, 4. Jorong Guguak Panjang, 5. Jorong Mandiangin. Jorong-jorong tidak ada hubungan dengan pemerintahan kota dan belakangan baru diketahui bahwa walikota A. Azwir Jennie ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Masing-masing jorong berusaha mengadakan hubungan sesamanya dan berusaha mencari kontak dengan pihak militer di Agam Tuo Selatan (Sungai Pua/Kubang Putiah) dan di Agam Tuo Utara (Kamang Hilia/ Kamang Mudiak) atau berusaha mengadakan konsolidasi di jorong masing-masing dengan BPN/K (Barisan Pengawal Nagari/Kota) atau bersama pemimpin-pemimpin sipil dan militer yang sedang menyingkir ke pinggir kota ke Tigo Baleh dan Koto Selayan. *2. Pembentukan MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan)* Pada malam tanggal 15 Januari dibentuk MPRK Kurai berdasarkan instruksi Residen Sumatera Barat yang dibawa oleh kurir Sutan R. Moedo pegawai EMS. Oleh karena belum atau tidak ada jabatan Camat di pemerintahan Kota BUkittinggi, maka malam itu sekaligus diangkat N. DJ. Datoek Sampono Toeo dari Tigo BAleh menjabat Camat Militer, Wakil Camat Militer A. DTK. Sampono Sati dari MAndiangin. MPRK diketuai oleh Camat Militer dan anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertugas untuk memperkokoh pertahanan rakyat, menyiapkan dana dan perbekalan untuk para pejuang (gerilyawan), memberikan penerangan kepada rakyat terutama counter propaganda Belanda yang menjelekkan Republik. Sekretaris MPRK yang sekaligus menjadi sekretaris Camat Militer ialah Moechtar Sutan Samiak dan Wakil Sekretaris Letnan Nazir Kari Mangkoeto. Dengan terbentuknya kecamatan militer dengan nama resmi Kecamatan Militer Istimewa Kurai/Kota Bukittinggi PDRI, maka wali-wali jorong yang ada dengan sendirinya diangkat menjadi Wali Perang. Dari 5 wali jorong yang ada hanya terdapat 2 saja yang masih utuh, yakni wali jorong Koto Selayan menjadi Wali Perang Koto Selayan yaitu Engku Munir Pakiah Sutan dan Wali Jorong Guguak Panjang menjadi Wali Perang Guguak Panjang, DTK Toembaliak Kayo, tetapi karena jorong Guguak Panjang sering dirazia dan digeledah setiap rumah oleh Belanda dengan maksud mencari Extrimist praktis wali perang ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Wali Perang yang 3 orang lagi diangkat belakangan. *3. Peringatan 3 ½ Tahun Kemerdekaan RI* Sesuai dengan instruksi PDRI di Suliki, pada tanggal 17 Februari 1949 diadakan upacara peringatan 3 ½ tahun RI disalah satu rumag di Parit Antang. Upacara tersebut diselenggarakan dengan rahasia dengan pengawalan para anggota BPN/K dan tentara yang kebetulan berada disekitar tempat upacara. Namun lengkap dihadiri oleh jorong-jorong dan pemuka-pemuka masyarakat diseluruh Kurai, dipimpin oleh Camat Militer. Upacara itu rupanya diketahui juga oleh Belanda, karena beberapa pasukan tentara Belanda datang dari berbagai jurusan dan arah. Tetapi sebelum kedatangan pasukan Belanda upacara sudah selesai dan para peserta segera berpergian atau menyingkir. Seorang anggota BPN/K dalam peristiwa ini tewas kena tembak, dan ini adalah korban pertama semenjak terbentuknya MPRK. *4. Camat Militer Datoek Sampono Toeo Ditangkap Belanda* Sekitar akhir Februari 1949 Camat Militer ditangkap Belanda, setelah Belanda lebih dahulu membunuh 2 orang kemenakan beliau. Wakil Camat Militer karena berada ditengah-tengah lingkungan pendudukan Belanda tidak dapat memimpin kecamatan. Sebab itu, Camat Militer dirangkap oleh sekretaris MPRK M. St. Samiak disamping tugasnya sebagai Komandan BPN/K Tigo Baleh. *5. Konsolidasi Pemerintahan* Konsolidasi pemerintahan diteruskan dengan pengangkatan Wali Perang Tigo Baleh Sdr. Syamsu Sutan Asa Radjo, Wali Perang Aua Birugo Tuanku Madjo Indo dan Wali Perang Mandiangin Tuanku Samiak. Kantor-kantor Wali Perang bersifat mobil dalam kewalian masing-masing, sedang kantor kecamatan bersifat mobil antara Tigo Baleh, Koto Selayan, Aua Birugodan Mandiangin dibagian pinggirnya. Namun markas utama kecamatan berada di Tigo Baleh dikampung Pabeloan dan Tabek Gadang yang terlindung dari segala arah dengan jalan setapaknya yang hampur tidak kentara, kemudian diteratak Ikua Koto yang berada disebuah lembah yang sekelilingnya rumpun aur dan betung demikian strategisnya letaknya tidak tampak dari tepi jalan raya atau rel kereta api dan kampung Parik Putuih. Disini juga bermarkas PMTKK (Pasukan Mobil Teras Kurai Kota) yang dikomandani oleh Letnan Muda Karidjiun dan wakil Sersan Mayor P.T Buyung Paloma. Markas Ikua Koto sampai 27 Desember 1949. Penasehat Wali Perang Mandiangin adalah Noermatias (orang tua Ramlan Nurmatias; Wako Bukittinggi) tercatat dalam bukun DHD YS Bukittinggi dan penasehat wali perang lainnya. *6. Belanda Mengganas di Tigo Baleh* Sekitar awal Maret 1949, Belanda mengganas di Tigo Baleh dan menggeledahi semua rumah. Semua laki-laki, terutama yang muda-muda ditangkapi dan disiksa, al. sdr. M. Dtk. S. Sati Dipotong kupingnya sebelah dan ditembak dadanya. Staf kecamatan praktis tidak dapat melakukan tugasnya atau bekerja di Tigo Baleh serta keadaan dijorong-jorong lainpun demikian mulai panas pula. Maka pejabat militer dan Wakil Sekretaris camat menyingkir. Oleh karena pemerintahan harus tetap berjalan, maka sejak awal Maret sampai akhir Maret 1949, beberapa jabatan diserahkan kepada wanita. Camat militer diserahkan kepada nona Nurmi Salim, Sekretaris Camat Militer kepada nona Rosmi Salim serta Komandan BPN/K Tigo Baleh diserahkan kepada nyonya Dasima Rais, Ia adalah seorang guru SD XIII. Setelah mulai agak aman, pada akhir Maret 1949 jabatan-jabatan itu dipulihkan kembali kepada yang bersangkutan. Untuk menjaga kerahasiaan, maka naskah serah terima jabatan-jabatan tersebut ditulis dalam tulisan Arab, terletak diantara buku catatan pelajaran bahasa arab dari sdr. Rosmi Salim yang waktu itu siswi MIK. Sungguhpun wanita-wanita ini bertugas selama 25 hari, tetapi peristiwa peristiwa ini cukup berkesan dan tercantum dalam buku kenang-kenangan Deppen yang diterbitkan tahun 1950. *7.Pengangkatan Camat Militer yang Baru* Pada awal April 1949 diangkat Camat Militer pengganti Camat Militer yang ditangkap Belanda yaitu Inyik Bilal Dtk. Madjo Indo, Inspektur Polisi Satu waktu itu. Beliau lebih banyak berkedudukan di Kamang di samping Kol. M. Dahlan Djambek, KPA (Komandan Pertempuran Agam) yang sekaligus menjabat Bupati Militer Agam. Pembinaan mulai diadakan di wilayah 5 jorong, terutama mengenai pembukaan sekolah-sekolah dasar. Sekolah-sekolah dasar pada umumnya tidak dapat menempati sekolah-sekolahnya, yang pada umumnya berada di pinggir jalan besar yang acapkali atau sering dilewati patroli Belanda, pendidikan diteruskan secara darurat disurau-surau/langgar-langgar atau ditempat-tempat yang terpencil, kecuali hanya sebuah saja SD yang resmi ditempati yaitu SD XIII di Pakan Labuh dengan kepala sekolanya Sdri. Baenar dan guru-guru Ny. Dasima Rais dan Sdr. Thaifur. Ketiga orang guru ini sudah beberapa kali dipukuli patrol Belanda karena membandel tidak mau menutup sekolah. Dengan diangkatnya Camat Militer yang baru, maka sdr. Moechtar St. Sa miak diangkat menjadi Wakil Camat Militer dan Letnan Nazir Kari Mang koeto diangkat menjadi Sekretaris Camat Militer/Sekretaris MPRK Kurai. Dalam bulan April inilah Camat Militer Bilal Dtk. Madjo indo kepada perangkatnya serta kepada semua Wali Perang mengungkapkan niat dan membicarakannya serta bagaiamana cara melaksanakan mendirikan Tugu/Prasati PRDI dalam Kota Bukittinggi yang sedang diduduki/ dikuasai Belanda ini. Dalam pembangunan Tugu PDRI ini hendaknya selesai pada pertengahan Agustus, supaya nanti tepat saatnya tanggal 17 Agustus 1949 dapat diresmikan. *8. Wakil Camat Militer dan Sekretaris Camat Militer Ditangkap* Pada tanggal 27 April 1949, Wakil Camat Militer dan Sekretaris Camat Militer ditangkap patrol tentara Belanda dalam keadaan sedang mobil (berpindh dari satu tempat ketempat lainnya untuk bertugas). Kedua orang ini dimasukkan kedalam tahanan di Bukittinggi, lalu diinternir di penjara Padang dan penajara Pariaman dan baru dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1949. Jabatan Wakil Camat Militer dan Sekretaris Camat Militer keduanya dirangkap oleh Camat Militer dan belakangan baru diserahkan kepada orang lain. *9. Pembangunan Tugu PDRI di Gantiang, Jorong Koto Salayan (kini Kelurahan Manggis Ganting Jalan Soekarno Hatta)* Atas inisiatif Camat Militer Bilal Datoek Madjo Indo serta oemuka-pemuka masyarakat Kurai di Bukittinggi, maka menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke IV, telah dibangun Tugu Peringatan PDRI di Bukittinggi sebagai suatu bukti bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia masih mempunyai kekuasaan di wilayah Kota Bukittinggi. Pada waktu itu Belanda mendakwakan bahwa wilayah kekuasaannya meliputi radius 6 Km dari Jam Gadang, karena itu lebih luas dari wilayah Pemerintahan Kecamatan Militer Kurai Kota Bukittinggi. Tempat tugu tersebut berada ditepi jalan raya Bukittinggi dengan Payakumbuh di Gantiang, Koto Selayan, boleh dikatakan hanya pada jarak antara 1-1 ½ Km dari Jam Gadang. Maksud para pendiri tugu waktu itu ialah supaya kawan maupun lawan mengetahui akan adanya eksistensi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia didalam wilayah kekuasaan musuh waktu itu. Seingat penulis, hanya tugu yang amat bersahaja inilah satu-satunya yang dibangun di dalam wilayah kekuasaan musuh kala itu yang ingin mengatakan kepada siapa saja : “Inilah aku, PDRI, Masih Berjaya, wala senantiasa diancam oleh musuh,” Pada waktu diresmikan tugu ini tanggal 17 Agustus 1949, sesungguhnya sudah berada dalam keadaan cease fire akibat Roem-Royen Statement, tetapi di Bukittinggi tampaknya penghentian tembak menembak itu belum berlaku. Suatu hari akhir Mei 1949, jangkua memarkir pedatinya ditepi jalan raya, sembari anaknya lebih kurang 4 tahun disuruh menunggu, kerbaunya diikatkan pada pedati. Dia turun ketambuo di Garegeh untuk mengum pulkan pasir guna pembangunan tugu yang mana tambuo dekat dengan lokasi tugu. Tidak diketahuinya waktu itu secara rahasia dilakukan penggranatan terhadap konvoi Belanda dari atas bukit Garegeh. Penggranatan berhasil melumpuhkan bagian tengah konvoi. Gerilya menghilang kearah Talao. Ekor konvoi memutar haluan kembali ke Bukittinggi. Tak lama kemudian datang beberapa pantser dan pengangkut personel melampiaskan kemarahannya di PArit Putus penduduk laki-laki dibariskan ditepi jalan semuanya ditembak mati. Begitupun halnya dengan Jangkua yang sedang asyik mengumpulkan pasir diberondong dari jalan raya, dia tewas dan kerbaunya mati. Mayatnya baru dapat diambil hampir dekat waktu magrib, oleh anggota-anggota BPN/K menuju Koto Tangah di Koto Salayan untuk dikuburkan malam itu juga. Tugu itu dibuat sembunyi-sembunyi pada dini hari atau pada tengah malam. Apabila patroli lewat para para pekerja menyingkir dan bila ketahuan ditembaki dan disiksa. Pada hari peresmian tugu ini, sebelum dini hari diatas Bukit Mandiangin dan Bukit Campago pada pucuk batang Sampia dipasang bendera merah putih, untuk mengalihkan perhatian Belanda diwaktu upacara sedang berlangsung. Belanda menurunkan Sang Merah Putih tersebut dengan menyiramnya dengan tembakan mitralyur dari atas pantser sampai batang Ampia tersebut putus-putus. Saat berlangsungnya upacara, disekitarnya anggota-anggota PMT/KK dan BPNK mendakan pengawalan. Setelah upacara selesai peserta telag bubar mendapat rintangan dari Belanda. Untung saja tidak terjadi korban. Atas perintah Dahlan Djambek pembangunan Tugu PDRI pertama itu dilanjutkan oleh Buyung Padang dengan kebau Si Bengok dan pedati membawa bahan-bahan bangunan dari Kamang ke lokasi tugu tersebut. *10. Serah Terima Pemerinta han Kecamatan dengan Bupati Agam* Kalau tidak salah pada tanggal 21 Februari 1950, Camat Militer dengan resmi menyerahkan Pemerintahan Kecamtan Militer Istimewa Kurai/ Kota Bukittinggi kepada Bupati Agam waktu itu dijabat oleh Bupati Harun Al Rasjid. Upacara serah terima dihadiri oleh pemuka-pemuka masya rakat Kurai/ Kota Bukittinggi dan disaksikan pula oleh Walikota Bukittinggi BApak Eni Karim. Sejak itu resmi Pemerintahan di Bukittinggi yang sudah berbenah sejak pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Camat Militer yang menyerahkan kembali pemerintahan ialah Bilal Datoek Madji Indo Inspektur satu polisi negara. *11. Amanah Alm. Wazar Barmansyah* Oleh para bekas pejuang dari Kurai/Bukittinggi, baik yang berada dikampung maupun di perantauan, diusulkan agar masyarakat c.q peme rintahan Kota Bukittinggi kiranya dapat memelihara tugu ini sebagai monumen sejarah dalam rangkaian sejarah PDRI. Bersahaja buatannya, tetapi mulia ungkapan yang tersembu nyi di dalamnya! *12. Naskah tulisan dibuat mengenang veteran pejuang Alm. Wazar Barmansyah. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Hasil wawancara penulis dengan beliau yang belum dipublikasikan.*** * *DRS. INDRA UTAMA. N * On Sunday, December 18, 2016 at 2:30:13 PM UTC-8, Sjamsir Sjarif wrote: > > Anggota DPRD Sumbar Minta Jaksa Usut Proyek Jalan Palupuah-Koto Tinggi > Senin,19 Desember 2016 - 02:08:11 WIB > > > *PADANG, HALUAN —* Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) III > (Agam-Bukittingi), Armiati meminta pihak kejaksaan turun untuk mengusut > pelaksanaan proyek Jalan Palupuah-Pagadih-Koto Tinggi, Kabupaten Agam. > Armiati menilai, pengerjaan jalan yang menelan dana Rp4,9 miliar itu > berjalan tak wajar. > > Kepada Haluan, Minggu (18/12), Armiati menyatakan bahwa temuannya saat > berkunjung ke lokasi jalan tersebut, terlihat pengerjaan jalan sepanjang > 900 meter itu, ternyata yang baru rampung 100 persen hanya 400 meter. > Sedangkan yang 500 meter lagi baru berupa cor dasar atau awal. > > “Besarnya dana yang diberikan untuk proyek tersebut tak sebanding > dengan capaian kerja yang ada sekarang. Mestinya yang 900 meter itu telah > tuntas keseluruhan 100 persen. Nyatanya yang selesai baru 400 meter,” > ucap Armiati. > > Menurutnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat, proyek ini > perlu diaudit. Harus ada penjelasan dan pertangungjawaban untuk > semuanya. Jika memang ada unsur kesengajaan melambungkan anggaran, > dirinya meminta kejaksaan turun. > > Desakan pengusutan kejanggalan pelaksanaan proyek jalan juga disampaikan > masyarakat setempat, Afdal (32). Warga Pagadih, Agam tersebut berencana > mengadukan persoalan yang ada ke kejaksaan. > > “Kami akan melayangkan surat ke Kejaksaan yang ditembuskan langsung ke > DPRD serta Gubernur Sumbar. Pengaduan ditulis atas nama LSM Nagari > Kecamatan Palupuh yang langsung ditandatangani oleh ketua KAN, dan Wali > Nagari,” ujar Afdal. > > Camat Palupuh Harizon mengatakan, memang banyak masyarakat yang > mengeluh dengan kondisi yang ada sekarang. Hal itu karena jalan provinsi > yang terletak Pagadih tersebut merupakan akses warga menuju Limapuluh Kota. > > Dia khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan perdampak dapak > buruk untuk sektor perekonomian masyarakat Palupuh yang mayoritas adalah > petani. > > “Tak hanya itu, banyak potensi pariwisata yang terabaikan akibat > infrastukstur yang ada masih kurang memadai. Untuk Kecamatan Palupuah saja > misalnya, kita memiliki air terjun Sarasah dan taman Raflesia, namun belum > bisa dikembangkan dengan baik karena kondisi jalan yang ada belum > mendukung,” paparnya. > > Harizon berharap dengan selesainya pengerjaan perbaikan jalan provinsi > ini, nantinya akan ada investor yang akan menanamkan modalnya untuk > mengembangkan potensi pariwisata. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian > masyarakat.* (h/len)* > > > On Sunday, December 18, 2016 at 1:43:52 PM UTC-8, Sjamsir Sjarif wrote: >> >> Dari Haluan kita baca: >> >> GUBERNUR LEPAS MARATON 10K HBN Ribuan Orang Napak Tilas ke Tugu PDRI >> Senin,19 Desember 2016 - 02:10:10 WIB >> [image: Ribuan Orang Napak Tilas ke Tugu PDRI] Gubernur Sumbar Irwan >> Prayitno, didampingi Sekjen Kemenhan Widodo, Minggu (18/12) melepas lomba >> lari Maraton Bela Negara 10K di Depan Kantor Gubernur Sumbar, Jln. Sudirman >> Padang. Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Bela Negara, 19 >> Desember. (HUMAS) >> >> >> *PADANG, HALUAN —* Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Minggu >> (18/18) melepas lari marathon 10k di depan Gubernur Sumbar, Jln. Sudirman >> Padang. Sedangkan di Kabupaten Limapuluh Kota, ribuan wartga akan mengikuti >> Napak Tilas menuju Tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di >> Koto Tinggi. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Bela Negara (HBN) >> yang jatuh setiap 19 Desember. >> >> Menurut Irwan, dengan lomba lari marathon ini masyarakat bisa menghargai >> keringat para pahlawan yang bisa memberikan kita kemerdekaan. Hari bela >> negara bertujuan membangkitkan semangat juang para pemuda-pemudi untuk >> menghargai para pahlawan dengan cara marathon yang di selenggarakan. >> >> “Lari maraton sejauh 10k ini menimbulkan rasa perjuangan yang tinggi >> untuk mencapai garis finish yang di depan mata,” ujarnya. Juga hadir Sekjen >> Menteri pertahanan republik indonesia Laksdya TNI widodo, SE, M.Sc dan >> Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah. >> >> >> Sementara itu di Kabupaten Limapuluh Kota, ribuan orang dari berbagai >> kalangan akan berjalan kaki tengah malam mulai Minggu (18/12). Rombongan >> akan berjalan dari Jorong Koto Kociak, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan >> Guguak mulai pukul 20.00 Wib menuju pusat PDRI di Koto Tinggi. >> >> Hal itu dinyatakan Yudilfan Habib dari Forum Peduli Luak Limopuluah. >> Wakil Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Limapuluh Kota itu >> menjelaskan, pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk mengingat >> perjuangan bela negara. >> >> Karena Koto Tinggi adalah satu tempat yang menyuarakan tentang keberadaan >> PDRI pada 19 Desember 1948. “Karena itu kita dari PPM mengadakan napak >> tilas untuk mengikuti jejak pejuang PDRI dari Koto Kaciak ke Koto Tinggi,” >> jelas Habib. >> >> Diterangkannya, napak tilas itu menelusuri jejak pahlawan dengan jalan >> kaki sejauh lebih kurang tiga puluh kilometer. “Anggota TNI, Ormas serta >> anak-anak, cucu keturunan dari pejuang kemerdekaan RI ambil bagian dalam >> hal ini,”ucapnya lagi. >> >> >> Ketua PPM Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro >> mengungkapkan, napak tilas merupakan rangkaian peringatan Hari Bela >> Negara di Limapuluh Kota. Napak tilas yang diadakan PPM disupport penuh >> oleh Sekretaris Yayasan Peduli Perjuangan PDRI, Ferizal Ridwan. >> >> Wakil Bupati Limapuluh Kota itu, mendukung upaya PPM dalam mengenang >> sejarah penting perjuangan pahlawan terhadap kemerdekaan RI. Sementara >> Ketua Panitia napak tilas PDRI Davit Arisandi melaporkan untuk peserta >> napak tilas mencapai seribu lebih. >> >> Tak hanya dari Kabupaten Limapuluh Kota, juga dari berbagai daerah di >> Sumbar serta provinsi tetangga. “Ribuan peserta ambil bagian dalam napak >> tilas ini. Star dari Koto Kociang, menuju Suliki dan finis di Koto Tinggi. >> Diperkirakan Senin subuh peserta sudah sampai di Koto Tinggi dan paginya >> langsung upacara Hari Bela Negara,” terang Davit. *(h/ddg/ald)* >> >> On Wednesday, December 14, 2016 at 8:21:41 PM UTC-8, Maturidi Donsan >> wrote: >>> >>> Kewajiban bagi bangsa Indonesia memperingatinya terutama bagi kita >>> orang SUMBAR >>> >>> PDRI adalah penyambung nyawa RI. >>> >>> >>> >>> Maturidi >>> >>> Pada 14 Desember 2016 06.35, Sjamsir Sjarif <[email protected]> >>> menulis: >>> >>>> >>>> *Jokowi Dijadwalkan Jadi Irup HBN* >>>> >>>> >>>> Selasa,13 Desember 2016 - 02:16:53 wib | Dibaca: *397* kali >>>> >>>> >>>> *PADANG, HALUAN *— Presiden Joko Widodo dijadwalkan menjadi >>>> inspektur upacara (Irup) Peringatan Hari Bela Negara (HBN) yang >>>> dipusatkan di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, 19 Desember 2017 >>>> mendatang. Kehadiran Presiden RI ketujuh di HBN ini diharapkan bisa >>>> mempercepat kelanjutan pembangunan monument Bela Negara yang saat ini >>>> sedang terlantar di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota. >>>> >>>> >>>> “Jika tidak ada alang melintang, pelaksanaan upacara Hari Bela >>>> Negara di Lapangan Imam Bonjol, Padang akan dipimpin oleh Presiden >>>> Jokowi. >>>> Ini pertama kalinya HBN dilaksanakan di tanah kelahiran PDRI,” kata Ketua >>>> DHD 45 Sumbar, Zulwadi Dt. Bagindo Kali kepada *Haluan*, Jumat (9/12) >>>> lalu. >>>> >>>> Informasi Presiden Joko Widodo yang akan menjadi Inspektur Upacara >>>> dalam peringatan Hari Bela Negara nanti didapat dari hasil rapat persiapan >>>> peringatan HBN di Kantor Gubernur, Kamis (8/12). Kabar ini disambut >>>> gembira oleh seluruh lembaga pejuang yang ada di Sumatera Barat karena >>>> memperkuat pengakuan negara terhadap PDRI dan peluang untuk melanjutkan >>>> pembangunan Monumen Bela Negara yang sedang terbengkalai. >>>> >>>> “Seluruh pejuang yang masih hidup sangat senang dengan informasi ini. >>>> Bukti bahwa PDRI semakin diakui oleh negara dan menjadi peluang untuk >>>> melanjutkan monument Bela Negara. Semoga apa yang telah direncanakan >>>> berjalan dengan baik sampai hari H,” kata Zulwadi. >>>> >>>> >>>> Sebelumnya, pengakuan negara terhadap PDRI hanya dinyatakan dalam >>>> Kepres No 28 tahun 2006 dengan menetapkan hari lahir PDRI tanggal 19 >>>> Desember sebagai Hari Bela Negara. Kendati presiden ke 6, Susilo Bambang >>>> Yudhoyono (SBY)menetapkan HBN sejak tanggal 2006, peringatan HBN secara >>>> nasional baru terlaksana pada 19 Desember 2014 di Jakarta. >>>> >>>> >>>> Namun, dalam agenda Presiden Jokowi di Sumatera Barat pada peringatan >>>> HBN, tidak ada kunjungan ke Monumen Bela Negara. DHD 45 Sumbar berencana >>>> mendesak protokoler untuk menjadwalkan peninjauan Monumen Bela Negara di >>>> Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota. >>>> >>>> “Jelang tanggal 19 Desember, kami mencoba berkomunikasi dengan protokol >>>> untuk menjadwalkan presiden Jokowi ke Monumen Bela Negara di Koto >>>> Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Pembangunan monument ini terhenti karena >>>> tidak ada biaya setelah dibuka oleh mantan Presiden SBY tahun 2014,” >>>> katanya. >>>> >>>> Ia juga mengatakan selama pembangunan monument terhenti, masyarakat di >>>> lokasi basis perjuangan PDRI serta veteran Sumbar kecewa. Mereka merasa >>>> pemerintah tidak menghargai perjuangan berat dan kesetiaan PDRI untuk >>>> menyambung nyawa republik ini. >>>> >>>> >>>> “Jika Jokowi bisa meninjau ke lokasi monumen, kekecewaan itu bisa >>>> sedikit terobati,” katanya. >>>> >>>> Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ferizal Ridwal mengatakan dirinya telah >>>> menulis surat kepada Presiden Jokowi untuk menurunkan biaya kelanjutan >>>> pembangunan monumen. Dengan momentum ini, sangat diharapkan orang no 1 >>>> di Indonesia ini bisa meninjau langsung ke lokasi monumen. >>>> >>>> “Harapan masyarakat Kabupaten 50 Kota, Presiden Jokowi datang meninjau >>>> langsung ke lokasi monumen. Soalnya, di sini PDRI dilahirkan dan banyak >>>> pribumi yang berjuang. Semoga presiden terketuk hatinya untuk mengucurkan >>>> dana,” kata Ferizal. (*h/mg-ang*) >>>> >>>> >>>> On Tuesday, December 13, 2016 at 3:25:21 PM UTC-8, Sjamsir Sjarif wrote: >>>>> >>>>> Rencana Peringatan Hari Bela Negara di Limapuluh Kota, Kementerian >>>>> Pertahanan RI Akan Undang Jokowi >>>>> 09 August 2016 >>>>> >>>>> Wakil Bupati Ferizal Ridwan (kanan) tengah berdiskusi dengan Direktur >>>>> Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Pertama >>>>> TNI >>>>> M Faisal (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, >>>>> beberapa waktu lalu >>>>> >>>>> *Gerak-an.com, Limapuluh Kota *— Kementrian Pertahanan RI memastikan >>>>> diri bakal terlibat menyiapkan berbagai agenda kegiatan dalam rangka >>>>> peringatan Hari Bela Negara (HBN) di Kabupaten Limapuluh Kota, 19 >>>>> Desember >>>>> mendatang. Menurut wacana, kegiatan HBN 2016 di Limapuluh Kota bakal >>>>> dipusatkan di GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau. >>>>> >>>>> Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, >>>>> ketika melakukan diskusi terbatas bersama Bagian Humas Setkab di Kantor >>>>> Bupati setempat, Selasa (9/8). Ferizal menyebut, pada peringatan HBN di >>>>> Limapuluh Kota, Kementerian Pertahanan bakal memboyong Presiden RI, Joko >>>>> Widodo. >>>>> >>>>> “Saya beberapa waktu lalu sudah konsultasi dengan Direktur Bela Negara >>>>> Ditjen Pothan, Kementrian Pertahanan RI, Bapak Laksamana Pertama TNI M >>>>> Faisal di Jakarta. Beliau menyanggupi, untuk terlibat langsung dalam >>>>> persiapan serta penyelenggaraan HBN di Limapuluh Kota,” sebut Wabup >>>>> Ferizal >>>>> Ridwan. >>>>> >>>>> Direktur Bela Negara, Laksamana Pertama TNI M Faisal, dikatakan >>>>> Ferizal, juga berjanji akan mengupayakan kedatangan Presiden Jokowi ke >>>>> Limapuluh Kota. Oleh sebab itu, Kemenhan meminta kepada pemerintah daerah >>>>> Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Limapuluh Kota, bisa segera >>>>> mempersiapkan baik skedul, tempat, maupun anggaran kegiatannya. >>>>> >>>>> >>>>> Selain membicarakan persiapan kegiatan HBN dengan Kemhan, Pemkab >>>>> Limapuluh Kota, lanjutnya, juga sudah menyiapkan bermacam agenda, mulai >>>>> dari upacara gabungan/apel nasional, atraksi Bela Negara dan pameran di >>>>> GOR >>>>> Singa Harau. Kemudian juga ziarah ke makam pahlawan PDRI di Lurah Kincia, >>>>> Situjuahbatua, hingga kunjungan ke Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi, >>>>> Gunuang Omeh. >>>>> >>>>> Sebanyak 15.000 satuan khusus, forum relawan, serta generasi muda bela >>>>> negara, akan terlibat dalam kegiatan ini. Satuan ini terdiri dari unsur >>>>> TNI/Polri, Karang Taruna hingga OKP. Ferizal mengharapkan, jika agenda >>>>> HBN >>>>> di Limapuluh Kota mendapat perhatian pusat, maka daerah basis perjuangan >>>>> PDRI, kelak akan diperhatikan dari segi pembangunan. >>>>> >>>>> “Setidaknya, kita nanti bisa pula menagih dan menuntut kompensasi >>>>> terkait pembangunan di daerah-daerah basis PDRI. Sebab, bagaimana pun, >>>>> Limapuluh Kota serta beberapa daerah lain di Sumbar termasuk daerah basis >>>>> perjuangan, basis pertahanan serta mata rantai berdirinya negara >>>>> Indonesia. >>>>> Ini harus kita manfaatkan, agar cita-cita para pahlawan dari daerah ini >>>>> bisa terwujud,” sebutnya. (rep) >>>>> >>>>> -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
