Pak Eka, pak Wawo, pak Risman, pak Hesthi dan milisters  ysh,
  Kalau pak Rofiq dipostingnya terakhir  telah  prihatin dengan  masalah 
kompleks industri perikanan Djajanti Groups di Biak yang merupakan misteri 
seputar  investasi akal-akalan atau rekayasa demi mendongkrak nilai saham 
dipasar modal dunia.........
  Saya juga ingin mohon izin nimbrung ikutan prihatin juga untuk kalimat pak 
Eka  tentang kemungkinan relokasi IPTN (PTDI) ke Biak ..........
  “........Saya justru melihat Biak potensial untuk dikembangkan sebagai 
kawasan penelitian iptek, khususnya klimatologi dan kedirgantaraan. LAPAN telah 
mendirikan kantor di Biak untuk pemantauan cuaca, dan di dalam  kompleknya 
terdapat ISRO (lembaga dirgantara India) yang memonitor pergerakan satelitnya 
di Pasifik. Ruslan Ginting (LAPAN Biak) menyebutkan, tidak ada riset antariksa 
yang menguntungkan secara  ekonomi. Namun perlu dipertimbangkan bila 500-an 
engineers 
  Rusia/lokal akan berkediaman di Biak, dan `mata dunia' akan mengarah  ke 
sana. Belum lagi bila efek Biak ini akan mengundang berbagai  negara maju yang 
tidak memiliki wilayah khatulistiwa untuk turut  serta. Saya lupa catatan Pak 
Dikdik, bila investasi Rusia di Biak  akan mencapai sekitar USD 130 milyar.....
  Termasuk pertimbangan bila IPTN direlokasi ke Biak. ............”
  Saya kurang jelas dan agak cemas ..... apakah isu PTDI (IPTN) akan relokasi 
ke Biak baru berupa kemungkinan perkiraan anda saja ... atau itu sudah menjadi  
rencana yang lumayan matang?......... Kalau ya, maka saya lumayan prihatin 
berat........
  Menurut kepercayaan saya maupun hasil penerawangan saya ...........  PTDI 
termasuk salah satu dari sedikit jenis industri foot loose kita yang demikian 
amat sangat berharganya untuk strategi pemicu pengembangan wilayah  ... yang 
lokasinya pada dasarnya dapat  digeser kemana saja ..... tanpa harus dekat 
kepada pasarnya ataupun dekat pada sumber bahan bakunya............
  Logikanya produk  jadi  IPTN/ PTDI  yang umumnya berupa pesawat atau bagian 
pesawat   ketika selesai  diproduksi tidak dikirim  kenegara atau instansi 
pemesannya  memakai truk atau  kapal laut....... tetapi produknya itu bisa 
terbang sendiri menuju ke bandara terdekat dari alamat pemesannya......... 
  Demikian juga bentuk dan jenis  bahan bakunya ataupun SDMnya  juga tidak 
mensyaratkan PTDI harus berlokasi mendekati  tempat asal bahan bakunya atau 
kota tempat sumber SDMnya......... hingga karenanya sebagai jenis foot loose 
industry.... PTDI sebenarnya sejak awalnyapun dapat diletakkan dimana saja 
dipelosok negeri ini......... sebagai bagian dari strategi  mengembangkan 
wilayah, mengembangkan aglomerasi  atau menegakkan perekonomian lokal .........
  Biak sebagai pulau kecil diwilayah tertinggal (dimana itu juga merupakan 
bagian dari Tanah Papua yang masyarakatnya  masih seperti kurang sepenuhnya 
sreg dengan NKRI, jadi artinya  rawan disintegrasi.., masih cemas pada dominasi 
pendatang... dsb)....... yang kalau jadi akan menjadi  kota industri peluncuran 
pesawat antariksa ... dimana Rusia bisa akan menanam investasi sampai sejmlah 
130 milyardolar ....... lalu dengan itu akan tinggal disana tak kurang dari 500 
insinyur Rusia ....... yang bila ditambah dengan multiplier effect lainnya 
keadaan itu akan mendorong perkembang perekonomian lokal dan aglomerasi 
regional ........... kenapa  untuk itu PTDI masih juga mau ikutan beraglomerasi 
kesana?............
  *           *           *
  Kalau ditimbang rasa ..... PTDI dengan sekian ribu insinyurnya ..... 
sebenarnya lebih strategis mana sih .....  ia diletakkan di Biak yang nanti 
kalau Biak misalnya berkembang tak lama  kemudian juga menghadapi masalah 
‘sempitnya lahan pulau’........ belum  lagi jaraknya yang jauh dari Papua 
(lebih dari 200km perjalanan dilaut)  sehingga perekonomian lokal disana biaya 
transportnya juga mahal, ribet  dsb........ 
  Atau relokasi PTDI lebih  ‘dipakai’ untuk  “mendorong aglomerasi Makassar” 
dengan berbagai multiplier effect yang muncul agar menjadi “Greater Makassar” 
yang adalah pengemban  fungsi layan KTI (wilayah Indonesia Timur dan Tengah) 
yang demikian maha luasnya itu......... agar Makassar  dapat menjadi kota layan 
KTI yang perkasa  dan kota industri manufaktur yang penting di KTI ... yang 
dengan aglomerasinya diharapkan Greater Makassar  akan mampu mengembangkan 
fungsinya tak hanya sebagai pusat kegiatan perekonomian KTI saja ........... 
namun juga agar menjadi pusat pengembangan sosial budaya KTI dengan semakin 
berkembangnya jumlah kelas menengah-atas dan kaum intelektual disana ..........
  Belum lagi bahwa Jkt yang kini terhuyung-huyung dengan kemacetan 
lalulintasnya ...... karena ia terus menerus menjadi kota primat yang terlampau 
dominan..... dan para gubernurnya tak pernah berpikir bicara countermagnet city 
.............ia sebenarnya memerlukan “kota primat tandingan” (countermagnet 
city)  untuk meredistribusi  favoritisme arah arus urbanisasi dan favoritisme 
pemilihan  pemusatan lokasi  investasi  bagi meredakan primacy 
Jabodetabek..................
  Lagi pula kalau Rusia melirik lokasi Biak ... pertimbangannya adalah teknis 
seperti menyangkut garis katulistiwa dsb. ..... tetapi kalau bangsa sendiri mau 
merelokasikan industri foot loosenya yang langka dan strategis ke Biak juga 
.... selain tak ada kaitannya dengan pertimbangan teknis... pertimbangan 
demikian juga sama saja seperti menjungkir balikkan urgensi serta arti 
strategisnya mengembangkan aturan hirarkhi kota  serta idealisme  
meredistribusikan  sistem besaran kota-kota....................
  Waktu IPTN dulu awalnya didirikan dan diletakkan di Bandung .... samasekali 
tak ada upaya perdebatan tentang di (wilayah) mana  ia harus diletakkan 
...........  tapi itu bisa dimengerti ...... dasar masih jamannya 
otoritarianisme dan militerisme .... dimana plannernya sekaligus kepala 
negara.......... dan lagipula dasar  sains PWK-masuk ke Indonesia  juga  
barangkali masih  termasuk remaja usia dikala itu ....... hingga masyarakat 
plannersnya juga terpaksa harus dimaklumi pula kalau ‘masih remaja’ pula 
visinya ............
  Tetapi kalau  hari gini  ada inisiatif relokasi PTDI ... lalu tahu-tahu 
lokasinya dari Bandung akan dipindahkan ke Biak ...dan tanpa ada perdebatan 
dulu secara demokratis ........... waaahh ... itu saya kira 
keterlaluan..........DPR perlu didesak untuk mendirikan Komisi Independen 
Perencanaan Ruang........ setidaknya untuk mengontrol BKTRN .........
  Menurut HW Richardson .... ‘what’ dan ‘where’  dalam penanaman investasi 
diwilayah seharusnya  diperdebatkan sama serunya ........ dan kita tak pernah 
melakukan itu.................
  Wassalam,
  aby


ekadj05 <[EMAIL PROTECTED]> wrote:           Pak Nuzul ysh,
Terima kasih berbagi pandangan. Saya komentari beberapa hal, bila 
pembangunan jaringan jalan (Trans Papua) memang obsesi Pak Bas untuk 
menembus ketertinggalan, walau dulu pernah saya ungkapkan bila hal 
ini sangat mahal. Saat ini hingga beberapa waktu ke depan, 
perhubungan udara masih memegang peranan yang sangat penting. Dengan 
250 bandara yang ada saat ini, pelayanan angkutan udara masih menjadi 
tumpuan utama. Kreativitas daerah juga sudah tumbuh, misalnya 
Kabupaten Merauke telah memiliki 3 pesawat udara yang dioperasikan 
sepenuhnya oleh Merpati.

Tahun depan kita akan fokus ke Suru-suru di bagian utara Kabupaten 
Asmat yang masih bisa dilayari oleh kapal-kapal besar, dan dekat 
dengan wilayah tengah Papua. Hub transportasi ini akan melayani 4 
kabupaten, sehingga menjadi sangat strategis di tingkat provinsi. 
Apalagi hub ini menyatukan transportasi darat-laut-udara.

Biaya mahal memang menjadi kendala, sehingga pernah kepikiran oleh 
saya bila dana Otsus itu dapat dialokasikan untuk mensubsidi beberapa 
harga barang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan 
pembangunan.

Saya tidak melihat Biak potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan 
perdagangan (bebas, dlsb), karena hal tersebut telah dicoba selama 
kurun pemerintahan Orde Baru. Di sana juga telah ada Kapet, dan dapat 
dikatakan satu-satunya Kapet yang memiliki gedung sendiri. 
Kelihatannya ada resistensi Pemda untuk mengurus wilayah sendiri. 
Atau, sebenarnya `belum cukup mantap' formulasi dari Pusat dalam 
mengembangkan otorita di Daerah. Hal yang sama juga berlaku untuk 
berbagai rencana KEK, FTZ, dll. Sorry. Kelak kita buka diskusi 
tersendiri mengenai hal ini.

Saya justru melihat Biak potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan 
penelitian iptek, khususnya klimatologi dan kedirgantaraan. LAPAN 
telah mendirikan kantor di Biak untuk pemantauan cuaca, dan di dalam 
kompleknya terdapat ISRO (lembaga dirgantara India) yang memonitor 
pergerakan satelitnya di Pasifik. Ruslan Ginting (LAPAN Biak) 
menyebutkan, tidak ada riset antariksa yang menguntungkan secara 
ekonomi. Namun perlu dipertimbangkan bila 500-an engineers 
Rusia/lokal akan berkediaman di Biak, dan `mata dunia' akan mengarah 
ke sana. Belum lagi bila efek Biak ini akan mengundang berbagai 
negara maju yang tidak memiliki wilayah khatulistiwa untuk turut 
serta. Saya lupa catatan Pak Dikdik, bila investasi Rusia di Biak 
akan mencapai sekitar USD 130 milyar (mohon koreksi pak Dikdik).

Termasuk pertimbangan bila IPTN direlokasi ke Biak.

Saya mendengar kisah Hotel Waraw tersebut yang katanya sekarang sudah 
menjadi hotel hantu. Namun saya mendengar bila Garuda (atau Merpati?) 
akan membangun hotel di seberang terminal, dan kemarin meminta 
pertimbangan PZ untuk ketinggian bangunannya.

Demikian dulu pak. Salam.

-ekadj

--- In [email protected], "Nuzul Achjar" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Pak BTS, Pak Eka, dan rekan-rekan Ysh,
> 
> Cukup menarik diskusi tentang Papua di milis ini. Sekitar bulan Juni
> 2007 lalu, saya dan kolega saya Chatib Basri dari LPEM-FEUI
> berdiskusi di Jayapura, bersama sama dengan teman-teman dari Uncen
> yang juga dihadiri oleh pak gub Bas Suebu tentang Sustainable
> Development, Catatan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa persoalan
> yang dihadapi Papua sekarang ini adalah: pertama, meningkatkan
> governance. Jika saja governancenya baik, dana otsus, bagi hasil SDA
> (tidak hanya dari konsentrat tembaga, tetapi juga dari gas dan
> minyak), dll, jika dikelola dengan baik sebenarnya mampu menyediakan
> infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan ke daerah terpencil. 
Biaya
> angkut komoditas ke pedalaman sangat mahal (semen satu sak bisa
> mencapai 10-20 kali lipat harga semen di Jakarta, sehingga dalam
> jangka menengah perlu dibuatkan strategi bagaimana mendobrak isolasi
> secara bertahap (the proponent of Tata Ruang may argue,,, here it is
> ,,, ha ha ha) .
> 
> Bas Suebu tampaknya tidak ingin mengulangi kekeliruan masa lalu, 
dana
> relatif banyak tapi belum tampak untuk memendobrak isolasi, 
sementara
> waktu terus berjalan. Konsep yang ingin ditawarkan pak Bas adalah
> segala sesuatu harus bertolak dari desa, apa sih kebutuhan mereka,
> jadi tidak lagi sekedar konsep dari atas (provinsi) yang boleh jadi
> tidak realistik dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat desa. 
Hampir
> semua desa-desa non-urban dikategorikan desa miskin.
> 
> Nah, soal Biak. Walaupun tidak dibicarakan dalam diskusi, saya 
rasanya
> koq masih tetap konservatif untuk tetap ekstra hati-hati melihat
> perkembangannya, Ada pengalaman pahit kegagalan Biak sebagai Free
> Trade Zone (FTZ), Hotel Maraw (sekitar 400 kamar) yang terlanjur
> dibangun akhirnya masuk rumah sakit BPPN, Dari teman-teman saya 
dapat
> informasi, hotel itu sekarang rusak berat... ini sebagian duit 
rakyat
> untuk penyertaan modal dalam Biak Tourism Development Board yang
> sekarang sedang koma? Boleh optimis dengan catatan harus 
proporsional.
> 
> Untuk antisipasi perkembangan Biak sebagai tempat peluncuran, I will
> suggest, jangan pakai APBD or APBN at all cost deh untk membangun
> Biak.....Terlalu banyak yang harus diselesaikan untuk pengembangan
> infrastruktur dasar dan SDM di Papua, Terlalu besar opportunity
> cost-nya, untuk menerobos isolasi, peningkatan kualitas SDM, dsb.
> 
> Wassalam,
> 
> Nuzul Achjar



                         

       
---------------------------------
Get easy, one-click access to your favorites.  Make Yahoo! your homepage.

Kirim email ke