Rekan Aunur dan teman-teman,
Terima kasih atas tanggapannya. Sebaiknya kita jangan diskusi berputar-putar.
Saya sekarang lebih percaya dengan pola pikir appreciative inquiry, yaitu
melihat sisi baik dari inovasi, pendekatan, strategi yang sedang dan telah
diterapkan. Identifikasi mana-mana yang sukses, sedikit sukses, kita angkat,
kita pertukarkan. Lalu kita selidiki apa saja key-success factors (KSF) nya,
apakah mungkin direplikasi di tempat lain?
Development debate tentang pilihan strategi pembangunan dan kritiknya baik
untuk intelektual exercise, tapi sayangnya kok belum pernah ditemukan satu
strategi pamungkas yang efektif manjur diterapkan di seluruh tanah air. Karena
kondisi antar daerah yang berbeda, masyarakatnya berbeda, kemampuan pemerintah
daerahnya juga beda. Kalau dicari sumber kesalahannya, di analisis gapnya
dengan keadaan yang di-idealkan juga paling berujung pada saling menyalahkan.
Saya belum tahu seluruh grand strategy dari PDT atau PNPM, yang saya tahu
hanya sebagian, misalnya PPK, yang kebetulan saya pernah diajak diskusi tentang
peningkatan efektivitasnya. Menurut saya bagaimana program-program yang telah
diluncurkan itu diidentifikasi mana-mana yang dianggap sukses. Kalau disebut 28
kabupaten potensial mentas dari daerah tertinggal pada akhir 2007 itu, apa
key-success factors -nya, sehingga bisa untuk direplikasi atau memperbaiki
konsep yang ada. Apakah sukses karena pelaksananya, kerjasama dengan masyarakat
lokal, kerjasama dengan Pemda? Kegiatan-kegiatan apa yang banyak suksesnya,
mana-mana yang kurang?
Sejauh yang saya tahu, sebagian dari pengamatan dan bincang-bincang dengan
pelaksana di lapangan adalah bagaimana me-link-kan program nasional, yang
sifatnya JPS dan stimulan itu, dengan rencana dan program daerah, agar terjadi
internalisasi atau diadopsinya program nasional itu oleh daerah sehingga
sustainable. Masuk dalam siklus perencanaan dan penganggran daerah mulai dari
musrenbang dan pembahasan di tingkat dinas, dst.
Banyak kabupaten/kota/provinsi, dan kepala daerahnya, sekarang yang sadar dan
menempatkan peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) sebagai visi dan misi
atau RPJMD nya, dan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk itu. Kadang kita
kecewa dengan kabupaten/kota yang kaya yang memboroskan dananya untuk membangun
yang tidak-tidak, tetapi kebanyakan daerah berpendapatan sedang atau rendah
(tertinggal) yang lebih concern dengan peningkatan IPM tersebut. Barangkali
mereka yang membutuhkan itu yang kemungkinan suksesnya (sustainability) lebih
baik bagi stimulan seperti program PNPM. Kabupaten Jembrana, Tanah Datar
misalnya, kan bukan kabupaten yang kaya, tapi bisa menjadi best-practice dalam
memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Dari aspek ekonomi, berbagai program tersebut umumnya masih bersifat
meningkatkan sisi konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat secara langsung.
Ini perlu dikaitkan dengan penguatan kegiatan produksi, yang betul-betul untuk
bisa dipasarkan, mengembangkan UMK (usaha mikro, kecil) yang sesuai dengan
potensi daerah, untuk bisa diintegrasikan dengan sistem ekonomi yang ada. Jadi
bukan sekedar pekerjaan padat karya membangun prasarana/sarana yang habis
setelah program habis.
Kabupaten Muara Enim (Tempo, 29/10-4/11, 2007) yang saya sebut pada posting
sebelumnya mencatat sukses dengan pemberdayaan kegiatan ekonomi, antara lain
dengan revolving-fund nya, terutama pada kegiatan peternakan ayam dan
perikanan, pengembalian/perputaran dananya bagus, sedang untuk kegiatan
perkebunan masih belum berhasil.
Sedang untuk peran provinsi, yang umumnya dananya banyak, punya dana
dekonsentrasi, tapi tidak punya 'rakyat'. Banyak juga yang punya kiat untuk
membuat program melalui kerjasama dengan pemkab/pemkot, yang kebetulan saya
tahu, seperti Jawa Barat (program pendanaan kompetitif untuk meningkatkan IPM),
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan (Gerbang-emas). Bagi yang belum, ya
kalau bisa 'diajari'. Tapi pasca UU32/2004, setelah ada PP38/2007 (tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot)
perannya kan membaik, apalagi setelah revisi selanjutnya (?).
Sementara itu tanggapan saya. Sebaiknya kalau bisa kita bertukar kisah dan
kiat sukses yang pernah kita dampingi, kita lihat atau baca, untuk memperkaya
perbendaharaan jurus sukses, good-practices, sekaligus membesarkan hati
teman-teman yang telah bekerja keras di lapangan.
Salam,
Risfan Munir
Aunur rofiq <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Risfan ysh,
senang sekali mau mengangkat kembali daerah tertinggal, tapi saya khawatir
kita akan diskusi . .berputar-putar kembali pada pentingnya otda, pemberdayaan
masyarakat, penyebaran pusat pertumbuhan, big push dll. Padawaktu lalu saya
menanyakan tentang PNPM mandiri pada milist ini dan dijawab oleh teman-teman
dengan baik. Apa yang dikatakan pak Risfan bahwa PNPM mandiri yang sebenarnya
lebih banyak untuk safety net, saya bekerja dengan pak Sujana dalam PNPM memang
meragukan kalau program ini menjadi satu-satunya fokus pembangunan daerah, tapi
kita ingin bahwa pembangunan di kabupaten harus bisa membangun social capital
dan berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Seperti yang saya
kemukakan sebelumnya di Prov Bengkulu.... Pemerintah Provinsi lah yang bicara
pertumbuhan, equality dan efisiensi penggunaan infrastruktur.... mungkin memang
perlu adanya pembagian yang lebih baik antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten....
asosiasi DPRD Kabupaten/Kota saat ini ingin
merubah kembali UU 32/2004
salam
Recent Activity
4
New Members
Visit Your Group
Y! Messenger
Instant hello
Chat in real-time
with your friends.
New business?
Get new customers.
List your web site
in Yahoo! Search.
Fitness Challenge
on Yahoo! Groups
Get in shape w/the
Special K Challenge.
.
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
