Bung Risfan ysh,
Kami mengukur ketertinggalan suatu daerah bersama-sama
Bappenas pada saat itu menggunakan data PODES, Susenas
dan Kemampuan fiskal dari Dep Keuangan. Ada 6
indikator yang kami lihat yakni tingkat kemiskinan dan
pengangguran (jumlah rumah tangga miskin dan kedalaman
kemiskinan), kondisi kesehatan dan pendidikan
masyarakat, tersedianya infrastruktur dasar (jalan,
pasar, listrik, telepon, bank dll), kemampuan keuangan
daerah (celah fiskal, yakni kemampuan daerah dalam
melakukan intervensi pembangunan), aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan publik (karena banyak
sekolah belum tentu aksesibilitasnya baik), serta
munculnya gangguan bencana maupun konflik yang
menghambat pelaksanaan pembangunan. Dari data yang
kita punyai (memang kurang ideal) maka ditentukan
daerah yang tertinggal, agak tertinggal dan daerah
tertinggal parah, kami awalnya membagi demikian, namun
para menteri memutuskan untuk hanya kategori
tertinggal dan tidak tertinggal. 
Kami membagi daerah tersebut agar daerah yang
tertinggal parah, mutlak memperoleh bantuan Pemerintah
Pusat, Daerah tertinggal perlu strategi khusus dari
Provinsi dan daerah agak tertinggal butuh stimulan
untuk sektor tertentu agar dapat menghilangkan
kelemahan tersebut. Namun hal itu tidak bisa kita
lakukan karena DPR menghendaki semua daerah tertinggal
memperoleh perlakuan sama (dan ini kurang tepat).
Saya akan memberi contoh pada posting yang akan datang
mana daerah yang sudah mempunyai strategi bagus dan
mana yang memerlukan perhatian kita untuk memikirkan
mereka. Sayang saya sekarang ada di luar kota dan
internet disini kurang bagus
sekian dulu pak risfan
salam


      
____________________________________________________________________________________
Be a better pen pal. 
Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See how.  
http://overview.mail.yahoo.com/

Kirim email ke