Selain Valentine Day, langganan event bagi Jakarta di bulan Februari tiap tahun
adalah banjir. Kemarin, 2-2-2008, Jakarta lumpuh. Kepala Negara dan istananya
kebanjiran. Menurut Koran Tempo ada 140 titik banjir, dengan variasi kedalaman
air 20 cm - 1m. Sedang jalan terendam di 64 titik, termasuk di jalan protokol
Thamrin dan sekitar Taman Merdeka Monas, istana presiden dan wakil presiden.
Dampaknya banyak warga yang rumahnya tergenang. Dampak pada transpostasi,
seperti biasa kemacetan lalu lintas merata hingga seluruh Jabodetabek. Beberapa
koridor busway ditutup. Angkutan kereta api metro Jakarta - Tangerang terganggu
karena ada longsoran.
Yang lebih dramatis, landasan Bandara Soekarno-Hatta tergenang pada dua
landas pacu, mengakibatkan bandara ditutup selama hampir lima jam, sehingga 237
penerbangan terganggu jadwalnya. Banyak penerbangan tujuan Jakarta yang selain
ke Halim terpaksa mendarat di Palembang, Semarang, Surabaya, Singapura. Lalu
lintas Bandara ke Jakarta pp, macet total karena beberapa ruas jalan tol
tergenang.
Hujan yang turun dengan durasi satu hari lebih itu telah membuat ibukota
hampir lumpuh. Padahal kelihatannya hujan kali ini hanya di wilayah Jakarta,
tidak di wilayah hulu (Bogor).
Mengapa kondisi fatal ini bisa terjadi?
Kalau hanya hujan lokal, berarti ini karena sistem drainase yang tidak
berfungsi.
Mengapa sistem drainase tidak berfungsi? Setidaknya ada tiga sebab: (1)
karena saluran mampet, (2) karena kapasitas tampung saluran tidak memadai, (3)
karena permukaan tanah yang tidak melandai ke arah laut, tapi menciptakan
jebakan-jebakan air.
Pertama. Mengapa (1) saluran mampet? Karena lubang outlet dipenuhi sampah dan
tahah, saluran penuh sampah, pendangkalan karena kotoran, bahkan terurug
bangunan, jalan.
Mengapa bisa terjadi? Karena tidak ada manajemen pemeliharaan yang memadai.
Karena kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan.
So, mengapa tidak dilakukan perbaikan manajemen pemeliharaan?
Tidak ada pengorganisasian yang jelas? Tidak ada SOP? Tidak ada pelatihan
personil? Tidak ada kebijakan antar instansi yang jelas, terpadu?
Kedua. Mengapa (2) kapasitas tampung saluran tidak memadai? Karena
pendangkalan makro. Karena sistem saluran dimensi dan cakupannya sudah tidak
mengejar peluasan kawasan terbangun. Kata Kasi Pemeliharaan dan Pengendalian
Air DPU Jakarta, 200 pompa pengendali air sudah dikerahkan tapi tak banyak
berarti
Mengapa sistem tidak memadai? Karena tidak ada antisipasi dan perencanaan
yang baik? Karena budget tak cukup. Katanya diperlukan sedikitnya Rp 1,1
trilliun untuk pengerukan saluran makro, sementara tahun ini anggaran cuma Rp
50 miliar.
Ketiga. Mengapa (3) permukaan tanah yang tidak melandai ke arah laut, tapi
menciptakan jebakan-jebakan air. Karena rencana tata ruang tidak terkoordinasi
dengan rencana tata air. Karena ijin-ijin membuka lahan, membangun real-estat,
mendirikan bangunan tidak dikontrol soal dampaknya pada ketinggian dan peil
banjir. Pembangun berikutnya selalu lebih tinggi. D.p.l menimpakan risiko
banjir ke lingkungan yang terbangun sebelumnya. Bahkan munkin tiap lingkungan
baru tak jelas drainasenya disalurkan ke sistem sekunder, primer yang mana,
berapa kapasitasnya.
So, perlu pemotretan lokasi-lokasi langganan banjir dan genangan. Lalu,
dievaluasi ketinggian permukaannya. Mana-mana lingkungan yang jadi sebab
genangan. Juga, dipetakan saluran drainase yang melayaninya. Lalu dipertajam
analisis permasalahan sistem drainase tersebut.
Juga sebab makro lain, yaitu meningginya permukaan air laut. Dan, intrusi air
laut ke dalam tanah, sehingga menahan aliran bawah tanah. Kelihatannya kok DKI
tidak berupaya mengefektifkan antisipasi naiknya tinggi air laut, justru
meningkatkan pembangunan fisik pantai.
So, mana yang mau diprioritaskan dari dua masalah besar - pengendalian
banjir, pengendalian transportasi? Kejadian kemarin menunjukkan keduanya tidak
bisa dipisahkan. Walau lalu-lintas terjadi harian, sedang banjir musiman. Tapi
momentum Presiden dan Wakil nya yang kebanjiran itu bisa segera jadi momentum
untuk meng-goal-kan kembali proposal penanggulangan banjir ibukota. Tapi kalau
untuk merampungkan koridor busway saja harus memakai dana subsidi pendidikan
das-men, maka untuk normalisasi darinase, juga pembangunan kanal banjir dari
mana ya? Kita percaya Bang Foke tahu jawabannya.
Manajemen kinerja pemerintah DKI, atau Bang Foke, bisa dilihat dari berapa
besar dampak banjir dibanding Feb 2007, lalu beberapa bulan lagi bagaimana
kalau datang bencana yang sama. Bagaimana perbaikan sistem antisipasi,
pencegahan dan penanggulangannya. Bagaimana prosesnya, bagaimana output dan
outcome nya. Adakah perubahan, adakah tanda-tanda kesungguhan dalam menangani
masalahnya?
Risfan Munir
blog ecoplano
Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Djarot dan rekans,
Menarik. Apakah pola grid itu karena itu memang desain yang paling sederhana
dan logis. Apa itu ada kemiripan dengan kota Ankor Wat, yang juga berpola
serupa, dan merupakan kota air.
Recent Activity
2
New Members
Visit Your Group
Ads on Yahoo!
Learn more now.
Reach customers
searching for you.
Y! Messenger
Instant smiles
Share photos while
you IM friends.
Yahoo! Groups
Self Improvement
Find support & keep
New Year's goals.
.
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
