Eyang Aby ysh, cucu heran, kok 'kota' seperti tentara ya? nah kalau 'desa' apa sama seperti pasukan gerilya ya? atau 'buto cakil' ?
lalu... hutan, laut dan pulau kosong kita ga punya status, jadi ga usah dipikirin ...? oh nasib pelengkap penderita....... cucu cuma takut kota menjadi komoditi MLM, yang bermuara nun jauh di sono..... maaf, sekali-sekali nyeleneh, boleh kan......? wasalam, Abimanyu 2008/3/10 hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]>: > **Mas BTS dan milisters semuanya ysh, > > Saya ingin menanggapi kembali posting judul diatas ..... hanya untuk > beberapa paragraf....... maaf tidak urut........... > > +++: *Pak Aby, kesekian kalinya saya agak tersentak dengan tanggapan Pak > Aby. Sungguh, saya itu ingin berdebat secara akademis.* > >>>: Maaf bila mengganggu perasaan anda, tetapi niatan berdebat sahabat > saya mas BTS dimilis ini saya kira sungguh sangat mulia ...... Dan saya > berdoa dengan tulus hati... Mudah-mudahan milister yang rajin berdebat > dimilis ini seperti sahabat saya mas BTS mendapat pahala yang tinggi > sekali dari Allah ..........Karena ini adalah bagaimanapun juga bagian dari > upaya pencerdasan bangsa ........ Atau setidaknya sosialisasi........ Karena > bagaimana mencerdaskan bangsa dan sosialisasi dengan cara diam dan anteng > terus......... > +++: *Belakangan ini saya juga punya kesimpulan yang rada nyleneh lagi > soal inter-regional bahwa pusat-pusat inter-regional itu, seperti Jakarta, > Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Manado itu > linkage-nya semakin kuat saja, tetapi tidak lagi terhirarkhi secara tegas > berjenjang.. .. mungkin lebih egaliter gitu. * > *Artinya apa? Yaitu, dalam rangka pengembangan pusat baru (atau > metropolitan baru), tidak usah meng-counter Jakarta yang selama ini sangat > dominan. Jakarta cukup dijadikan "benchmark" saja, nggak usah dilawan > (di-counter) . * > >>>: Bahwa sistem kota di Indonesia dapat dikatakan 'Ora nggenah' atau > "belum terstruktur dengan rapi" ..... Masalahnya adalah bahwa selama masa > penjajahan ....... orientasi dari sistem kota adalah sekedar lebih untuk > kepentingan penjajah... Khususnya dalam kaitan dengan kemudahan > mengeksplorasi hasil kekayaan bumi kita dan kelancarannya mengirim > kepasar di Eropa ..... Sehingga khususnya diluarJawa sistem hirarkhi kota > itu buruk sekali......... > Sementara itu semasa zaman pra penjajahan.......boro-boro.... "Sistem > kota secara nasional yang terintegrasikan" juga semakin tidak jelas .... > Karena daerah-daerah banyak merupakan sistem kerajaan otonom dan bahkan > sering saling berperang satu sama lain ....... > Sementara itu pula setelah kemerdekaan RI ...... Negara lebih sering tak > memiliki uang yang cukup.... Atau perhatian yang tak cukup untuk menegakkan > sistem kota secara nasional ...... Selain bahwa secara teknis dan teknologik > sains keruangan juga sedang terus mencari bentuknya...... Seperti > terlihat dari masih terdapatnya demikian banyak multi interpretasi teori > keruangan yang luas dan masih banyak saling bertentangan..........Karenanya > tidak heran... "Sistem hirarkhi kota" di Indonesia secara nasional memang > 'ora nggenah'........ > > Saya pernah beberapa kali menulis bahwa 'sistem hirarkhi kota di > Indonesia tidak jelas"..... Yang artinya itu "perlu ditegakkan"..... > Karena memang sejak semula belum banyak ditegakkan......... > Khususnya justru menyangkut hirarki pada sistem kota "sekitar teratasnya" > (metropolitan dan diatasnya) .... Dan "terbawahnya" (antara kota kecamatan > dan desa)..... Sedangkan sistem hirarkhi "dibagian tengah" sih oke > ......... > Menurut hemat saya.... Sistem hirarkhi terendah dibawah kota kecamatan > tetapi > masih 'diatas desa' seharusnya masih ada lagi ... Ialah "kota pusat layan > desa"... Tetapi itu juga belum banyak dikembangkan ....walau mudah, murah da > bisa swadaya..... > Sebaliknya sistem hirarkhi kota diatas kota metropolitan ... ialah > megapolitan ..... Itu juga belum pernah "Secara sengaja" dikembangkan...... > Sebabnya adalah karena : boro-boro kok mengembangkan kota megapolitan > ..... Lha wong untuk kota metropolitan saja juga banyak pihak yang > menganggap itu adalah "kota yang kecelakaan".... Alias kota yang "tak > diharapkan perkembangannya"....... Kota yang 'nggegirisi' > semrawutnya........ > Apa yang untuk waktu yang sangat lama selama ini diharapkan oleh banyak > pihak .... adalah bahwa mengembangkan 'kota-kota yang ideal' adalah > seyogyanya kota-kota kecil saja ........ Ini jelas tak bersinergi dengan > upaya pengembangan perekonomian....... Karena terbukti bahwa peran-peran > perekonomian terbesar dimainkan oleh kota-kota besar......... Bukan oleh > kota-kota kecil dan menengah... > * * * > Penegakan sistem hirarkhi kota kiranya dapat memakai cara-cara seperti > berdasarkan peringkat jumlah penduduk (megapolitan, metropolitan, > kotamadya, kota kecil, kota pusat desa) ..... Atau berdasarkan peringkat > banyaknya kelengkapan kehadiran jasa-jasa (Kantor pusat, Kantor Wilayah, > Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu// Rumah Sakit Umum Pusat, RSUD, > Balai Pengobatan/ Puskesmas dsb)...... > Ada pula hirarkhi sistem perangkat pemerintahan seperti dibawah Depdagri > (Gubernur/ propinsi; Bupati/kabupaten; Camat/Kecamatan),.... dibawah TNI > (Kodam, Korem, Koramil)...... > Di kepolisian : Polda, Polres, Polsek, Pos...... Dibawah departemen : > Kanwil, Kadin, Kasubdin, Penilik, ....dsb. > Bisa saja terjadi pada suatu daerah ....Peringkat kota berdasar jumlah > penduduknya... Berdasar banyaknya jasa-jasa... Maupun berdasar jenjang > wewenang pemerintahannya...... Ketiga aspek ini kebetulan saling terpenuhi > .... Sehingga suatu wilayah dapat dikatakan sebagai "sistem hirarkhi > kotanya" telah demikian teratur...... Seperti ini banyak terjadi di Jawa > .... Juga di SulSel....... > Atau bahkan dikota seperti Jakarta misalnya ....... Pada tingkat RT/ RW > ... Dimana jumlah KK dalam satu RT yang ideal konon maksimal sekitar 60KK > ..... Sering terjadi jumlah KK yang membengkak sampai 90KK dalam satu > RT.... Menyebabkan keRTan dipecah menjadi 2.... demikian dst...... > Sebaliknya ......diwilayah tertinggal dengan kawasan yang sangat luas dan > jarang penduduknya ........ Sistem peringkat kota-kota sering terjadi banyak > tidak ideal....... > Jumlah penduduk pada satu kota... Peringkat sistem pemerintahannya... > Maupun kehadiran peringkat jasa-jasa....... Sering ketiganya tidak > bercoincide sama seperti yang terjadi dikawasan maju yang padat penduduk > ......... > > Surabaya sebagai sebuah ibukota propinsi di Jatim...... kebetulan ia > menjadi kota metropolitan terbesar ke-2 di Indonesia.... . Pada saatnya ia > pun nanti dengan sendirinya akan terus berkembang jumlah penduduknya > menjadi kota megapolitan ke-2 ........ > Tetapi kota dengan peringkat status pemerintahan yang sama ....... Seperti > 'ibukota propinsi' Kendari .... Ternate.. Kupang ... atau Manokwari > ....... Jumlah penduduknya amat jauh berbeda kecilnya ...... > Demikian juga kehadiran jasa-jasa tingkat tingginya..... Teramat berbeda > antara Sby dengan ke-4 kota propinsi itu........ > > Seorang Notaris wanita lulusan UI yang pernah berdinas ke Kendari dgn > ditemani suaminya pada sekitar tahun 1990 sekedar untuk menggenapi jumlah > pejabat notaris dikota itu agar menjadi 2 orang...... Ia berkirim surat > kala itu ke saya ... Katanya ..... situ tahu nggak ... Aapa yang saya > lakukan pada 40 hari yang pertama di Kendari?........Setiap malam saya > meratap dan menangis...... Saya tidak menyangka Kendari ternyata hanya > sekecil dan sesepi seperti Pacitan saja ...... Penduduk disini masih > 'ndeso'... Biaya notaris saja nawar......... Disini susah mendapatkan > makanan enak.... Hampir sebulan sekali... kalau saya pengin makan bakmi > Chinese food beneran yang enak ...... Saya naik kapal ke Makassar....... > Begitu bunyi suratnya....... > Kesimpulannya .... Jadi memang sistem hirarkhi kota kita itu secara > nasional belum terbentuk dengan baik ...Maka ia justru perlu dibentuk agar > menjadi terstruktur dengan baik ...... Dan memang itulah tugas 'suci' > dari Tuhan diberikan kepadak planner.... Agar membentuknya dengan baik > ......... > > Bahwa menurut mas BTS *" pusat-pusat inter-regional tidak lagi terhirarkhi > secara tegas berjanjang"* .....* * > Lha memang pusat-pusat inter-regional itu ..... Yang masing-masing adalah > rata-rata berstatus 'ibukota propinsi" ....Khan memang satu sama lain > diasumsikan > sebagai seharusnya saling "setara" peringkatnya ...... > Hanya saja berdasarkan pertimbangan jarak ..... Seperti bahwa setelah Jkt > .... Lalu wilayah di KBI yang luas seyogyanya memerlukan setidaknya "sebuah > kota greater metropolis" untuk pusat layan regional KBI....... Makanya > wajar bahwa Medan sebagai 'komandan' dari beberapa ibukota propinsi di > KBI perlu "beda"........ > > Sama seperti Sby juga melakukan fungsi "greater metropolis sebagai pusat > layan utama KTI"...... Sby beda dengan banyak ibukota propinsi lain di > bagian timur........ > Dan Mks sebagai "sub-pusat layan KTI" ........ Ia untuk beberapa aspek > melayani Balikpapan, Manado, Kendari, Palu, Ambon, Ternate, Manokwari > Jayapura, Kupang dsb........ Semuanya adalah utamanya lebih karena alasan > pertimbangan jarak ....... > Khususnya untuk pertimbangan biaya angkutan yang lebih ekonomis seperti > kapal laut... dan kapal udara ........ Bagi KTI misalnya .... Mks jelas > lebih dekat dibanding Sby.. atau apalagi Jkt........ Sehingga jasa dan > barang apa-saja yang bisa didapat di Mks dengan harga tak jauh beda dengan > Jkt/ Sby ... Mks menjadi pilihan....... > * * > *+++: Begitu juga soal hirarkhi ruang yang dgembar-gemborkan itu. Menurut > saya hirarkhi ruang itu sudah kabur, atau kurang terstruktur lagi. Ini tentu > akibat perkembangan teknologi, demokratisasi, dan mekanisme ruang yang > cenderung mengikuti gerak pasar (baca kapitalis, seperti yang telah > dijelaskan rekan saya Muli). Sehingga bisa berisiko kalau pengembangan > daerah itu "rely on" hirarkhi ruang saja.* > >>>: Justru "logikanya'lah yang perlu dibalik ....... 'Hirarkhi kotanya' > perlu dibentuk dulu (makanya perlu diinsert SDM dengan faktor migrasi dan > relokasi industri) ....... Dan dengan hirarkhi sistem kota yang baik... > Barulah pembangunan daerah bisa lancar dan maju pesat........... > Karena bagaimana kok "sistem hirarkhi kota" mau 'digelayutin' sebagai > sandaran ...... Wong justru strukturnya saja belum genah ... Dan memang dari > sejak kapanpun ia memang belum pernah dibentuk dengan baik.......... > Jadi logikanya.... Memang bukannya "*pengembangan daerah itu "rely on" > hirarkhi ruang".....* Tetapi justru makanyalah marilah "membangun > hirarkhi ruang" secara 'intra-regional' lebih dulu (beserta prinsip > jaraknya) .... Justru agar selanjutnya pembangunan daerah itu bisa > berkembang pesat ........ > > Jadi isu penegakan 'hirarkhi kota' secara 'intra regional'.... Ia adalah > prinsip-prinsip jarak serta peringkat jumlah penduduk yang rada > 'ketat'...... Ialah : kota propinsi—kota kabupaten—kota kecamatan—kota 'pusat > layan desa'--- lalu ...plasma desa............ > > Sementara itu juga saya katakan berulang-ulang..... Maka secara > 'inter-regional ..... dengan cara berbeda .... 'hirarkhi ruang itu juga > perlu ditegakkan ...... Hanya bedanya dengan 'intra-regional'......... : > Kalau secara 'inter-regional'........ ke 33 ibukota propinsi itu diasumsikan > seharusnya nantinya seharusnya saling "setara" peringkatnya...... Hanya > saja mengingat 'prinsip jarak' ...... Wajar bahwa untuk Indonesia yang > bentang geografiknya ini mencapai 5000km timur-barat ...... Maka setelah > "ditengah" terdapat 'megapolitan' Jabodetabek sebagai "komandan" dari > para kota metropolitan......... Maka di barat pada kawasan dengan bentang > 2000-an km timur barat ...... 'Wajar' bila terdapat "Greater Metropolis > Medan"..... Sebagai 'komandan' dari para kota metropolis seperti Banda > Aceh...Batam... Padang... Jambi.. Pekanbaru... dikawasan barat....... > > Dan maka itu ditimur .... Dengan bentang timur-barat 2000km juga ..... Perlu > pula "komandan" dari kota-kota (yang kelak menjadi) metropolis di > KTI..... Seperti Ambon .. Manado.. Palu.. Kendari... Jayapura.. Ternate.. > Manokwari... dan Merauke...yang kelak bisa saja menjadi ibukota 'propinsi > baru' Papua Selatan misalnya...... > Dan siapa lagi "komandan" dari para ibukota propinsidi KTI yang paling > siap... paling praktis dan strategis kalau bukan Makassar?........... > > Jadi fungsi dari para "Greater Metropolis" yang membawahi para kota > metropolis yang diasumsikan sebagai kota-kota (33) propinsi ....... Itu > adalah ibarat "Pangkowilhan" untuk hirarkhi di militer... yang membawahi > beberapa 'Kodam' ...... atau "Pangarmabar' dan Pangarmatim' di TNI-AL.... > atau "Menko" yang membawahi beberapa 'menteri' dikabinet......... > > Sementara demikian dan salam, > aby > > * * > > ------------------------------ > Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! > Search.<http://us.rd.yahoo.com/evt=51734/*http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping> > >
